Pelatihan Matrikulasi Hukum Dit. Permas_Penyelidikan

Kapan suatu perbuatan diidentifikasi sebagai korupsi?

• Suatu perbuatan diidentifikasi sebagai korupsi apabila melanggar UU KPK (UU No 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019)

• Suatu perbuatan diidentifikasi sebagai korupsi apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur delik/pasal pada UU TPK (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001)

• Suatu perbuatan diidentifikasi sebagai korupsi apabila perbuatan tersebut melanggar KUHP.

• Suatu perbuatan diidentifikasi sebagai korupsi apabila perbuatan tersebut dirasa tidak memenuhi norma keadilan dan kepatutan.

Ada berapa tipologi korupsi yang diatur dalam UU TPK?

• 9

• 8

• 7

• 6

Dari pernyataan berikut:

1)      Ada kesepakatan antara penerima dan pemberi (meeting of mind)

2)      Penerima aktif

3)      Pemberi dan penerima sama-sama aktif 

4)      Penerima dapat dipidana jika tidak melapor dalam 30 hari kerja 

5)      Pemberi dan penerima dipidana

Yang manakah termasuk ke dalam ciri-ciri TPK dalam bentuk Penyuapan?

• Pernyataan (1), (2), dan (4)

• Pernyataan (1), (3), dan (5)

• Pernyataan (2), (4), dan (5)

• Pernyataan (3) dan (4)

Kapankah Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana resmi berlaku?

• 1 Januari 2026

• 2 Januari 2026

• 3 Januari 2026

• 4 Januari 2026

Tindak Pidana Korupsi diatur dalam pasal berapa di Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana?

• Pasal 601 s.d pasal 603

• Pasal 603 s.d pasal 606

• Pasal 606 s.d pasal 609

• Pasal 609 s.d pasal 612

Salah satu terobosan utama dalam RUU Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana adalah hal-hal berikut, kecuali:

• Perampasan asset tanpa harus ada vonis pidana

• Mempercepat proses penyelesaian kasus korupsi

• Mempermudah perampasan aset di luar negeri

• Meningkatkan efektivitas penegakan hukum

Dalam UU No. 30 Tahun 2002 dan UU No. 19 Tahun 2019, dua pasal paling utama yang terkait kegiatan penyelidikan oleh KPK adalah

• Pasal 5 dan Pasal 11

• Pasal 11 dan Pasal 25

• Pasal 11 dan Pasal 44

• Pasal 5 dan Pasal 30

Output dari kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU No. 30 Tahun 2002, antara lain adalah:

• Alat bukti

• Bukti permulaan

• Barang bukti

• Peristiwa

Salah satu perbedaan mendasar dari kegiatan Penyelidikan dan Penyidikan adalah ada atau tidak adanya:

• Aparat

• Saksi

• Barang Bukti

• Upaya Paksa

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2019, kewenangan KPK memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri, ada pada tahapan:

• Penyelidikan saja

• Penuntutan saja

• Penyidikan saja

• Penyelidikan dan Penuntutan