Kriteria UMKM “Usaha Mikro” sesuai UU UMKM yaitu …

a. (Aset) Maks. 50 Juta, (Omset) Maks. 300 Juta

b. (Aset) Maks. 50 Juta, (Omset) Maks. 200 Juta

c. (Aset) > 50 Juta - 500 Juta, (Omset) > 300 Juta - 2,5 Miliar

d. (Aset) > 500 Juta - 10 Miliar, (Omset) > 2,5 Miliar - 50 Miliar

Kebijakan Fiskal – Penyusutan Yang bukan termasuk Muatan materi UU PPh Penyusutan adalah …

c. WP dapat memilih masa manfaat >20 tahun (bangunan permanen)

Saat pajak terutang salah satunya yaitu …

a. Tempat kegiatan usaha dilakukan

b. Tempat tinggal atau tempat kedudukan

d. Tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak

Saat terutangnya PPN dan PPnBM mana yang paling dahulu …

b. Setelah penyerahan BKP atau JKP

Pajak Penghasilan Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak luar negeri yang berasal dari Indonesia. Berikut ini yang termasuk objek Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah …

a. Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri dari perusahaan Indonesia

b. Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri atas sewa tanah di luar Indonesia

c. Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri atas jasa konsultasi yang dilakukan di luar Indonesia

d. Penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri atas bunga deposito di luar negeri

Yang termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final adalah …

a. Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Di Luar Negeri Yang Pajaknya Terutang Atau Telah Dibayar Di Luar Negeri

b. Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dari Jasa Sehubungan Dengan Pekerjaan Bebas

d. Penghasilan Yang Telah Dikenai Pajak Penghasilan Yang Bersifat Final Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Tersendiri

Apa yang dimaksud dengan PPh Final untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah)?

c. Pajak penghasilan yang dikenakan dengan tarif tetap atas penghasilan dengan jumlah tertentu

a. Pajak penghasilan yang dikenakan setiap tahun

b. Pajak penghasilan yang dikenakan atas seluruh penghasilan UMKM

c. Pajak yang dapat dikreditkan terhadap pajak lainnya

UMKM yang memiliki omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun wajib untuk membayar PPh Final berdasarkan …

a. Tarif progresif sesuai penghasilan

c. Tarif tetap 0,25% dari omzet

d. Tarif tetap 0,75% dari omzet

Untuk UMKM wajib pajak badan dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar yang memilih untuk tidak dikenakan PPh Final, mereka harus …

b. Membayar pajak sesuai tarif progresif

c. Menghitung PPh berdasarkan penghasilan kena pajak dengan tarif umum

Dalam faktur pajak, informasi yang wajib tercantum adalah …

c. Nama dan alamat penjual, nomor seri faktur, serta jumlah PPN yang dipungut

a. Nama dan alamat pembeli, jumlah PPN, serta nomor rekening bank

b. Nama dan alamat penjual, jumlah barang, serta identitas pajak pengusaha

d. Nomor identitas pembeli dan penjual, serta tanggal transaksi

Apa yang dimaksud dengan PPh Pasal 22 nonfinal?

b. Pajak yang dikenakan atas transaksi impor barang dan pembelian tertentu

a. Pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan final

c. Pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan

d. Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak

PPh Pasal 21 dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh …

d. Semua jenis penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan

b. Hanya penghasilan dari kegiatan usaha

PPh Pasal 23 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri yang berasal dari …

c. Bunga, royalti, dan sewa alat

a. Penghasilan dari usaha dagang

b. Penghasilan dari warisan dan hibah

d. Penghasilan dari ekspor barang

Wajib Pajak yang memilih untuk dikenakan PPh Final tidak perlu membuat pembukuan, kecuali …

