EKONOMI X - OJK

Apa kepanjangan dari OJK?

• Organisasi Jusuf Kalla

• Otoritas Jasa Keuangan

• Otorisasi Jasa Keuangan

• OJek Online

OJK didirikan berdasarkan Undang-Undang...

• UU No 21 Tahun 2011

• UU No 10 tahun 1998

• UU No 25 Tahun 1992

• UU No 24 Tahun 2004

Sektor keuangan yang diawasi OJK, kecuali

• Perbankan

• Pasar Modal

• Industri Keuangan Non Bank

• Koperasi

Lembaga Jasa Keuangan di bidang Perbankan ini diawasi oleh OJK, kecuali

• Bank Indonesia

• Bank Umum Konvensional

• BPR

• Bank Syariah

OJK adalah lembaga yang independen, artinya...

• dalam menjalankan tugas bebas dari campur tangan pihak manapun

• bebas menentukan kebijakan perbankan

• tidak terikat dengan tujuan tertentu

• tugas yang diberikan tidak untuk dipertanggung jawabkan kepada siapapun

Salah satu tugas dari Otoritas jasa Keuangan adalah....

• mengatur dan mengawasi jasa keuangan pada Lembaga Keuangan Bukan Bank

• Mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan

• mengatur dan mengawasi jasa keuangan pada lembaga keuangan bukan bank

• mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan dalam peredaran alat alat pembayaran luar negeri

• mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan

Lembaga negara yang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan jasa keuangan adalah…

• kementerian keuangan

• lembaga penjamin simpanan

• otoritas jasa keuangan

• kementerian perdagangan

• bank Indonesia

Berikut ini yang termasuk fungsi bank umum adalah....

• mencetak uang rupiah

• ikut menjamin sistem pembayaran nasional

• memberikan kredit kepada masyarakat

• ikut menyusun kebijakan moneter

• mengusulkan penggantian uang yang sudah usang

Simpanan yang digunakan sebagai alat pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat disebut....

• surat berharga

• tabungan

• deposito berjangka

• giro

• sertifikat

Tujuan pendirian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah … .

• Membantu Bank Indonesia dalam rangka pegawasan bank-bank

• Mengawasi peredaran system pembayaran utama dan stabilitas nilai rupiah

• Membuat kebijakan moneter untuk mengatur peredaran uang di Indonesia

• Membantu pelaksanaan jasa keuangan yang tidak sesuai dengan undang-undang

• Agar seluruh kegiatan di sector jasa keuangan mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh dan berkelanjutan.