Quiz Konstitusi dan Konstitusionalisme

Dalam suatu diskusi politik, seorang ahli menyatakan bahwa konstitusi dapat dipahami dalam dua arti: luas dan sempit. Menurut UUD NRI Tahun 1945, konstitusi dalam arti sempit merujuk pada...

• Seluruh hukum dasar yang mencakup kebiasaan dan konvensi.

• Hukum dasar tertulis yang secara eksplisit diatur dalam naskah UUD.

• Peraturan perundangan yang dibuat oleh DPR bersama presiden.

• Norma-norma adat yang diakui oleh masyarakat.

• Kebijakan pemerintah yang bersifat sementara.

Sebuah negara X menerapkan sistem pemerintahan di mana kekuasaan presiden tidak dibatasi oleh lembaga lain. Presiden dapat mengubah undang-undang secara sepihak dan membubarkan parlemen. Situasi ini bertentangan dengan prinsip konstitusionalisme karena...

• Konstitusionalisme menolak keberadaan lembaga legislatif.

• Konstitusionalisme menekankan pembatasan kekuasaan untuk mencegah kesewenang-wenangan.

• Konstitusionalisme hanya berlaku untuk negara dengan sistem parlementer.

• Konstitusionalisme mengutamakan kekuasaan absolut eksekutif.

• Konstitusionalisme tidak mengakui hak asasi manusia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, hierarki peraturan perundangan di Indonesia menempatkan UUD NRI Tahun 1945 pada posisi tertinggi. Hal ini menunjukkan bahwa...

• UUD dapat diubah oleh Peraturan Presiden jika diperlukan.

• Semua peraturan di bawah UUD harus sesuai dan tidak bertentangan dengannya.

• Ketetapan MPR memiliki kedudukan lebih tinggi daripada UUD.

• Perda Kabupaten/Kota memiliki kekuatan hukum setara dengan UUD.

• Mahkamah Agung berwenang mengubah isi UUD.

Negara Y tidak memiliki naskah konstitusi tertulis, tetapi mengandalkan kebiasaan dan keputusan pengadilan sebagai dasar hukum. Contoh negara ini adalah...

• Indonesia

• Amerika Serikat

• Inggris

• Jepang

• Prancis

Menurut Carl J. Friedrich, konstitusionalisme merupakan gagasan untuk membatasi kekuasaan pemerintah. Hal ini relevan karena...

• Kekuasaan yang tidak terkontrol cenderung disalahgunakan, sesuai dengan adagium "Power tends to corrupt".

• Pemerintah harus memiliki kewenangan mutlak untuk menciptakan stabilitas.

• Hak asasi manusia tidak perlu diatur dalam konstitusi.

• Lembaga peradilan tidak diperlukan dalam sistem konstitusional.

• Konstitusionalisme hanya berlaku untuk negara berkembang.

Sebuah undang-undang baru mengatur bahwa warga negara yang kritik terhadap pemerintah akan dikenakan sanksi pidana. Jika undang-undang ini bertentangan dengan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945 tentang kebebasan berpendapat, maka undang-undang tersebut...

• Tetap berlaku karena telah disahkan oleh DPR.

• Dinyatakan tidak konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi.

• Hanya berlaku untuk daerah tertentu.

• Dapat direvisi oleh Peraturan Presiden.

• Dianggap sah selama tidak ada protes dari masyarakat.

Mahkamah Konstitusi (MK) diberi kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD, hal ini menunjukkan bahwa MK berperan sebagai...

• Penyelenggara pemilihan umum.

• Penjaga konstitusi melalui mekanisme judicial review.

• Lembaga yang membentuk undang-undang baru.

• Pengawas kinerja presiden dan wakil presiden.

• Pelaksana kebijakan fiskal pemerintah.

Seorang warga negara merasa dirugikan karena undang-undang tertentu membatasi haknya untuk mendirikan organisasi masyarakat. Menurut UU No. 12 Tahun 2011, pihak yang berhak mengajukan judicial review ke MK adalah...

• Hanya lembaga negara seperti DPR atau DPD.

• Warga negara asing yang tinggal di Indonesia.

• Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok masyarakat hukum adat.

• Organisasi internasional.

DPR mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan seorang menteri tanpa melalui proses hukum yang jelas. Tindakan ini merupakan contoh perilaku inkonstitusional karena...

• DPR tidak memiliki kewenangan memberhentikan menteri menurut UUD.

• Menteri hanya dapat diberhentikan oleh Mahkamah Agung.

• Proses pemberhentian harus melibatkan partai politik.

• Keputusan DPR harus disetujui oleh seluruh anggota.

• Menteri memiliki kekebalan hukum selama menjabat.

Setelah melalui proses judicial review, MK memutuskan bahwa suatu undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Putusan ini bersifat...

• Dapat diajukan banding ke Mahkamah Agung.

• Final dan mengikat sejak diumumkan.

• Hanya berlaku untuk kasus tertentu.

• Dapat diubah melalui referendum nasional.

• Tidak memiliki dampak terhadap peraturan lainnya.