a. Wajib Pajak memiliki omzet lebih dari Rp 4,8 miliar

b. Wajib Pajak memiliki penghasilan dari bunga bank

c. Wajib Pajak tersebut memiliki penghasilan dari sumber luar negeri

Untuk transaksi saham yang dikenakan PPh Final, tarif yang dikenakan adalah …

a. 0,1% dari nilai transaksi jual beli saham

b. 0,5% dari nilai transaksi jual beli saham

c. 1% dari nilai transaksi jual beli saham

d. 5% dari nilai transaksi jual beli saham

Berikut ini yang tidak termasuk objek pajak dalam perhitungan PPh Badan adalah …

c. Penghasilan dari pekerjaan bebas yang dilakukan oleh pemilik Perusahaan

a. Penghasilan dari hasil penjualan barang dagangan

b. Penghasilan dari bunga pinjaman yang diterima oleh Perusahaan

d. Penghasilan dari investasi saham perusahaan tertutup

PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh …

b. Wajib Pajak luar negeri yang tidak memiliki tempat tinggal di Indonesia

c. Tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia

PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang berasal dari …

a. Dividen yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri

b. Penghasilan dari pekerjaan yang dilakukan di Indonesia oleh Wajib Pajak luar negeri

c. Penghasilan dari bunga yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri

Jika faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) mengandung kesalahan pada nominal harga, langkah pertama yang harus dilakukan untuk pembatalan faktur pajak adalah …

d. Membuat faktur pajak pengganti

a. Membayar PPN yang sudah dihitung dengan nominal yang benar

b. Menghitung kembali PPN yang harus dibay

c. Melaporkan kesalahan kepada Direktorat Jenderal Pajak

Jika pengusaha UMKM melampaui batas omzet Rp 4,8 miliar dalam satu tahun, apakah yang harus dilakukan terkait PPh Final?

b. Menghitung PPh berdasarkan tarif normal PPh Badan

a. Tetap menggunakan tarif PPh Final 1%

c. Melaporkan dan membayar PPh Final sebesar 2%

Jasa konstruksi yang dikenakan PPh Pasal 23 mencakup pekerjaan apa saja?

c. Pembangunan gedung dan jalan

Jika sebuah transaksi dibatalkan setelah faktur pajak diterbitkan, apakah PPN yang sudah dilaporkan dapat dikembalikan atau dibatalkan?

a. Ya, PPN yang sudah dibayarkan dapat dikembalikan

b. Tidak, PPN tidak bisa dibatalkan

c. Ya, PPN harus dikembalikan setelah pembatalan faktur pajak

d. Tidak, pembatalan transaksi tidak berpengaruh terhadap PPN

Dalam pelaporan PPh Final UMKM, apakah UMKM dapat melakukan pembayaran pajak secara cicilan?

b. Tidak, pembayaran PPh Final harus dilakukan setiap bulan

a. Ya, setiap UMKM dapat mengajukan cicilan pembayaran pajak

c. Ya, tetapi hanya berlaku untuk UMKM dengan omzet lebih dari Rp 4,8 miliar

d. Tidak, pembayaran harus dilakukan setiap bulan

PPh Pasal 23 terhutang pada saat …

a. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak

b. Faktur pajak diterbitkan oleh pihak yang memberikan jasa

c. Penerimaan pembayaran dilakukan oleh pihak yang menerima penghasilan

d. Penghasilan diterima oleh wajib pajak yang terutang

PPh Pasal 4 ayat (2) bersifat final, artinya …

d. Wajib pajak tidak perlu melaporkan penghasilannya dalam SPT Tahunan

a. PPh yang dibayar dapat dikreditkan pada saat melaporkan SPT Tahunan

b. Wajib pajak dapat meminta pengembalian pajak lebih bayar

c. Penghasilan tersebut dikenakan tarif progresi

Jika dalam 14 hari SP2DK tidak ada tanggapan, maka tindakan KPP terhadap Wajib Pajak adalah ….

C. Mengusulkan agar terhadap WP dilakukan verifikasi

B. Menerbitkan surat sita barang Wajib Pajak

D. Menyimpulkan kebenaran data dan tidak perlu adanya SPT Pembetulan Wajib Pajak

Penyebab diterbitkannya SP2DK Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut, kecuali ...

