Peradilan Agama di Indonesia

Halo teman-teman! Siapa yang tahu apa saja susunan badan peradilan agama di Indonesia? Yuk, kita bantu Agus dan Nita untuk menjawabnya!

• Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, Mahkamah Agung

• Pengadilan Umum

• Mahkamah Konstitusi

• Pengadilan Militer

Rizal dan Eko sedang berdiskusi tentang hukum di Indonesia. Mereka penasaran, sebutkan peraturan yang mengatur peradilan agama!

• Peraturan Menteri Agama Tahun 2010

• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006

• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998

Wawan dan Nisa sedang berdiskusi tentang upaya hukum yang bisa diajukan kepada Mahkamah Agung. Mereka ingin tahu, apa sih istilah yang tepat untuk membatalkan atau mengubah putusan pengadilan tingkat banding?

• Kasasi

• Peninjauan Kembali

• Pertama

• Kedua

Rina dan Heri sedang berdiskusi tentang pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan. Mereka penasaran, apa istilah yang tepat untuk tindakan ini ketika seseorang atau badan hukum memberikan sesuatu kepada orang lain untuk dimiliki?

• Hibah

• Waris

• Wakaf

• Wasiat

Hasan, seorang WNI beragama Islam yang menetap di Malaysia, ingin menggugat warisan dari keluarganya di Indonesia melalui pengadilan agama. Di mana Hasan seharusnya mengajukan gugatan pembagian warisan?

• Di Pengadilan Agama di tempat ia berdomisili sekarang

• Di Pengadilan Agama tempat harta warisan berada

• Di Pengadilan Agama pusat

• Di Kedutaan Besar RI

Kewenangan yang menentukan jenis atau tingkat peradilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara berdasarkan sifat atau jenis perkara tersebut adalah?

• Absolut

• Relatif

• Semi Absolut

• Penuh

Apa sih tujuan utama penerbitan Staatblad 1854 No. 129 oleh Pemerintah Hindia Belanda?

• Melindungi hak-hak umat Islam dalam perkara pidana

• Memberi otonomi penuh kepada kerajaan-kerajaan Islam

• Memberi kewenangan terbatas kepada Peradilan Agama dalam hukum keluarga dan waris

• Menghapuskan dualisme hukum di Hindia Belanda

Hai! Mari kita uji pengetahuan kalian tentang hukum peradilan agama. Berdasarkan Staatblad 1882 No. 152, keputusan peradilan agama harus:

• Langsung dapat dieksekusi

• Disetujui oleh ketua adat

• Mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri

• Diarahkan oleh gubernur kolonia

Halo teman-teman! Apa sih tujuan utama dikeluarkannya Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mungkin pernah dibahas di kelas?

• Untuk menggantikan KUHPerdata sebagai dasar hukum Islam

• Untuk menghimpun dan menstandarkan praktik hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama

• Untuk memberikan kewenangan kepada Kementerian Agama mengadili perkara pidana

• Untuk menyeragamkan hukum adat di seluruh Indonesia

Hey! Apa status hukum Kompilasi Hukum Islam (KHI) setelah diberlakukannya Inpres No. 1 Tahun 1991? Yuk, kita cari tahu!

• Hukum yang mengikat secara umum seperti undang-undang

• Hanya sebagai pedoman sukarela tanpa kekuatan hukum

• Sumber hukum tidak tertulis

• Hukum positif yang berlaku sebagai hukum materiil di Peradilan Agama