Kuis 1 Aspek Hukum dan Manajemen Kontrak MRKG 6B POLMED

Kuis 1 Aspek Hukum dan Manajemen Kontrak MRKG 6B POLMED

University

25 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Kontrol Otomatik TEP - B 2025

Kontrol Otomatik TEP - B 2025

University

30 Qs

Quiz 1 PPIC

Quiz 1 PPIC

University

30 Qs

QUIZ ETPROF 14

QUIZ ETPROF 14

University

20 Qs

Pre-Test Materi Autodesk Revit

Pre-Test Materi Autodesk Revit

University

21 Qs

Pertanyaan Manajemen Pemangku Kepentingan

Pertanyaan Manajemen Pemangku Kepentingan

University

21 Qs

Tes Akhir Sekolah Fakultas 2025 FTSL-SI

Tes Akhir Sekolah Fakultas 2025 FTSL-SI

University

25 Qs

UTS Etika Profesi dan K3 2025

UTS Etika Profesi dan K3 2025

University

25 Qs

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan Berkelanjutan

University

20 Qs

Kuis 1 Aspek Hukum dan Manajemen Kontrak MRKG 6B POLMED

Kuis 1 Aspek Hukum dan Manajemen Kontrak MRKG 6B POLMED

Assessment

Quiz

Engineering

University

Hard

Created by

Soraya Nasution

FREE Resource

25 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 4 pts

Siapa yang termasuk dalam kategori Pengguna Jasa menurut UU No 2 tahun 2017?

Pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi

Kontraktor yang mengerjakan proyek

Investor asing yang membiayai proyek

Pemerintah pusat dan daerah

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 4 pts

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menggantikan Undang-Undang Nomor berapa?

UU No. 1 Tahun 2000

UU No. 30 Tahun 2005

UU No. 18 Tahun 1999

UU No. 5 Tahun 2012

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 4 pts

Apa yang dimaksud dengan Kontrak Kerja Konstruksi dalam UU No 2 tahun 2017?

Perjanjian antara kontraktor dan investor

Keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Perjanjian antara pemerintah dan pemilik lahan

Surat perjanjian yang hanya berlaku dalam proyek pemerintah

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 4 pts

Apa tujuan utama dari pengadaan barang/jasa pemerintah?

Menghasilkan barang/jasa yang tepat dengan biaya minimal

Mengurangi jumlah anggaran belanja pemerintah

Mengutamakan produk luar negeri untuk efisiensi

Menghilangkan persaingan usaha dalam pengadaan barang/jasa

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 4 pts

Lembaga yang bertanggung jawab dalam pengembangan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah:

Kementerian Keuangan

Bappenas

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)

LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 4 pts

Pejabat yang memiliki kewenangan mengambil keputusan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dalam pengadaan barang/jasa disebut:

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pengadaan

Kepala Lembaga

Menteri Keuangan

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

30 sec • 4 pts

Pengadaan langsung dapat dilakukan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak:

Rp 50.000.000

Rp 100.000.000

Rp 200.000.000

Rp 500.000.000

Create a free account and access millions of resources

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?