Quiz III - UU No. 20 Tahun 2023

Studi Kasus: PT. Indotex Pratama Jaya merupakan salah satu perusahaan milik negara yang baru saja mendapat amanah untuk melaksanakan proyek infrastruktur besar di daerah terpencil. Dalam rangka pelaksanaan proyek ini, pemerintah memutuskan untuk menugaskan sejumlah pegawai ASN yang sudah berpengalaman di bidang konstruksi dan manajemen proyek. Salah satu ASN yang ditugaskan, Susi, adalah seorang pejabat fungsional yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun di bidang konstruksi. Namun, setelah beberapa bulan bekerja, Susi merasa bahwa penugasannya di daerah terpencil tidak sesuai dengan ekspektasinya, dan ia ingin dipindah ke wilayah yang lebih berkembang. Mengingat situasi ini, menurut UU No. 20 Tahun 2023, apa yang harus dilakukan oleh Susi dan instansi terkait untuk menangani permintaan Susi?

• Susi dapat mengajukan permohonan untuk kembali ke daerah asal tanpa proses yang rumit karena dia berhak memilih lokasi kerja.

• Instansi dapat menanggapi permohonan Susi dengan memberikan tunjangan tambahan untuk bekerja di daerah terpencil tanpa perlu memindahkannya.

• Instansi tidak dapat memindahkan Susi karena dia sudah ditempatkan di daerah terpencil sesuai dengan kebijakan nasional dan harus melaksanakan tugas tersebut.

• Susi harus mengikuti prosedur pengajuan mutasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan kinerja dan kompetensinya.

• Susi dapat mengajukan pengunduran diri dan kembali ke posisi semula di instansi lain tanpa adanya sanksi.

Studi Kasus: Dalam suatu instansi pemerintah, terdapat sebuah tim yang dipimpin oleh Andi, seorang pejabat administrator yang telah bekerja selama lebih dari 10 tahun. Tim tersebut bertugas untuk mengimplementasikan program reformasi birokrasi yang ditugaskan oleh pemerintah pusat. Beberapa anggota tim merasa bahwa Andi tidak cukup memotivasi mereka untuk bekerja dengan maksimal. Mereka mengeluhkan kurangnya komunikasi dan tidak adanya evaluasi kinerja yang jelas. Andi merasa bahwa ia sudah memberikan arahan yang cukup, namun tidak ada yang memberikan masukan mengenai perbaikan kerja tim. Menurut UU No. 20 Tahun 2023, apakah yang harus dilakukan oleh Andi sebagai seorang pejabat administrator untuk memperbaiki situasi ini?

• Andi harus mengurangi beban kerja timnya agar mereka lebih fokus pada tugas yang diberikan.

• Andi dapat melanjutkan tugas tanpa adanya perubahan, karena sebagai pejabat administrator, Andi berhak menentukan cara kerja tim.

• Andi harus melakukan evaluasi kinerja secara berkala dan melibatkan seluruh anggota tim dalam proses penilaian untuk meningkatkan komunikasi dan hasil kerja.

• Andi harus mengajukan permintaan penggantian anggota tim ke atasan, karena tim tidak memenuhi standar yang diharapkan.

• Andi tidak perlu melakukan apa-apa karena tidak ada peraturan yang mengharuskan adanya evaluasi kinerja dalam pekerjaan tim.

Studi Kasus: Salah satu instansi pemerintah daerah membutuhkan pegawai baru untuk mengisi jabatan fungsional dalam bidang kesehatan. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, dan setelah seleksi, seorang pelamar bernama Rina dinyatakan lolos. Namun, setelah beberapa bulan bekerja, Rina merasa bahwa tugas yang diberikan tidak sesuai dengan kompetensinya. Selain itu, ia juga merasa bahwa ada ketidakadilan dalam pembagian tugas yang diterima oleh rekan-rekannya. Ia ingin mengajukan keberatan terkait penilaian kinerjanya yang dinilai tidak objektif.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, apa yang dapat dilakukan oleh Rina untuk mengatasi masalah ini?

• Rina dapat mengajukan keberatan administratif terhadap penilaian kinerjanya jika merasa tidak adil, dan instansi harus memberikan penjelasan terkait penugasan tersebut.

• Rina harus mengikuti seluruh tugas yang diberikan tanpa keberatan karena jabatan fungsional tidak bisa diganti secara sembarangan.

• Rina dapat mengajukan pengunduran diri tanpa harus memberikan alasan apa pun karena ia merasa tidak puas dengan tugasnya.

