APBN

Jika terjadi perubahan asumsi makroekonomi yang signifikan, maka pemerintah dapat melakukan penyesuaian apbn melalui

• Keputusan Menteri Keuangan

• Perubahan Rancangan Undang-undang APBN

• Surat Edaran Dari bank Indonesia

• Kebijakan Presiden Tanpa Persetujuan DPR

• Peraturan Daerah

Evaluasi terhadap penggunaan APBN dilakukan untuk memastikan

• A. Pajak yang dikumpulkan sesuai target

• B. Belanja Negara efisien dan sesuai dengan tujuan pembangunan

• C. Pemerintah dapat meningkatkan utang luar negeri

• D. Bank Indonesia tetap mengontrol peredaran uang

• E. Subsidi dapat dikurangi untuk menekan inflasi

Salah satu fungsi APBN adalah fungsi alokasi, yang berarti

• Pemerintah mengatur penerimaan negara dari pajak dan non pajak

• Pemerintah membagi anggaran secara adil kepada daerah-daerah

• Pemerintah mengalokasikan dana untuk Pembangunan dan belanja negara

• Pemerintah mengontrol inflasi dengan mengurangi belanja negara

• Pemerintah meningkatkan cadangan devisa untuk stabilitas ekonomi

Lembaga yang memiliki kewenangan utama dalam mengaudit dan mengawasi pengelolaan APBN adalah

• A. Bank Indonesia

• B. Otoritas Jasa Keuangan

• C. Badan Pemeriksa Keuangan

• D. Kementerian Keuangan

• E. Komisi pemberantasan korupsi

Pendapatan utama dalam APBN yang berasal dari pajak disebut sebagai

• A. Penerimaan hibah

• B. Penerimaan perpajakan

• C. Penerimaan negara bukan pajak

• D. Pinjaman luar negeri

• E. Dana hasil bagi

APBN dapat digunakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam kondisi kritis ekonomi dengan cara

• A. Meningkatkan suku bunga bank

• B. Menurunkan jumlah pegawai negeri

• C. Menambah belanja negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

• D. Mengurangi investasi pemerintahan dalam pembangunan infrastruktur

• E. Menghentikan bantuan sosial kepada masyarakat

Salah satu contoh belanja negara dalam APBN yang termasuk dalam kategori belanja modal adalah

• A. Pembangunan jalan dan jembatan

• B. gaji pegawai negeri

• C. Bantuan sosial untuk masyarakat miskin

• D. Pembayaran bunga hutang

• E. Subsidi BBM

Jika penerimaan negara lebih kecil dari pengeluaran negara maka kondisi ini disebut sebagai

• A. Surplus anggaran

• B. Defisit anggaran

• C. Stabilitas ekonomi

• D. Inflasi terkendali

• E. penghematan fiskal

Jika Pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui APBN maka kebijakan yang dapat dilakukan adalah

• A. Meningkatkan pajak dan mengurangi belanja negara

• B. Menurunkan belanja negara dan menaikkan suku bunga

• C. Meningkatkan belanja negara dan memberikan insentif pajak

• D. Mengurangi subsidi untuk seluruh sektor ekonomi

• E. Meningkatkan suku bunga dan mengurangi pinjaman luar negeri

Pemerintahan menggunakan APBN untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dengan cara

• A. Mengurangi jumlah pegawai negeri

• B. Memberikan subsidi dan bantuan sosial bagi masyarakat miskin

• C. Menaikkan pajak bagi seluruh rakyat

• D. Menurunkan nilai tukar mata uang

• E. Meningkatkan harga barang dan kebutuhan pokok