SAS PANCASILA KELAS XI SEMESTER 1 TAHUN 2024

Ideologi merupakan seperangkat pengetahuan, nilai, keyakinan, dan pandangan dunia yang menjadi landasan pemikiran dan tindakan seseorang atau kelompok dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks ini, Pancasila sebagai ideologi negara berfungsi untuk:

• Menentukan kebijakan ekonomi dan sosial di Indonesia.

• Menjaga keberagaman budaya Indonesia tanpa ada panduan nilai.

• Menuntun pemahaman dan perilaku warga negara Indonesia terhadap dunia dan sesamanya.

• Menggantikan ideologi lain yang ada di dunia.

• Membatasi kebebasan beragama di Indonesia.

Koento Wibisono mengidentifikasi tiga unsur esensial dalam ideologi. Salah satu unsur tersebut adalah keyakinan. Dalam konteks ideologi Pancasila, keyakinan ini merujuk pada:

• Kepercayaan bahwa Pancasila dapat dijadikan sumber keuntungan ekonomi.

• Gagasan vital yang diyakini kebenarannya sebagai dasar dan strategi mencapai tujuan nasional.

• Mitos bahwa Pancasila adalah ajaran paling kuno di Indonesia.

• Loyalitas tanpa syarat terhadap negara Indonesia.

• Keterlibatan optimal dalam kegiatan politik.

Sebagai bagian dari unsur esensial ideologi, mitos dalam Pancasila diartikan sebagai:

• Cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun.

• Ajaran optimistis bahwa Pancasila akan menjamin tercapainya tujuan melalui cara tertentu.

• Dogma yang tidak dapat diubah oleh generasi berikutnya.

• Kumpulan ritual dan adat istiadat tradisional.

• Simbol-simbol kebudayaan tanpa makna politik.

Pancasila sebagai ideologi negara memberikan pandangan dunia yang konsisten dan menyeluruh mengenai manusia, masyarakat, budaya, ekonomi, agama, dan kekuasaan. Ini berarti Pancasila:

• Hanya berfungsi sebagai landasan budaya.

• Hanya diterapkan dalam konteks politik.

• Mengarahkan semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

• Menjaga agar pemerintah tidak campur tangan dalam urusan agama.

• Membatasi kreativitas dan inovasi masyarakat.

Sebagai salah satu ciri umum ideologi, Pancasila mengandung nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Salah satu nilai tersebut adalah keadilan sosial, yang berarti:

• Setiap warga negara memiliki hak untuk melakukan apapun tanpa batas.

• Pemerintah harus memberikan bantuan keuangan kepada semua warga negara.

• Setiap warga negara diperlakukan secara adil dan mendapatkan kesempatan yang sama.

• Semua bentuk diskriminasi dihapuskan tanpa pengecualian.

• Hanya kelompok tertentu yang berhak atas keadilan.

Dalam konteks Pancasila sebagai ideologi negara, pengaruh pada kebijakan berarti bahwa Pancasila:

• Tidak berpengaruh pada pembentukan kebijakan publik.

• Menjadi dasar pembentukan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

• Mengharuskan setiap kebijakan ditentukan oleh satu pihak saja.

• Menghapus peran rakyat dalam pengambilan keputusan.

• Membatasi kebijakan hanya pada bidang ekonomi.

Sebagai sumber identitas dan pembeda, Pancasila:

• Menyebabkan konflik antara berbagai kelompok etnis di Indonesia.

• Mengharuskan semua warga negara Indonesia untuk memiliki identitas yang sama.

• Menjadi sumber identitas nasional dan membedakan Indonesia dari negara lain.

• Menghapus identitas kedaerahan dan budaya lokal.

• Mengarahkan semua individu untuk berpikir dan bertindak secara seragam.

Pancasila sebagai ideologi negara juga berfungsi sebagai pendorong perubahan sosial. Ini berarti bahwa:

• Pancasila hanya berfungsi untuk mempertahankan status quo.

• Pancasila menjadi landasan bagi gerakan sosial atau politik yang ingin mencapai perubahan dalam masyarakat.

• Pancasila tidak relevan dengan gerakan sosial atau politik.

• Semua bentuk perubahan sosial harus dihindari.

• Perubahan sosial hanya terjadi melalui intervensi asing.

Indonesia telah menetapkan visi "Indonesia 2045, Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur". Dalam visi ini, Pancasila:

• Menjadi dasar bagi negara untuk mencapai kualitas manusia yang unggul dan masyarakat yang maju.

• Tidak berpengaruh terhadap pencapaian visi tersebut.

• Hanya diterapkan dalam konteks kebudayaan.

• Mengharuskan semua warga negara untuk mengikuti satu cara berpikir saja.

• Membatasi perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan.

Sukarno menyebut Pancasila sebagai "meja statis" dan "leitstar dinamis". Sebagai "leitstar dinamis", Pancasila:

• Tidak mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman.

• Mengarahkan bangsa Indonesia dalam merespons dan mengantisipasi tantangan-tantangan setiap zaman.

• Membatasi inovasi dan kreativitas dalam masyarakat.

• Hanya berlaku dalam konteks sejarah masa lalu.

• Menghapus peran individu dalam pembangunan bangsa.