Karakteristik Fintech dan Dampaknya

Berikut yang merupakan karakteristik dari Fintech Lending, kecuali:

• Pelayanan jasa keuangan menggunakan media elektronik

• Pelayanan pinjam meminjam uang melalui paltform digital

• Pelayanan pinjaman kredit melalui bank

• Pelayanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi

Lembaga yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di sektor keuangan adalah:

• Lembaga Penjamin Simpanan

• Otoritas Jasa Keuanagan

• Bank Indonesia

• Badan Pemeriksa Keuangan

Berikut ini merupakan dasar hukum dari Financial technology, kecuali:

• UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

• UU No 11 Tahun 2008 jo UU No 19 Tahun 29016 jo UU No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

• UU No 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan jo UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo UU No 26 Tahun 2023.

• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor NOMOR 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis

Yang merupakan ciri-ciri dari Fintech Ilegal adalah:

• Tidak memiliki ijin resmi dari OJK, persetujuan pinjaman mudah, penagihan sesuai prosedur OJK,penagih tersertifikasi

• Tidak memiliki ijin resmi dari OJK,penawaran melalui APP Store atau Play Store, Tidak ada layanan pengaduan, penagih tersertifikasi

• Bunga tanpa batas, tidak memiliki ijin resmi dari OJK, tidak ada layanan pengaduan, penagih tidak tersertifikasi

• Bunga tanpa batas, memiliki ijin resmi dari OJK, penagih tersertifikasi, ada layanan pengaduan.

Berikut ini merupakan dampak negatif dari pinjaman online kecuali:

• Rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi

• Penagihan yang tidak berertika menyebabkan ketidaknyamanan konsumen

• Pencemaran nama baik

• Mempermudah akses pembiyaan terutama bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Upaya penyelesaian di awal jika terjerat kasus pinjaman online maka dapat diselesaikan secara perdata dengan cara:

• Mengajukan keberatan ke platform fintech legal, dan jika tidak ada solusi mengajukan gugatan ke pengadilan

• Jika ada intimidasi atau penyalahgunaan data laporkan ke polisi.

• Melaporkan ke OJK atau Lembaga Perlindungan Konsumen

• Mediasi oleh pihak ketiga