SOAL PPKN KELAS 10

Wilayah laut suatu negara yang jaraknya 200 mil laut diukur dari pantai disebut...

• Batas Zona Bersebelahan

• Batas Laut Teritorial

• Batas Landas Benua

• Zona Ekonomi Ekslusif

• Batas Regional Kelautan

Peraturan yang mengamandemen konstitusi 1945 ada di…

• Pasal 36 UUD 1945

• Pasal 35 UUD 1945

• Pasal 37 UUD 1945

• Pasal 27 UUD 1945

• Pasal 30 UUD 1945

Kementrian yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya disebut....

• Kementerian Dalam Negeri

• Kementerian Luar Negeri

• Kementerian Pertahanan

• Kementerian Koordinator

• Kementerian Hukum dan HAM

Keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan disebut….

• Partisipasi Sosial

• Partisipasi Budaya

• Partisipasi Ekonomi

• Partisipasi Politik

• Pastisipasi Keamanan

Kekuasaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23 E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan yang bebas dan mandiri.”. Berdasarkan pasal tersebut, Badan yang dimaksud adalah .....

• Menteri Keuangan RI

• Dewan Perwakilan Daerah

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Gubernur Bank Indonesia

• Lembaga eksekutif E. Badan Nasional

Batas wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan langsung dengan...

• Pulau Kalimantan

• Timor Leste

• Samudra Hindia

• Samudra Atlantik

• Papua Nugini

Dalam konsep pembagian kekuasaan secara vertikal, lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi adalah ....

• MPR

• DPR

• Presiden

• Pemerintah Pusat

• Pemerintah Daerah

Menurut John Locke keuasaan negara dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu.....

• Kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan federatif

• Kekuasaan eksaminatif, kekuasaan moneter, kekuasaan federatif

• Kekuaasaan konstitutif, kekuasaan moneter, kekuasaan legislatif

• Kekuasaan kehakiman, kekuasaan yudikatif, kekuasaan legislatif

• Kekuasaan konstitutif, kekuasaan moneter, kekuasaan legislatif.

Salah satu bentuk pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah provinsi. Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh ...

• Gubernur/Wakil Gubernur dan DPRD Provinsi

• Gubernur dan Wakil Gubernur

• Gubernur dan Sekretariat Daerah

• Gubernur/Wakil Gubernur dan Dewan Perwakilan Daerah

• Gubernur/Wakil Gubernur dan Organisasi Perangkat Daerah

Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif, setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan Negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk Undang Undang. Hal tersebut diatur dalam pasal .....

• 20 Ayat (1)

• 20 Ayat (2)

• 20 Ayat (3)

• 21 Ayat (1)

• 21 Ayat (2)