B. Data Pinjaman dari OJK dibekukan

A. Terdapat Kenaikan Harta Bersih vs Penghasilan

C. Penghasilan Final UMKM yang belum/kurang dilaporkan

D. Penghasilan lain lain dari luar negeri yang belum dilaporkan

Jika dalam Biaya Komersial (1771 – II) dan PPh Pasal 21/26 terdapat selisih ekualisasi, maka kemungkinan perbedaan yang terjadi adalah …

A. Melakukan pemotongan PPh, biaya Gross-Up, biaya Accrual

B. Memastikan pelaporan PPN Masukan

C. Melakukan pembayaran ke Vendor

Evaluasi Kemampuan Teknis Perpajakan Akhir Tahun 2024

Professional Development

•

100 Qs

Similar activities

SIMULACRO B32 2025

Professional Development

•

100 Qs

教學方法1~4

Professional Development

•

95 Qs

Hitha C Quiz 1

Professional Development

•

96 Qs

SKB PGSD 100 soal

Professional Development

•

100 Qs

Seleksi Kompetensi Penata Layanan Operasional

Professional Development

•

100 Qs

Kon Banega..... Jisko Jo karna hai karo

Professional Development

•

101 Qs

Gupres HUT RI 2025

Professional Development

•

100 Qs

EMS103 CHAP 6-10

Professional Development

•

100 Qs

Evaluasi Kemampuan Teknis Perpajakan Akhir Tahun 2024

Quiz

•

Other

•

Professional Development

•

Practice Problem

•

Medium

Mul nCo

Used 2+ times

FREE Resource

c. 3% dari dasar pengenaan pajak

d. 4% dari dasar pengenaan pajak

Create a free account and access millions of resources

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Apple

Others

Already have an account?

Similar Resources on Wayground

100 questions

PSIKO_KECERDASAN_B1_2023

Quiz

•

Professional Development

100 questions

RUNG CHUÔNG VÀNG

Quiz

•

Professional Development

103 questions

Quiz về Tư tưởng Hồ Chí Minh

Quiz

•

Professional Development

100 questions

PEMILU 2024

Quiz

•

Professional Development

101 questions

Quantitative Aptitude Practice - VISTAS / MEGATHIL

Quiz

•

Professional Development

100 questions

KFRC ACAK#13

Quiz

•

Professional Development

100 questions

Evaluasi Kemampuan Teknis Perpajakan Tengah Tahun 2025

Quiz

•

Professional Development

100 questions

TO SKD ENS

Quiz

•

Professional Development

Popular Resources on Wayground

10 questions

Honoring the Significance of Veterans Day

Interactive video

•

6th - 10th Grade

9 questions

FOREST Community of Caring

Lesson

•

1st - 5th Grade

10 questions

Exploring Veterans Day: Facts and Celebrations for Kids

Interactive video

•

6th - 10th Grade

19 questions

Veterans Day

Quiz

•

5th Grade

14 questions

General Technology Use Quiz

Quiz

•

8th Grade

25 questions

Multiplication Facts

Quiz

•

5th Grade

15 questions

Circuits, Light Energy, and Forces

Quiz

•

5th Grade

19 questions

Thanksgiving Trivia

Quiz

•

6th Grade

Discover more resources for Other

10 questions

Identifying Phishing Emails Quiz

Quiz

•

Professional Development

14 questions

2019 Logos

Quiz

•

Professional Development

10 questions

Thanksgiving Day Quiz - reading passage

Passage

•

Professional Development

20 questions

Prepositions of Place

Quiz

•

Professional Development

Evaluasi Kemampuan Teknis Perpajakan Akhir Tahun 2024

100 questions

Bunyi UU PPh: Pasal 18 ayat (1) adalah :

EKSPOR BKP (BERWUJUD ATAU TIDAK BERWUJUD) DAN/ATAU JKP
1.Di dalam PMK No: 70/PMK.03/2010 dijelaskan bahwa ekspor JKP yang dikenakan PPN 0% (nol persen) hanya terbatas pada 3 (tiga) jenis JKP yang telah diubah menjadi PMK No. ??

Tarif Denda Telat Bayar PPN
Mengacu pada ketentuan terbaru UU KUP dalam UU Cipta Kerja, sanksi telat bayar PPN atau denda PPN telat bayar dihitung dengan rumus yang sudah ditetapkan ,yaitu :

Tarif Denda Telat Lapor PPN
Sedangkan denda telat lapor PPN sebagaimana diatur dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007 besar tarif denda terlambat lapor SPT Masa PPN atau denda telat lapor PPN adalah ...

