Pelatihan Dit Permas Maret 2025 Day 1

Latar Belakang Keberadaan Kedeputian dan Tugas Korsup adalah

• Banyaknya kasus korupsi khususnya Operasi Tangkap tangan (OTT) di daerah

• Pemerintah Daerah tidak tersentuh upaya pencegahan KPK

• KPK hanya ada di Ibukota Negara

• Aparat Penegak Hukum di daerah tidak dilakukan pembinaan KPK

Dalam meningkatkan efektifitas Upaya pencegahan TPK di Pemerintahan Daerah, Kedeputian Korsup Bidang Pencegahan senantiasa melakukan evaluasi MCsP setiap Tahun. Berikut pertimbangan yang digunakan sebagai dasar evaluasi kecuali:

• Perkara TPK yang terjadi di seluruh daerah

• Integritas Penyelenggara Negara dan ASN di daerah

• Informasi internal KPK

• Nilai SPIP, SAKIP, dan LAKIP Pemerintah Daerah

Peran MCsP dalam mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi diwujudkan dalam bentuk:

• Hasil penilaian yang diberikan kepada pemerintah daerah

• Hasil jejak pendapat tentang pelayanan yang diberikan pemerintah daerah

• Hasil penilaian tim atau juri terhadap pemerintah daerah apakah sudah anti korupsi atau belum

• Perbaikan tata Kelola pemerintah daerah yang dimulai dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang dibuktikan dengan evidence dan diuji kebenarannya

Dari hasil evaluasi implementasi MCsP Korsup Bidang Pencegahan tahun 2024, diperoleh bahwa penajaman harus dilakukan pada area-area berikut kecuali:

• Barang Milik Daerah (BMD)

• Pengadaan Barang dan Jasa

• Perencanaan

• Penggunaan Anggaran

Jika terjadi tindak pidana korupsi penyuapan atas kegiatan pengadaan barang dan jasa, sedangkan seluruh proses pengadaan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemungkinan kesalahan terjadi karena:

• Kesalahan peraturan yang ada karena masih terdapat celah kemungkinan terjadinya TPK

• Integritas para pelaku yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa masih perlu ditingkatkan

• Tata kelola pemerintah dibidang PBJ masih harus diperbaiki

• Tim Korsup tidak melakukan tugasnya dengan baik

Pengertian Korporasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 1

• Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum

• Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun perorangan

• Kumpulan orang dan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun perorangan

• Kumpulan orang dan/atau kekayaan yang tidak terorganisir, yang merupakan badan hukum Commanditaire Vennotschaap (CV)

Menurut Perma 13/2016 Pasal 4 ayat 2, Korporasi dapat dipidana jika kondisinya memenuhi kriteria berikut ini, kecuali

• Memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi

• Melakukan pembiaran terjadinya tindak pidana

• Mencegah dampak yang lebih besar

• Tidak Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana

Berikut ini yang bukan merupakan siklus PDCA dalam Panduan CEK KPK kecuali

• Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, respon, komitmen

• Respon, komitmen, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan

• Komitmen, perencanaan, pelaksanaan, perbaikan, evaluasi, respon

• Komitmen, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan, respon

Melakukan Pengaturan praktik pemberian dan/atau penerimaan gratifikasi, fasilitas, hadiah serta penyediaan sarana pelaporan/ pengaduan. Tahapan tersebut terdapat dalam

• Komitmen

• Perencanaan

• Evaluasi

• Pelaksanaan

ISO 37001 : 2016 merupakan suatu standar internasional mengenai sistem manajemen….

• Anti penyuapan

• Anti pemerasan

• Anti gratifikasi

• Anti korupsi