Quiz Sejarah Konstitusi Indonesia

Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 menggantikan keberadaan UUD Sementara.. Justifikasi (dasar pembenaran) dekrit presiden merupakan ....

• Ketentuan yang bersumber pada hukum darurat kenegaraan

• Ketentuan yang dapat berlaku dua kali

• Ketentuan hukum yang mengingat dan tidak bisa dirubah

• Peraturan mengenai penyimpangan Presiden

• Ketetapan hukum permanen bagi Bangsa Indonesia

Pada masa reformasi terdapat tuntutan untuk melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Adapun tujuan amandemen tersebut adalah ....

• Menghapus keberadaan UUD 1945 dengan menciptakan produk hukum baru

• Mengubah UUD 1945 dengan membuat produk hukum seperti negara barat

• Mengadakan penilaian terhadap UUD 1945

• Menyempurnakan aturan dasar

• Menyederhanakan UUD 1945

Naskah konstitusi RIS disusun bersama oleh delegasi Republik Indonesia dan BFO. Naskah rancangan UUD disepakati oleh kedua belah pihak untuk diberlakukan sebagai UUD RIS atau Konstitusi RIS. Konstitusi yang dimaksudkan hanya bersifat sementara karena ....

• Isi dari naskah tidak kredibel

• Tidak ada persetujuan dari rakyat Indonesia

• Tidak sesuai dengan amanat kemerdekaan

• Lembaga yang membuat tidak representatif

• Pemerintah tidak yakin dengan konstitusi tersebut

Dalam konstitusi Negara Indonesia terdapat istilah hierarki konstitusi. Posisi tertinggi hirarki konstitusi adalah UUD 1945 hingga sampai pada peraturan daerah. Adapun fungsi dasar Undang-Undang terhadap UUD 1945 yaitu ....

• Undang-undang menjelaskan UUD 1945 sehingga mudah dipahami oleh pemerintah dan warga negara sebagai subjek yang akan menjalankan konstitusi tersebut.

• Menjadikan UUD 1945 sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan UU agar terhubung secara vertikal dan tidak melampaui Batasan yang telah ditetapkan

• UUD 1945 menjadi standar pelaksanaan sistem yang dimuat dalam UU agar tidak menyimpang terlalu jauh daripada apa yang dibahas di dalam UUD 1945.

• UU merupakan pengarah normatif dalam pelaksanaan UUD 1945 oleh pemerintah dan warga negara

• UU menjabarkan UUD 1945 sehingga maksud dan tujuannya lebih terarah dalam pelaksanaannya.

Pada aspek politik, konstitusi sebagai hukum dasar tertulis maupun hukum dasar tidak tertulis pada dasarnya memiliki tujuan untuk ....

• Membatasi tindakan penguasa yang memaksa warga negara untuk menaatinya

• Membebaskan penguasa untuk mengatur seluruh rakyat Indonesia

• Memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah untuk membuat kebijakan dan produk hukum lain

• Memberikan panduan terhadap negara untuk menyelesaikan masalah secara sepihak   - Nilai

• Penguasa dapat membentuk produk hukum yang menguntungkan golongan-golongan.

Istilah UUD merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda yang disebut dengan Grondwet. Perkataan wet diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia yang berarti UU dan Ground berarti tanah/dasar. Undang-Undang Dasar merupakan ....

• Suatu ketentuan yang mampu mendikte masyarakat Indonesia agar berperilaku sesuai dengan amanat UUD  

•     Produk hukum yang digunakan untuk menggantikan pejabat yang melakukan kejahatan   - Nilai (0)

• Perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari alat kenegaraan 

• Produk hukum yang dibuat oleh golongan tertentu untuk melanggengkan kekuasaan di Indonesia  

• Cita-cita kenegaraan yang tidak memiliki status legal khusus  

Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar. Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945 yaitu ....

• DPR menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup

• Pemberontakan warga negara yang ingin memisahkan diri dari Indonesia

• Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara 

• UUDS 1945 tidak berfungsi dengan baik di Indonesia  

• Banyak penyelewengan yang dilakukan oleh penguasa  

Periode Perubahan UUD 1945 (1999 - 2002). Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru ....

• Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat  

• Masyarakat terlalu bebas dalam berpendapat  

• Kekuasaan yang sangat besar di tangan elit politik  

• Pasal-pasalnya menimbulkan multitafsir 

• Kenyataan rumusan terlalu didukung oleh ketentuan konstitusi

Tata urutan perundang-undangan yang memegang urutan paling rendah adalah ...

• Perda Kabupaten/Kota

• Peraturan Pemerintah

• Tap MPR RI

• UU/Perpu

• Perda Provinsi

Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, siding MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya ... dari jumlah anggota MPR.

• 1/2

• 3/4

• 3/5

• 2/3

• 4/5