Quiz Hukum Perdata Perikatan 3

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sah perjanjian yang pertama adalah:

• Kesepakatan para pihak

• Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

• Suatu pokok persoalan tertentu

• Suatu sebab yang tidak terlarang

• Kesepakatan yang dilakukan secara tertulis

Menurut Pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian tidak mempunyai kekuatan jika diberikan karena:

• Salah tafsir

• Keinginan pribadi

• Kekhilafan, paksaan, atau penipuan

• Ketidaktahuan hukum

• Persetujuan lisan

Siapa yang dapat membuat suatu perjanjian menurut Pasal 1329 KUH Perdata?

• Semua orang

• Orang yang sudah dewasa dan cakap

• Anak yang belum dewasa

• Orang yang ditaruh di bawah pengampuan

• Orang yang berstatus sebagai warga negara asing

Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah:

• Anak yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan

• Orang yang sudah dewasa

• Orang yang mampu membayar pajak

• Orang yang berstatus janda atau duda

• Orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap

Perjanjian yang sah harus mengatur pokok yang:

• Tidak ada batasan jenisnya

• Pasti jumlahnya

• Dapat diperdagangkan

• Bisa berupa jasa saja

• Tidak tergantung pada waktu

Menurut Pasal 1333 KUH Perdata, suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa:

• Barang yang bebas

• Barang yang tidak terlarang

• Barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya

• Uang sebagai barang

• Barang yang jumlahnya pasti

Apabila suatu perjanjian mengandung tujuan yang bertentangan dengan undang-undang, maka perjanjian tersebut:

• Tetap sah dan dapat dilaksanakan

• Dapat dibatalkan jika ada tuntutan hukum

• Batal demi hukum

• Dapat diperbaiki oleh kedua belah pihak

• Sah tetapi harus disesuaikan dengan hukum

Apa yang dimaksud dengan "kesepakatan para pihak" dalam perjanjian?

• Persetujuan yang terpaksa dibuat

• Persetujuan yang didasari oleh keinginan bebas dan sukarela

• Persetujuan yang dilakukan secara lisan saja

• Persetujuan yang dibuat dengan tanda tangan di atas meterai

• Persetujuan yang dibuat oleh satu pihak saja

Apabila ada unsur paksaan dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut:

• Sah dan mengikat

• Tidak memiliki kekuatan hukum

• Batal demi hukum

• Dapat dijalankan setelah disetujui ulang

• Berlaku untuk sementara waktu saja

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat kecakapan menurut Pasal 1330 KUH Perdata akan dianggap:

• Batal demi hukum

• Sah selama ada persetujuan kedua pihak

• Berlaku jika disetujui oleh pihak ketiga

• Bisa dibatalkan oleh pihak yang dirugikan

• Tidak sah secara sepihak