Update I - UU No. 23 Tahun 2014

Dalam konteks pembagian kewenangan menurut Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014, berikut ini yang merupakan urusan pemerintahan absolut adalah:

• Pendidikan

• Kesehatan

• Pertahanan

• Perdagangan

• Pariwisata

Standar pelayanan minimal dalam pelayanan dasar diatur dalam:

• Peraturan Menteri

• Peraturan Pemerintah

• Keputusan Presiden

• Peraturan Daerah

• Surat Edaran Menteri

Berdasarkan Pasal 27, kewenangan daerah provinsi di laut mencakup, kecuali:

• Konservasi kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi

• Pengaturan administratif

• Penangkapan ikan oleh nelayan kecil

• Tata ruang di laut

• Keamanan di laut

Penentuan daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah wilayah laut hingga:

• 2 mil

• 3 mil

• 4 mil

• 5 mil

• 6 mil

Dalam Pasal 33 ayat (1), pemekaran daerah berupa:

• Pembentukan daerah baru tanpa wilayah definitif

• Pembentukan provinsi tanpa pemekaran kabupaten/kota

• Pemecahan daerah menjadi dua atau lebih daerah baru

• Penyesuaian batas administrasi

• Penggabungan fungsi pemerintahan pusat

Dalam Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2014, kriteria urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat antara lain adalah:

• Lokasi lintas daerah kabupaten/kota

• Urusan yang penggunanya lintas provinsi atau lintas negara

• Pengaturan administratif di wilayah kecamatan

• Penanganan konflik sosial tingkat lokal

• Pengelolaan pendidikan dasar

Berdasarkan Pasal 12, urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi, kecuali:

• Pendidikan

• Kesehatan

• Pariwisata

• Pekerjaan umum dan penataan ruang

• Sosial

Dalam penyelenggaraan tugas pembantuan, anggaran untuk pelaksanaannya disediakan oleh:

• Pemerintah Daerah penerima tugas

• Pemerintah Daerah induk

• Pemerintah Pusat atau yang menugasi

• Gabungan antara daerah penerima dan yang menugasi

• Sumber dana swasta yang sah

Berdasarkan Pasal 14, urusan pemerintahan bidang energi yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota adalah:

• Eksplorasi minyak bumi

• Pemanfaatan langsung panas bumi

• Pengelolaan sumber daya mineral strategis

• Tata kelola migas lintas provinsi

• Regulasi moneter terkait energi

Daerah persiapan untuk pemekaran daerah dipimpin oleh:

• Kepala daerah definitif

• Kepala daerah persiapan yang berasal dari pegawai negeri sipil

• Gubernur daerah induk

• Tim kajian independen

• Aparatur sipil negara setempat