BAB 3 BAGIAN 2 KELAS 8

Suprastruktur politik di Indonesia terdiri atas tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan ….

• eksekutif, legislatif, dan yudikatif

• legislatif, eksekutif, dan federatif

• eksekutif, yudikatif, dan federatif

• legislatif, yudikatif, dan federatif

Kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, antara lain dipegang oleh ….

• Mahkamah Agung

• Dewan Perwakilan Rakyat

• Dewan Perwakilan Daerah

• Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 7B Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih ratif atif atif kan um ng dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa presiden dan/atau wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden." Ketentuan tersebut memperlihatkan prinsip..

• Desentralisasi

• executive heavy

• checks and balances

• otonomi seluas-luasnya

Kekuasaan dalam arti sempit mengacu pada kekuasaan yang dipegang oleh ….

• Mahkamah Agung

• Presiden

• DPR

• BPK

Salah satu perubahan dalam sistem pemerintahan Indonesia sejak amendemen UUD NRI Tahun 1945 adalah ….

• pemilihan presiden secara langsung

• pelaksanaan pemilu setiap lima tahun

• kekuasaan eksekutif menjadi sangat menonjol

• kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi dominan

Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu disebut asas ....

• Dekonsentrasi

• Desentralisasi

• otonomi daerah

• tugas pembantuan

PP RI No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan wujud kewenangan pemerintah pusat dan termasuk penyelenggaraan urusan pemerintahan ….

• Wajib

• Pilihan

• Umum

• Absolut

Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia bersifat abstrak-universal sehingga perlu dilaksanakan dalam bentuk pengamalan objektif warga negara melalui ketaatan pada norma ….

• Moral

• Hukum

• Kesusilaan

• Kesopanan

Berdasarkan teori kausalitas Aristoteles, asal mula tidak langsung nilai-nilai Pancasila merupakan causa …

• Materialis

• Formalis

• Efficiens

• Finalis

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menunjukkan bahwa kelima sila Pancasila memiliki kedudukan sebagai….

• staatsfundamentalnorm

• staats-grundgesetz

• staatsverfassung

• formell gesetz