Quiz Penegakan Peraturan Daerah

1. Perhatikan contoh studi kasus berikut!

Sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten X Anda diberi tugas menggelar razia tempat hiburan yang telah terbukti habis masa ijin operasionalnya.

Dalam razia tersebut pimpinan operasi Anda memberikan sejumlah nasehat dan penjelasan kepada pemilik tempat hiburan agar segera mengurus kembali ijin operasionalnya dalam batas waktu tertentu.

Berdasarkan kasus di atas, maka razia yang dilaksanakan termasuk ke dalam kategori...

• Operasi terencana non yustisi

• Operasi situasional non yustisi

• Penindakan kondisional non yustisi

• Penindakan preventif non yustisi

• Penindakan kondisional non preventif

Para pelanggar peraturan daerah diberikan surat pernyataan untuk ditandatangani. Dalam surat tersebut tercantum klausa bahwasanya para pelanggar bersedia dan sanggup untuk menaati, mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu paling lama...

• 15 hari sejak razia dilaksanakan

• 15 hari terhitung H+1 razia dilaksanakan

• 15 hari setelah surat ditandatangani

• 15 hari setelah penyegelan

• 15 hari setelah dibuatkan berita acara

Berdasarkan soal nomor 2, apabila dalam waktu tersebut pelanggar tidak melaksanakan surat pernyataan dimaksud, maka diberikan surat teguran pertama dengan tenggat waktu....

• 7 hari

• 5 hari

• 4 hari

• 3 hari

• 2 hari

Di bawah ini adalah ketentuan umum dalam tugas penegakkan peraturan daerah oleh Satpol PP, kecuali....

• Razia dilakukan setelah mendapat izin badan hukum setempat

• Setiap penindakan dilakukan dengan tidak melanggar HAM

• Setiap penindakan mempunyai landasan hukum

• Setiap penindakan tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun

• Setiap penindakan dilaksanakan sesuai prosedur

Proses pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan Permendagri No 54 tahun 2011 dapat dilakukan dengan cara....

• Represif dan regulatif

• Formal dan informal

• Formal dan non formal

• Preventif dan kuratif

• Normatif dan regulatif

Operasi yustisi penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan setelah memenuhi unsur-unsur yang menjadi persyaratan dilakukannya operasi, yaitu...

• Telah ditemukan Pelanggaran Perda

• Telah ditemukan pelanggaran Keputusan Kepala Daerah

• Telah dilakukan teguran 1

• Telah dilakukan teguran II

• Semua jawaban

Tujuan disusunnya standar operasional prosedur Satpol PP adalah.....

• Sebagai pedoman pengamanan obyek operasi

• Sebagai pedoman pengamanan subyek operasi

• Sebagai pedoman dalam menerima perintah dari gubernur/bupati

• sebagai pedoman melaksanakan tugas

• Sebagai pedoman menjaga hubungan baik dengan sasaran operasi

Perhatikan pernyataan berikut ini!

(1) Pemberitahuan kepada masyarakat dan badan hukum

(2) perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak terkait

(3) Pemantauan

(4) Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban.

(5) Menentukan waktu kegiatan penertiban

Pernyataan di atas yang merupakan SOP penertiban paksa ditunjukkan oleh nomor

• 1, 2, 4

• 1, 2, 4, 5

• 1,2,3

• 1, 2, 3, 4, 5

• 1, 2, 3, 5

Suatu situasi/kondisi yang apabila tidak dilakukan operasi yustisi dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan nyata terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan definisi dari ....

• Potensi gangguan

• Ambang gangguan

• Gangguan nyata

• Target operasi

• Sasaran operasi

Di bawah ini pernyataan yang tidak tepat mengenai teknis operasional dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah...

• Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan.

• Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan.

• Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan.

• Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.

• Apabila setelah surat peringatan kedua tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.