Quiz Konsep Negara Kesatuan

Quiz Konsep Negara Kesatuan

11th Grade

25 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Uji Kom Hubungan Internasional serta ancaman terhadap NKRI

Uji Kom Hubungan Internasional serta ancaman terhadap NKRI

11th - 12th Grade

20 Qs

ppkn kelas 6

ppkn kelas 6

11th Grade

20 Qs

ULANGAN HARIAN BAB 4 NKRI KELAS XI

ULANGAN HARIAN BAB 4 NKRI KELAS XI

11th Grade

25 Qs

Persiapan PAT Kelas XI

Persiapan PAT Kelas XI

11th Grade

20 Qs

Ulangan Harian PPKn Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

Ulangan Harian PPKn Sistem Hukum dan Peradilan Internasional

11th Grade

20 Qs

Ulangan PPKn Kelas 8 Bab 2

Ulangan PPKn Kelas 8 Bab 2

8th - 11th Grade

20 Qs

PTS PKN 9-1 2025-2026

PTS PKN 9-1 2025-2026

9th Grade - University

20 Qs

sistem hukum dan peradilan internasional

sistem hukum dan peradilan internasional

11th Grade

20 Qs

Quiz Konsep Negara Kesatuan

Quiz Konsep Negara Kesatuan

Assessment

Quiz

Moral Science

11th Grade

Hard

Created by

Putu Pradika

Used 1+ times

FREE Resource

25 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 4 pts

Konsep "Negara Kesatuan" dalam konteks NKRI dimaknai sebagai...

Negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang berdaulat.

Negara yang kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat.

Negara yang memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah.

Negara yang berbentuk federasi dengan pembagian kekuasaan yang jelas.

Negara yang mengadopsi sistem konfederasi dengan kebebasan penuh bagi anggotanya.

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 4 pts

Prinsip kedaulatan rakyat dalam UUD 1945 secara implisit menunjukkan bahwa...

Presiden memiliki kekuasaan mutlak dalam penyelenggaraan negara.

MPR adalah lembaga tertinggi negara yang mewakili seluruh rakyat.

Rakyat memiliki hak untuk menentukan arah kebijakan negara melalui wakilnya.

Kekuasaan negara dijalankan oleh sekelompok elit politik yang dominan.

Kedaulatan negara sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 4 pts

Amandemen UUD 1945 membawa perubahan signifikan terhadap sistem ketatanegaraan NKRI, terutama dalam hal...

Penguatan peran lembaga kepresidenan sebagai simbol negara.

Pembentukan lembaga negara baru yang memperkuat sistem checks and balances.

Penghapusan prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pengembalian kedaulatan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Perubahan bentuk negara dari kesatuan menjadi federasi.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 4 pts

Implementasi asas desentralisasi dalam NKRI memiliki tujuan utama untuk...

Memperkuat dominasi pemerintah pusat dalam pengambilan keputusan.

Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Menciptakan keseragaman kebijakan di seluruh wilayah negara.

Mengurangi peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah.

Mempercepat proses pemekaran wilayah demi kepentingan politik.

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 4 pts

Hubungan antara Pancasila sebagai dasar negara dan ciri utama NKRI tercermin dalam...

Penegasan bahwa NKRI adalah negara agama yang berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan.

Prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang mengakui keberagaman sebagai kekayaan bangsa.

Sistem pemerintahan presidensial yang menjamin stabilitas politik negara.

Konsep negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum.

Semua jawaban benar.

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 4 pts

Pembukaan UUD 1945 memuat pokok pikiran kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam sistem pemerintahan...

Presidensial dengan kekuasaan tertinggi di tangan presiden.

Parlementer dengan kekuasaan tertinggi di tangan parlemen.

Campuran antara presidensial dan parlementer.

Demokrasi Pancasila dengan musyawarah mufakat.

Monarki konstitusional dengan raja sebagai kepala negara.

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 4 pts

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Implikasi dari prinsip negara hukum ini adalah...

Kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan konstitusi.

Hukum dapat diubah sesuai dengan kehendak penguasa.

Hukum hanya berlaku bagi warga negara biasa, tidak bagi pejabat negara.

Pengadilan dapat mengabaikan hukum demi kepentingan negara.

Hukum internasional lebih tinggi dari hukum nasional.

Create a free account and access millions of resources

Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports
or continue with
Microsoft
Apple
Others
By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy
Already have an account?