• Rina dapat mengajukan mutasi ke instansi lain jika tidak merasa nyaman dengan lingkungan kerja tanpa mengikuti prosedur resmi.

• Rina tidak dapat mengajukan keberatan karena tidak ada mekanisme yang memungkinkan pegawai fungsional mengajukan banding terhadap penilaian kinerja.

Seorang ASN yang bekerja di instansi pemerintah pusat bernama Budi telah menjabat sebagai pejabat fungsional dalam bidang hukum selama 5 tahun. Suatu ketika, Budi mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan internasional di luar negeri yang diselenggarakan oleh organisasi internasional. Namun, Budi merasa cemas jika mengikuti pelatihan ini akan mengganggu pekerjaannya dan berisiko merugikan kariernya. Ia pun bertanya kepada atasannya apakah ia harus mengikuti pelatihan ini, meskipun tidak ada kewajiban khusus dalam aturan terkait.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, apa yang sebaiknya dilakukan oleh Budi dan instansi tempatnya bekerja?

• Budi dapat memutuskan untuk tidak mengikuti pelatihan tersebut karena tidak ada kewajiban yang mengharuskannya.

• Instansi dapat menunda pengiriman Budi ke pelatihan tersebut jika pekerjaan yang sedang berjalan membutuhkan kehadirannya.

• Instansi dapat mewajibkan Budi untuk mengikuti pelatihan tersebut, karena pengembangan kompetensi adalah kewajiban bagi setiap ASN.

• Budi sebaiknya mengajukan pengunduran diri, karena mengikuti pelatihan dapat mempengaruhi kinerjanya dalam jabatan fungsional.

• Budi dapat memilih untuk mengikuti pelatihan tersebut tanpa pertimbangan, karena pelatihan internasional tidak berkaitan dengan tugas ASN.

Seorang ASN bernama Agus bekerja di sebuah kementerian dan baru saja dipromosikan ke jabatan administrator tingkat pratama. Namun, setelah beberapa bulan menjabat, Agus merasa kesulitan dalam mengelola tim dan merencanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Dia merasa bahwa selama ini penilaiannya tidak mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam posisi barunya. Agus memutuskan untuk mengajukan keberatan terkait penilaian kinerjanya yang tidak mencerminkan hasil yang telah dia capai. Apa yang harus dilakukan oleh Agus berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023?

• Agus dapat langsung mengajukan banding administratif atas penilaian kinerjanya dan meminta klarifikasi dari instansi terkait.

• Agus harus menerima penilaian tersebut karena dia sudah dipromosikan ke jabatan administrator dan harus mengikuti hasil evaluasi tersebut.

• Agus dapat mengajukan permintaan mutasi ke jabatan lain tanpa melibatkan penilaian kinerja.

• Agus tidak perlu melakukan apa-apa karena pengelolaan kinerja hanya dilakukan oleh pimpinan langsung.

• Agus dapat melapor ke Presiden untuk memperoleh evaluasi ulang tanpa mengikuti prosedur yang ada.

Sebuah instansi daerah baru saja melaksanakan seleksi untuk pengisian jabatan fungsional dalam bidang pendidikan. Setelah seleksi, seorang ASN bernama Rina dinyatakan lolos dan ditempatkan di posisi baru. Namun, Rina merasa bahwa tugas yang diberikan tidak sesuai dengan keahlian dan pengalaman yang dimilikinya. Ia ingin mengajukan permintaan untuk dipindahkan ke posisi yang lebih sesuai. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, apa yang dapat dilakukan oleh Rina untuk mengatasi masalah ini?

• Rina dapat langsung mengajukan pengunduran diri tanpa perlu mengikuti prosedur mutasi.

• Rina dapat mengajukan permohonan pemindahan jabatan setelah mengikuti pelatihan terkait posisi baru yang diberikan.

• Rina tidak bisa mengajukan permohonan mutasi karena dia sudah ditempatkan di jabatan sesuai dengan hasil seleksi.

• Rina dapat mengajukan permohonan mutasi sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan mempertimbangkan kesesuaian keahlian dan jabatan.

• Rina harus menerima jabatan tersebut karena semua posisi fungsional bersifat permanen dan tidak dapat dipindahkan.

