Evaluasi Kemampuan Teknis Perpajakan Akhir Tahun 2024

Evaluasi Kemampuan Teknis Perpajakan Akhir Tahun 2024

Professional Development

100 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Professional Development

100 Qs

SOAL MOOC 2020

SOAL MOOC 2020

Professional Development

102 Qs

Kosa kata marugoto 3

Kosa kata marugoto 3

KG - Professional Development

100 Qs

GPM Exam 1 Review (part 1)

GPM Exam 1 Review (part 1)

Professional Development

105 Qs

TBSM SMK putra pangkalan Bun

TBSM SMK putra pangkalan Bun

Professional Development

95 Qs

QUIZZ JAM TAMBAHAN 2 - TEORI KEJURUAN TKJ

QUIZZ JAM TAMBAHAN 2 - TEORI KEJURUAN TKJ

KG - Professional Development

100 Qs

cpns

cpns

Professional Development

97 Qs

SOAL TES PERANGKAT DESA 2021

SOAL TES PERANGKAT DESA 2021

Professional Development

100 Qs

Evaluasi Kemampuan Teknis Perpajakan Akhir Tahun 2024

Evaluasi Kemampuan Teknis Perpajakan Akhir Tahun 2024

Assessment

Quiz

Other

Professional Development

Medium

Created by

Mul nCo

Used 2+ times

FREE Resource

AI

Enhance your content

Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...

100 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Bunyi UU PPh: Pasal 18 ayat (1) adalah :

a.       Perbandingan Antara Utang dan Modal paling tinggi sebesar empat dibanding satu.

b       Menteri Keuangan berwenang untuk mengeluarkan keputusan mengenai perbandingan antara utang dan modal  perusahaan untuk keperluan perhitungan PPh.

c.       Peredaran bruto merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha.

d.       Selama Biaya tersebut berhubungan dengan 3M (Mendapatkan, Menagih dan Memelihara Penghasilan) dan tidak berhubungan dengan Penghasilan Final dan Bukan Objek Pajak, maka biaya tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan (Deductible Expense).

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

EKSPOR BKP (BERWUJUD ATAU TIDAK BERWUJUD) DAN/ATAU JKP

1.Di dalam PMK No: 70/PMK.03/2010 dijelaskan bahwa ekspor JKP yang dikenakan PPN 0% (nol persen) hanya terbatas pada 3 (tiga) jenis JKP  yang telah diubah menjadi PMK No. ??

a.       PMK No: 70/PMK.10/2019

b.       PMK No: 20/PMK.10/2019

c.       PMK No: 60/PMK.10/2019

d.       PMK No: 32/PMK.10/2019

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Tarif Denda Telat Bayar PPN

Mengacu pada ketentuan terbaru UU KUP dalam UU Cipta Kerja, sanksi telat bayar PPN atau denda PPN telat bayar dihitung dengan rumus yang sudah ditetapkan ,yaitu :

a.       Tarif Bunga Sanksi Pajak + 3% : 12 bulan

b.       Tarif Bunga Sanksi Pajak + 4% : 12 bulan

c.       Tarif Bunga Sanksi Pajak + 5% : 12 bulan

d.       Tarif Bunga Sanksi Pajak + 6% : 12 bulan

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Tarif Denda Telat Lapor PPN
Sedangkan denda telat lapor PPN sebagaimana diatur dalam UU KUP No. 28 Tahun 2007 besar tarif denda terlambat lapor SPT Masa PPN atau denda telat lapor PPN adalah ...

a.       Rp 600.000

b.       Rp 700.000

c.       Rp 400.000

d.       Rp 500.000

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Tarif Sanksi Tidak Buat Faktur Pajak/Mengisi Faktur Pajak Tidak Lengkap yaitu ...

a.       Sanksi denda 1% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

b.       Sanksi denda 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

c.       Sanksi denda 3% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

d.       Sanksi denda 4% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

Faktur pajak dalam e-Faktur harus di upload paling lambat tanggal ...

a.       tanggal 10 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur

b.       tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur

c.       tanggal 19 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur

d.       tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

1 min • 1 pt

PKP yang membuat Faktur Pajak tidak lengkap, terlambat membuat Faktur Pajak, dan/atau dianggap tidak membuat Faktur Pajak dikenai sanksi pasal 14 ayat (4) UU KUP yaitu sanksi administrasi sebesar ..

a.       1% dari dasar pengenaan pajak

b.       2% dari dasar pengenaan pajak

c.       3% dari dasar pengenaan pajak

d.       4% dari dasar pengenaan pajak

Create a free account and access millions of resources

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?