Quiz Hukum Prosedural

Dalam perkara kontentiosa, hakim menemukan bahwa salah satu pihak ternyata mengajukan dokumen palsu sebagai alat bukti utama. Jika diketahui setelah putusan berkekuatan hukum tetap, apa upaya hukum yang dapat dilakukan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepastian hukum?

• Peninjauan Kembali, karena adanya novum.

• Banding, karena putusan awal tidak sah.

• Kasasi, karena pengadilan sebelumnya melanggar prosedur.

• Perlawanan (verzet), karena dokumen palsu memengaruhi substansi gugatan.

Dalam proses verstek, tergugat tidak hadir karena alasan administratif dan mengajukan verzet setelah putusan verstek berkekuatan hukum tetap. Apakah verzet tersebut dapat diterima? Jelaskan dasar hukumnya!

• Tidak dapat diterima, karena sudah melampaui batas waktu.

• Dapat diterima, jika dapat membuktikan ketidakhadiran yang sah.

• Dapat diterima, karena verzet adalah hak tergugat.

• Tidak dapat diterima, karena hanya PK yang berlaku.

Dalam perkara gugatan voluntair, hakim menemukan adanya klaim dari pihak lain yang berkaitan dengan objek permohonan. Apakah yang harus dilakukan hakim dan bagaimana dasar hukum dari keputusan tersebut?

• Mengalihkan perkara menjadi gugatan kontentiosa berdasarkan Pasal 118 HIR.

• Melanjutkan perkara sebagai voluntair tetapi meminta klarifikasi para pihak.

• Menolak permohonan dan mempersilakan pihak untuk menggugat kembali.

• Menghentikan proses pemeriksaan tanpa putusan.

Jika dalam prejudicieel geschil, penyelesaian sengketa pendahuluan memakan waktu yang sangat lama dan menghambat proses perkara utama, apakah yang dapat dilakukan oleh hakim?

• Mengeluarkan putusan sementara atas perkara utama.

• Menunggu hingga prejudicieel geschil selesai tanpa batas waktu.

• Mengambil putusan tanpa mempertimbangkan prejudicieel geschil.

• Meminta pihak terkait untuk menyelesaikan secara mediasi.

Dalam kasus intervensi antara dua pihak yang bersengketa atas tanah, pihak ketiga yang mengajukan tussenkomst terbukti telah menjual objek sengketa kepada pihak lain. Bagaimana pengaruhnya terhadap posisi hukum pihak ketiga dalam perkara ini?

• Tussenkomst tetap sah, karena ia memiliki kepentingan awal atas objek sengketa.

• Tussenkomst tidak relevan, karena hak pihak ketiga sudah berpindah.

• Pihak ketiga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian pihak yang kalah.

• Pihak ketiga harus menarik tussenkomst-nya dan tunduk pada putusan hakim.

Apa yang harus dilakukan tergugat yang telah kalah verstek untuk memperbaiki situasi ini?

• Mengajukan banding atas putusan verstek.

• Mengajukan verzet dengan bukti ketidaklengkapan keterangan penggugat.

• Meminta eksekusi ulang melalui pengadilan.

• Mengajukan gugatan baru terhadap penggugat.

Bagaimana pengaruh prejudicieel geschil terhadap asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam hukum acara perdata?

• Prejudicieel geschil selalu melanggar asas tersebut karena memperpanjang proses.

• Prejudicieel geschil dapat sejalan dengan asas tersebut jika dikelola dengan tepat.

• Hakim harus mengabaikan prejudicieel geschil untuk menjaga asas tersebut.

• Hakim dapat meminta penyelesaian administratif atas prejudicieel geschil.

Jika pihak ketiga mengajukan voeging dalam perkara sengketa kontrak dan kalah, bagaimana tanggung jawab pihak ketiga atas biaya perkara?

• Membayar seluruh biaya perkara termasuk biaya pihak utama.

• Hanya bertanggung jawab atas biaya intervensinya sendiri.

• Tidak bertanggung jawab atas biaya perkara karena hanya ikut serta.

• Membayar sebagian biaya perkara pihak utama yang didukung.

Dalam perkara voluntair, bagaimana hakim memastikan keabsahan dokumen pendukung yang diajukan oleh pemohon?

• Menggunakan kewenangan hakim untuk melakukan verifikasi langsung.

• Meminta ahli independen untuk memberikan pendapat.

• Meminta konfirmasi dari para pihak yang berkepentingan.

• Memeriksa dokumen sesuai pedoman administratif yang berlaku.

Dalam perkara intervensi tussenkomst, bagaimana cara hakim menentukan kedudukan pihak ketiga jika ia tidak memiliki bukti cukup kuat?

• Menolak tussenkomst secara formal.

• Memutuskan perkara utama tanpa mempertimbangkan pihak ketiga.

• Menganggap pihak ketiga sebagai pihak pasif dalam perkara.

• Menempatkan pihak ketiga dalam posisi yang sama dengan pihak utama.