Di sebuah kementerian, terdapat seorang ASN bernama Johan yang baru saja dilantik sebagai pejabat administrator. Dalam beberapa bulan pertama, Johan menunjukkan kinerja yang sangat baik dan berhasil meningkatkan produktivitas timnya. Meskipun demikian, Johan merasa bahwa pengembangan kompetensinya tidak mendapat perhatian yang cukup dari instansinya, dan ia ingin mengikuti pelatihan lebih lanjut untuk meningkatkan kemampuannya. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Johan dan instansi tempatnya bekerja berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023?

• Johan dapat meminta pelatihan tambahan langsung kepada atasan tanpa mengikuti prosedur formal.

• Instansi harus segera memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan Johan, tanpa mempertimbangkan anggaran.

• Johan sebaiknya mengikuti pelatihan yang tersedia dan mengajukan permohonan untuk mengikuti pelatihan tambahan jika diperlukan.

• Instansi dapat menunda pelatihan Johan karena tidak ada kewajiban untuk mengikuti pelatihan tambahan bagi ASN.

• Johan harus menerima pengembangan kompetensi yang diberikan tanpa mengajukan permintaan lebih lanjut.

Seorang ASN bernama Clara yang bekerja di bidang kepegawaian menemukan bahwa proses rekrutmen dan seleksi di instansinya tidak sepenuhnya transparan. Clara merasa bahwa proses tersebut tidak mencerminkan prinsip-prinsip sistem merit dan ada kecenderungan penunjukan berdasarkan kedekatan personal, bukan kompetensi. Clara kemudian melaporkan masalah ini kepada atasannya, namun tidak ada tanggapan yang memadai. Apa langkah yang harus dilakukan oleh Clara berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023?

• Clara dapat mengajukan laporan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memastikan proses rekrutmen yang lebih adil dan transparan.

• Clara sebaiknya menunggu sampai ada perubahan kebijakan dari atasan mengenai transparansi dalam rekrutmen.

• Clara dapat mengajukan permohonan untuk dipindah ke instansi lain karena tidak nyaman dengan kebijakan tersebut.

• Clara harus menerima proses seleksi ini dan tidak mengajukan keluhan lebih lanjut.

• Clara harus mengundurkan diri dari jabatannya karena masalah ini tidak bisa diselesaikan secara internal.

Dalam suatu instansi pemerintah, seorang ASN bernama Andri yang menjabat sebagai pejabat fungsional merasa tidak mendapatkan kesempatan yang adil dalam hal promosi jabatan. Meskipun ia sudah bekerja selama 7 tahun dan memiliki kinerja yang sangat baik, ia merasa bahwa rekan-rekannya yang memiliki pengalaman lebih sedikit justru mendapatkan promosi lebih cepat. Andri berencana untuk mengajukan keluhan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) terkait proses promosi yang dianggap tidak transparan. Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023, apa yang dapat dilakukan oleh Andri terkait dengan masalah promosi jabatan ini?

• Andri dapat mengajukan permohonan pengunduran diri karena merasa diperlakukan tidak adil.

• Andri dapat mengajukan keluhan langsung kepada Presiden untuk peninjauan ulang promosi jabatan.

• Andri dapat mengajukan keberatan administratif terkait promosi jabatan dan meminta penjelasan tentang dasar keputusan tersebut.

• Andri tidak dapat mengajukan keluhan karena promosi jabatan bersifat hak prerogatif atasan langsung.

• Andri dapat meminta untuk dipindahkan ke instansi lain yang lebih transparan dalam hal promosi jabatan.

Sebuah instansi daerah berencana melakukan penataan ASN dengan cara mengalihkan beberapa ASN dari posisi yang ada ke jabatan fungsional baru yang membutuhkan keterampilan khusus. Salah satu ASN, Siti, yang memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun dalam jabatan administratif, merasa tidak cocok untuk berpindah ke jabatan fungsional yang lebih teknis. Ia merasa bahwa pemindahan ini tidak sesuai dengan kompetensinya. Apa yang dapat dilakukan oleh Siti sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2023?

• Siti dapat mengajukan keberatan administratif terkait pemindahan jabatan jika merasa tidak sesuai dengan kompetensinya.

• Siti harus menerima pemindahan jabatan tersebut tanpa keberatan, karena jabatan fungsional bersifat permanen.

• Siti dapat mengundurkan diri dan mencari pekerjaan di luar instansi pemerintah karena merasa tidak nyaman.

• Siti dapat mengajukan permohonan untuk tetap berada di jabatan administratif tanpa proses seleksi atau evaluasi.

• Siti dapat meminta jabatan lain yang lebih sesuai dengan keahlian tanpa mengikuti prosedur yang ada.