QUIS III - ISI PASAL PADA PP 94/2021

Pasal 3 PP Nomor 94 Tahun 2021 menyebutkan bahwa salah satu kewajiban PNS adalah menunjukkan integritas dan keteladanan. Hal ini meliputi:

• Hanya dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

• Tindakan terhadap bawahan di lingkungan kerja saja.

• Sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan baik di dalam maupun di luar kedinasan.

• Kewajiban menaati perintah atasan tanpa mempertimbangkan aturan lain.

• Penekanan hanya pada kepatuhan terhadap peraturan kedinasan.

Pelanggaran kewajiban "masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja" yang dilakukan secara kumulatif selama 7-10 hari kerja dalam setahun dapat dikenai:

• Teguran lisan.

• Teguran tertulis.

• Pernyataan tidak puas secara tertulis.

• Pemotongan tunjangan kinerja selama 6 bulan.

• Penurunan jabatan setingkat lebih rendah.

Pasal 5 menyebutkan bahwa PNS dilarang menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya. Apa yang menjadi pengecualian dari larangan ini?

• Hadiah yang diberikan oleh kerabat dekat tanpa konflik kepentingan.

• Hadiah yang bernilai kecil sebagai tanda penghormatan.

• Hadiah yang merupakan hasil lotere atas nama PNS.

• Penghasilan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Hadiah yang diterima tanpa diketahui pemberinya.

Menurut Pasal 16, siapa yang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama?

• Kepala Perwakilan RI.

• Pejabat Pengawas.

• Menteri.

• Presiden.

• Kepala Instansi terkait.

Apakah yang dimaksud dengan "Upaya Administratif" dalam PP Nomor 94 Tahun 2021?

• Proses administratif untuk menetapkan hukuman disiplin.

• Langkah hukum untuk melaporkan atasan langsung.

• Prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan.

• Penundaan hukuman disiplin atas dasar keberatan.

• Penyelesaian internal di tingkat instansi yang bersangkutan.

PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan harta kekayaan sesuai Pasal 4 huruf (e) akan dikenakan:

• Teguran lisan.

• Teguran tertulis.

• Hukuman disiplin sedang.

• Pemotongan tunjangan kinerja selama 12 bulan.

• Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

Seorang PNS tidak masuk kerja secara kumulatif selama 28 hari dalam satu tahun. Berdasarkan PP Nomor 94 Tahun 2021, hukuman yang tepat untuk pelanggaran ini adalah:

• Teguran tertulis.

• Pemotongan tunjangan kinerja selama 6 bulan.

• Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan.

• Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.

• Pernyataan tidak puas secara tertulis.

Pasal 14 mengatur bahwa seorang PNS yang menjadi peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dapat dikenai hukuman:

• Hukuman disiplin ringan.

• Hukuman disiplin sedang.

• Hukuman disiplin berat.

• Pembebasan dari jabatan selama 6 bulan.

• Penundaan promosi jabatan selama 1 tahun.

Apa yang dimaksud dengan "dampak negatif" dalam PP Nomor 94 Tahun 2021?

• Tindakan yang dapat merusak integritas pribadi seorang PNS.

• Turunnya citra, kepercayaan, atau kelancaran tugas unit kerja, instansi, atau pemerintah.

• Kerugian finansial yang diakibatkan oleh kelalaian seorang PNS.

• Hilangnya motivasi kerja dalam tim atau organisasi.

• Kerugian material yang ditanggung oleh individu atau kelompok tertentu.

PNS yang melakukan pungutan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan hukuman berdasarkan dampak pelanggarannya. Jika berdampak pada negara dan/atau pemerintah, jenis hukumannya adalah:

• Hukuman disiplin ringan.

• Hukuman disiplin sedang.

• Hukuman disiplin berat.

• Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 6 bulan.

• Teguran tertulis.