SAS PANCASILA KELAS XII SEMESTER 1 TAHUN 2024

Ideologi merupakan seperangkat pengetahuan, nilai, keyakinan, dan pandangan dunia yang menjadi landasan pemikiran dan tindakan seseorang atau kelompok dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi untuk:

• Menentukan kebijakan ekonomi dan sosial di Indonesia.

• Menggantikan ideologi lain yang ada di dunia.

• Menjaga keberagaman budaya Indonesia tanpa ada panduan nilai.

• Membatasi kebebasan beragama di Indonesia.

• Menuntun pemahaman dan perilaku warga negara Indonesia terhadap dunia dan sesamanya.

Pancasila sebagai ideologi negara memberikan pandangan dunia yang konsisten dan menyeluruh mengenai manusia, masyarakat, budaya, ekonomi, agama, dan kekuasaan. Ini berarti Pancasila:

• Mengarahkan semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

• Membatasi kreativitas dan inovasi masyarakat.

• Menjaga agar pemerintah tidak campur tangan dalam urusan agama.

• Hanya berfungsi sebagai landasan budaya.

• Hanya diterapkan dalam konteks politik.

Koento Wibisono mengidentifikasi tiga unsur esensial dalam ideologi. Salah satu unsur tersebut adalah keyakinan. Dalam konteks ideologi Pancasila, keyakinan ini merujuk pada:

• Loyalitas tanpa syarat terhadap negara Indonesia.

• Gagasan vital yang diyakini kebenarannya sebagai dasar dan strategi mencapai tujuan nasional.

• Mitos bahwa Pancasila adalah ajaran paling kuno di Indonesia.

• Kepercayaan bahwa Pancasila dapat dijadikan sumber keuntungan ekonomi.

• Keterlibatan optimal dalam kegiatan politik.

Sebagai bagian dari unsur esensial ideologi, mitos dalam Pancasila diartikan sebagai:

• Simbol-simbol kebudayaan tanpa makna politik.

• Ajaran optimistis bahwa Pancasila akan menjamin tercapainya tujuan melalui cara tertentu.

• Dogma yang tidak dapat diubah oleh generasi berikutnya.

• Kumpulan ritual dan adat istiadat tradisional.

• Cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun.

Sebagai salah satu ciri umum ideologi, Pancasila mengandung nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Salah satu nilai tersebut adalah keadilan sosial, yang berarti:

• Setiap warga negara diperlakukan secara adil dan mendapatkan kesempatan yang sama.

• Semua bentuk diskriminasi dihapuskan tanpa pengecualian.

• Hanya kelompok tertentu yang berhak atas keadilan.

• Setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan apapun tanpa batas.

• Pemerintah harus memberikan bantuan keuangan kepada semua warga negara.

Dalam konteks Pancasila sebagai ideologi negara, pengaruh pada kebijakan berarti bahwa Pancasila:

• Mengharuskan setiap kebijakan ditentukan oleh satu pihak saja.

• Menjadi dasar pembentukan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

• Membatasi kebijakan hanya pada bidang ekonomi.

• Menghapus peran rakyat dalam pengambilan keputusan.

• Tidak berpengaruh pada pembentukan kebijakan publik.

Sebagai sumber identitas dan pembeda, Pancasila:

• Mengarahkan semua individu untuk berpikir dan bertindak secara seragam.

• Menyebabkan konflik antara berbagai kelompok etnis di Indonesia.

• Menghapus identitas kedaerahan dan budaya lokal.

• Mengharuskan semua warga negara Indonesia untuk memiliki identitas yang sama.

• Menjadi sumber identitas nasional dan membedakan Indonesia dari negara lain.

Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai pendorong perubahan sosial. Ini berarti bahwa:

• Perubahan sosial hanya terjadi melalui intervensi asing.

• Pancasila menjadi landasan bagi gerakan sosial atau politik yang ingin mencapai perubahan dalam masyarakat.

• 
  Semua bentuk perubahan sosial harus dihindari.

• Pancasila tidak relevan dengan gerakan sosial atau politik.

• Pancasila hanya berfungsi untuk mempertahankan status quo.

Indonesia telah menetapkan visi "Indonesia 2045, Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur". Dalam visi ini, Pancasila:

• Membatasi perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

• Tidak berpengaruh terhadap pencapaian visi tersebut.

• Mengharuskan semua warga negara untuk mengikuti satu cara berpikir saja.

• Hanya diterapkan dalam konteks kebudayaan.

• Menjadi dasar bagi negara untuk mencapai kualitas manusia yang unggul dan masyarakat yang maju.

Sukarno menyebut Pancasila sebagai "meja statis" dan "leitstar dinamis". Sebagai "leitstar dinamis", Pancasila:

• Membatasi inovasi dan kreativitas dalam masyarakat.

• Mengarahkan bangsa Indonesia dalam merespons dan mengantisipasi tantangan-tantangan setiap zaman.

• Menghapus peran individu dalam pembangunan bangsa.

• Hanya berlaku dalam konteks sejarah masa lalu.

• Tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.