Pengetahuan Umum_1

Menurut pasal 18 UU Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk kepentingan umum dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri tentunya dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan ….

• peraturan perundang- undangan

• Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

• nilai kemasyarakatan

Answer explanation

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki wewenang untuk bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri dalam situasi yang sangat perlu demi kepentingan umum. Namun, tindakan ini harus tetap dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini berarti bahwa meskipun pejabat kepolisian diberi kebebasan untuk mengambil keputusan cepat dalam keadaan darurat, keputusan tersebut harus tetap berada dalam koridor hukum dan etika yang berlaku. Dengan demikian, kepolisian diharapkan tetap bertindak profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang mengatur tugas mereka, bahkan dalam situasi kritis.

Pada Pasal 31 UU Polri Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pejabat Polri harus memiliki ….

• Keterampilan

• Prestasi

• Pengalaman

• Kemampuan Profesi

Answer explanation

Pada Pasal 31 UU Polri Nomor 2 Tahun 2002, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Polri harus memiliki kemampuan profesi. Hal ini berarti setiap anggota Polri dituntut untuk memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai serta sikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Kemampuan profesi mencakup keahlian teknis, pemahaman hukum, etika, serta kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat dan adil dalam berbagai situasi. Dengan kemampuan profesi yang tinggi, diharapkan Polri dapat menjalankan perannya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara efektif dan terpercaya.

Unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri adalah …?

• SESPIMPOL

• SETUKPA

• STIK

• AKPOL

Answer explanation

Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian disingkat Sespimpol adalah unsur pelaksana pendidikan dan staf khusus yang berkenaan dengan pengembangan manajemen Polri yang berada di bawah Kapolri.

Tonggak lahirnya kebangkitan nasional ditandai dengan munculnya organisasi pergerakan nasional yang pertama, yaitu …?

• Budi Utomo

• Serikat Dagang Islam

• Serikat Islam

• Idische Partij

Answer explanation

Berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Soetomo dinilai sebagai awal gerakan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali….?

• menegakkan hukum

• memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

• memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

• membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan

Answer explanation

Tugas pokok dan wewenang Polri diatur melalui Undang-undang atau UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut tugas pokok Polri berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13:

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menegakkan hukum.

Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berikut ini adalah pelopor berdirinya ASEAN yang berasal dari negara Filipina, yaitu……?

• Narcisco R. Ramos

• Tun Abdul Razak

• Adam Malik

• Thanat Khoman

Answer explanation

Berdirinya ASEAN ditandai dengan peresmian Deklarasi ASEAN atau juga Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh perwakilan kelima negara pendiri ASEAN. Yakni Adam Malik dari Indonesia, Narciso R. Ramos dari Filipina, Thanat Khoman dari Thailand. Juga Tun Abdul Razak dari Malaysia, dan Rajaratnam dari Singapura.

Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang dalam memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Hal ini sesuai dengan penyelenggaraan uraian tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui ….

• pasal 15 ayat (2)

• pasal 15 ayat (1)

• pasal 15 ayat (3)

• pasal 16 ayat (1)

Answer explanation

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus serta petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian. Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal ini menegaskan bahwa Polri tidak hanya bertanggung jawab atas operasional kepolisian, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparat kepolisian khusus serta petugas keamanan yang bekerja di luar institusi Polri. Melalui pelatihan dan bimbingan teknis, Polri memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk menjalankan tugas mereka secara efektif dan sesuai dengan standar kepolisian.

Masa transisi demokrasi Indonesia saat ini menuntut negara dan alat negara untuk tampil lebih profesional dan mandiri. Sehingga, untuk menunjang itu semua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) telah menetapkan status Polri melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2000 dihasilkan dua ketetapan penting, yaitu…..

• Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR-RI Nomor VII/MPR/2000

• Ketetapan MPR-RI Nomor V/MPR/2000 dan Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2000

• Ketetapan MPR-RI Nomor III/MPR/2000 dan Ketetapan MPR-RI Nomor VII/MPR/2000

• Ketetapan MPR-RI Nomor IV/MPR/2000 dan Ketetapan MPR-RI Nomor VII/MPR/2000

Answer explanation

Dalam masa transisi demokrasi Indonesia, negara dan alat negara diharapkan tampil lebih profesional dan mandiri. Untuk mendukung hal ini, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) telah menetapkan status Polri melalui Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2000, dihasilkan dua ketetapan penting, yaitu Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2000 dan Ketetapan MPR-RI Nomor VII/MPR/2000. Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2000 berisi pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperkuat fungsi dan peran masing-masing. Sedangkan, Ketetapan MPR-RI Nomor VII/MPR/2000 mengatur peran Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara mandiri dan profesional.

Keanggotaan Komisi kepolisian Nasional terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota dan …

• 15 (lima belas) orang anggota

• 10 (sepuluh) orang anggota

• 8 (delapan) orang anggota

• 6 (enam) orang anggota

Answer explanation

Pasal 39

1. Keanggotaan Kompolnas terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, seorang Sekretaris merangkap anggota dan 6(enam) orang anggota.

Pengertian Insan Bhayangkara dalam Catur Prasetya adalah …?

• Berarti kelompok masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tertentu yang memiliki kedaulatan ke dalam dan ke luar.

• Berarti manusia sebagai makhluk tertinggi yang secara moral memiliki kesempurnaan dan bersih dari cela.

• Berarti Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas mengawal dan mengamankan masyarakat, bangsa dan negara.

• Berarti setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang juga disebut sebagai Bhayangkari) yang secara ikhlas mengawal dan mengamankan negara serta rela berkorban demi mengabdi kepentingan masyarakat dan bangsa seumur hidupnya.

Answer explanation

Insan
Berarti manusia sebagai makhluk tertinggi yang secara moral memiliki kesempurnaan dan
bersih dari cela.

Bhayangkara
Berarti Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas mengawal dan mengamankan
Masyarakat, bangsa dan negara.

Insan Bhayangkara
Berarti setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (yang juga disebut sebagai
Bhayangkari) yang secara ikhlas mengawal dan mengamankan negara serta rela berkorban
demi mengabdi kepentingan masyarakat dan bangsa seumur hidupnya.