Remedial PAS semester ganjil tentang Konstitusi

Aturan yang tidak tertulis dan diakui oleh masyarakat sebagai pedoman perilaku dalam suatu daerah tertentu, disebut dengan ...

• Etika

• Tradisi

• Hukum Adat

• Regulasi

• Prinsip

Proses perumusan UUD untuk Negara Indonesia dilakukan sebelum Indonesia merdeka oleh Dokoritzu Junbi Coosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Secara khusus rancangan UUD dibahas oleh BPUPKI pada sidang kedua tanggal 10-16 Juli 1945. Setelah menyelesaikan tugasnya BPUPKI dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis oleh BPUPKI. PPKI menggelar sidang pertamanya salah satu agendanya adalah menetapkan dan mengesahkan Rancangan UUD. Sidang tersebut dilaksanakan pada tanggal…..

• 16 Agustus 1945

• 17 Agustus 1945

• 18 Agustus 1945

• 19 Agustus 1945

• 20 Agustus 1945

Kondisi ideal sebagai negara hukum dapat diwujudkan sebuah negara apabila produk peraturan perundang-undangan dalam sistem hukumnya tersusun secara hierarkis. Peraturan perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 adalah…..

• UUD NRI Tahun 1945 - Tap MPR - UU/Perpu - Peraturan Presiden - Peraturan Pemerintah - Perda Provinsi - Perda Kota/Kabupaten

• UUD NRI Tahun 1945 - Peraturan Presiden - Tap MPR - Peraturan Pemerintah - UU/Perpu - Perda Provinsi - Perda Kota/Kabupaten

• UUD NRI Tahun 1945 - Tap MPR - Peraturan Pemerintah - UU/Perpu - Peraturan Presiden - Perda Provinsi - Perda Kota/kabupaten

• UUD NRI Tahun 1945 - UU/Perpu - Peraturan Pemerintah - Peraturan Presiden - Tap MPR - Perda Provinsi - Perda Kota/Kabupaten

• UUD NRI Tahun 1945 - Tap MPR - UU/Perpu - Peraturan Pemerintah - Peraturan Presiden - Perda Provi

Tahapan pertama dalam persiapan kemerdekaan Indonesia adalah merancang Konstitusi negara sebagai dasar berjalannya pemerintahan di negara Indonesia. maka dari itu yang merancang konstitusi negara Indonesia adalah...

• PPKI

• BPUPKI

• Piagam Jakarta

• KNIP

• Dokuritsu jonbi Inkai

Pembagian kekuasaan negara baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif diatur dalam konstitusi agar tidak terjadi tumpang tindih antara pembagian tugas dan wewenangnya. Meskipun demikian, antarlembaga negara sebagai pelaksana kekuasaan memiliki hubungan kerjasama dan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini yang merupakan contoh kerjasama antara lembaga eksekutif dengan yudikatif yaitu Presiden ....

• mengajukan rancangan undang-undang dan dibahas menjadi undang-undang

• memberi grasi bagi terpidana hukuman mati dan rehabilitasi yang dilaksanakan pada saat-saat tertentu

• mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain

• Menguji materil rancangan UUD sebelum disahkan

• Mengubah UUD 1945 sesuai dengan perkembangan zaman saat ini

Di bawah ini yang termasuk contoh regulasi perundangan-undangan adalah ...

• Pasal 26 UUD 1945 diturunkan ke UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan

• Pasal 28 UUD 1945 diturunkan ke Pasal 29 ayat 2 UUD 1945

• UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM diturunkan ke Pasal 28 J UUD 1945

• UU No. 11 tahun 2012 diturunkan ke UU No. 26 tahun 2000

• UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM diturunkan UU No. 1 tahun 1998

Mengapa konsep Trias Politika (pemisahan kekuasaan) dianggap penting dalam suatu pemerintahan?

• tercipta sistem pemerintahan yang sewenang-wenang

• Agar tercipta kekuasaan yang otoriter

• Untuk mencegah kekuasaan negara yang bersifat absolut dengan adanya check and

Periode Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) berlaku sejak...

• 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950

• 18 Agustus 1945 hingga 27 Juli 1959

• 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1959

• 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959

• 17 Agustus 1950 hingga 18 Agustus 1965

Perkembangan pariwisata di Indonesia semakin pesat, terutama setelah adanya kebijakan desentralisasi yang memberikan kekuasaan lebih kepada pemerintah daerah. Dengan adanya kebijakan ini, daerah-daerah dapat lebih leluasa dalam mengelola sumber daya dan potensi wisata yang ada. Istilah yang tepat untuk menggambarkan kebijakan ini adalah…..

• Desentralisasi

• Integrasi

• Delegasi

• Otonomi Daerah

• Koordinasi

Pernyataan berikut yang menggambarkan hubungan yang tepat antara UUD NRI tahun 1945 dengan Undang-undang (UU) adalah…..

• UU tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945

• UU adalah penjelasan terperinci atas UUD NRI Tahun 1945

• UU dapat mengatur tata cara perubahan UUD NRI Tahun 1945

• UU memiliki kedudukan yang setara dengan UUd NRI Tahun 1945

• UU boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 demi kebaikan bangsa