Tarif Sanksi Tidak Buat Faktur Pajak/Mengisi Faktur Pajak Tidak Lengkap yaitu ...

Faktur pajak dalam e-Faktur harus di upload paling lambat tanggal ...

PKP yang membuat Faktur Pajak tidak lengkap, terlambat membuat Faktur Pajak, dan/atau dianggap tidak membuat Faktur Pajak dikenai sanksi pasal 14 ayat (4) UU KUP yaitu sanksi administrasi sebesar ..

Kriteria UMKM “Usaha Mikro” sesuai UU UMKM yaitu …

Tarif Progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh
Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 60.000.000 s.d. Rp 250.000.000 ,maka tarif pajak nya sebesar …

Tarif Efektif Bulanan
KATEGORI TER A STATUS PTKP TK/0 maka BESARAN PTKP nya adalah …

Create a free account and access millions of resources

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Other

Evaluasi Kemampuan Teknis Perpajakan Akhir Tahun 2024

100 questions

Bunyi UU PPh: Pasal 18 ayat (1) adalah :

EKSPOR BKP (BERWUJUD ATAU TIDAK BERWUJUD) DAN/ATAU JKP1.Di dalam PMK No: 70/PMK.03/2010 dijelaskan bahwa ekspor JKP yang dikenakan PPN 0% (nol persen) hanya terbatas pada 3 (tiga) jenis JKP yang telah diubah menjadi PMK No. ??

Tarif Denda Telat Bayar PPNMengacu pada ketentuan terbaru UU KUP dalam UU Cipta Kerja, sanksi telat bayar PPN atau denda PPN telat bayar dihitung dengan rumus yang sudah ditetapkan ,yaitu :

Tarif Denda Telat Lapor PPNSedangkan denda telat lapor PPN sebagaimana diatur dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007 besar tarif denda terlambat lapor SPT Masa PPN atau denda telat lapor PPN adalah ...

Tarif Sanksi Tidak Buat Faktur Pajak/Mengisi Faktur Pajak Tidak Lengkap yaitu ...

Faktur pajak dalam e-Faktur harus di upload paling lambat tanggal ...

PKP yang membuat Faktur Pajak tidak lengkap, terlambat membuat Faktur Pajak, dan/atau dianggap tidak membuat Faktur Pajak dikenai sanksi pasal 14 ayat (4) UU KUP yaitu sanksi administrasi sebesar ..

Kriteria UMKM “Usaha Mikro” sesuai UU UMKM yaitu …

Tarif Progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPhLapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 60.000.000 s.d. Rp 250.000.000 ,maka tarif pajak nya sebesar …

Tarif Efektif BulananKATEGORI TER A STATUS PTKP TK/0 maka BESARAN PTKP nya adalah …

Create a free account and access millions of resources

Similar Resources on Wayground

Popular Resources on Wayground

Discover more resources for Other

EKSPOR BKP (BERWUJUD ATAU TIDAK BERWUJUD) DAN/ATAU JKP
1.Di dalam PMK No: 70/PMK.03/2010 dijelaskan bahwa ekspor JKP yang dikenakan PPN 0% (nol persen) hanya terbatas pada 3 (tiga) jenis JKP yang telah diubah menjadi PMK No. ??

Tarif Denda Telat Bayar PPN
Mengacu pada ketentuan terbaru UU KUP dalam UU Cipta Kerja, sanksi telat bayar PPN atau denda PPN telat bayar dihitung dengan rumus yang sudah ditetapkan ,yaitu :

Tarif Denda Telat Lapor PPN
Sedangkan denda telat lapor PPN sebagaimana diatur dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007 besar tarif denda terlambat lapor SPT Masa PPN atau denda telat lapor PPN adalah ...

Tarif Progresif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh
Lapisan Penghasilan Kena Pajak di atas Rp 60.000.000 s.d. Rp 250.000.000 ,maka tarif pajak nya sebesar …

Tarif Efektif Bulanan
KATEGORI TER A STATUS PTKP TK/0 maka BESARAN PTKP nya adalah …