Kuis 28 November 2024

Hasil pemetaan urusan pemerintahan memiliki faktor kesulitan geografis dengan klasifikasi (SKB Hesti)

• a. Provinsi dan kabupatan di jawa dan bali dikalikan 1,1

• b. provinsi dan kabupaten sumatera, kalimantan dan sulawesi serta kota di seluruh wilayah dikalikan 1

• c. Provinsi dan kabupaten di nusa tengga dan maluku dikalikan 1,2

• d. Provinsi dan kabupaten berciri kepulauan dikalikan 1,4

• e. Provinsi dan kabupaten di papua dikalikan 1,5

Answer explanation

Jawaban D.

UU Nomor 18 Tahun 2016 ttg perangkat daerah Pasal 107 Ayat 2

Inspektorat daerah provinsi tipe A terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak berapa inspektur pembantu? (SKB Arin)

• A. 5

• B. 4

• C. 3

• D. 2

• E. 1

Apa perbedaan utama antara kecamatan tipe A dan tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2)? (SKB Putri)

• A. Wilayah administratifnya

• B. Beban kerja yang harus dilaksanakan

• C. Jenis pelayanan yang diberikan

• D. Sumber daya manusia yang tersedia

• E. Anggaran operasional yang diterima

Answer explanation

Jawaban B.

a. kecamatan tipe A untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dengan beban kerja yang besar; dan

b. kecamatan tipe B untuk mewadahi pelaksanaan tugas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dengan beban kerja yang kecil.

Anggaran penyelengaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di bebankan kepada (SKB Evi)

• A. Apbd

• B. Apbn

• C. Dau

• D. Dbh

• E. Dak

Dalam PP 18 Tahun 2016, anggaran untuk perangkat daerah harus memenuhi prinsip: (SKB Nurul)

• a) Keadilan dan kesetaraan

• b) Efektivitas dan efisiensi

• c) Kemandirian dan transparansi

• d) Demokrasi dan keterlibatan masyarakat

• e) Kemakmuran dan kemantapan

Answer explanation

Jawaban b) Efektivitas dan efisiensi.

Menurut Pasal 32 ayat (2) PP 18/2016, anggaran yang disediakan untuk perangkat daerah harus memastikan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Anggaran harus digunakan dengan bijak agar dapat memenuhi tujuan pemerintahan daerah dan kepentingan masyarakat.

Penilaian kinerja aparatur Pemerintah Pusat yang bekerja pada dinas dilakukan oleh kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian berdasarkan rekomendasi dari ... (SKB Andhika)

• A.Kepala Daerah Provinsi

• B. Presiden

• C. Kepala Daerah Kab/ Kota

• D. Kepala Dinas

• E. Menteri

Answer explanation

Jawaban D.

Berdasarkan PP 18/2016, Pasal 119 ayat 4.

Berikut ini merupakan macam-macam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, kecuali.... (SKB Siffa)

• A. Tenaga Kerja

• B. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

• C. Pendidikan

• D. Pangan

• E. Pertanahan

Answer explanation

Jawaban C

Opsi C termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar Berdasarkan PP No. 18 Th. 2016 Pasal 15 Ayat 4

Apabila dinas Ketahanan Pangan tipe A mengalami penggabungan dengan dinas pertanian maka bagaimana susunan organisasinya? (SKB Andra)

• A. 1 Sekretariat, 4 Bidang, 3 Subbagian, 3 Seksi

• B. 2 Sekretariat, 5 Bidang, 3 Subbagian, 3 Seksi

• C. 1 Sekretariat, 5 Bidang, 3 Subbagian, 3 Seksi

• D. 2 Sekretariat, 4 Bidang, 3 Subbagian, 3 Seksi

• E. 1 Sekretariat. 3 Bidang, 2 Subbagian, 2 Seksi

Answer explanation

Jawaban C

Dinas tipelogi A pada dasarnya memiliki 1 Sekretariat, 4 Bidang, 3 Subbagian, 3 Seksi. Hal ini diatur pada Pasal 62 PP 18 tahun 2016. Apabila terjadi penggabungan maka mendapat tambahan 1 Bidang sesuai pada pasal 18 ayat 6. Sehingga jawabannya adalah 1 Sekretariat, 5 Bidang, 3 Subbagian, 3 Seksi

Berikut ini yang bukan merupakan urusan pemerintahan konkuren pilihan adalah... (SKB Dwi Agri)

• a. pariwisata

• b. transmigrasi

• c. sosial

• d. kehutanan

• e. energi dan sumber daya mineral

Answer explanation

Jawaban C.

Menurut PP nomor 18 pasal 15 ayat 5 urusan pemerintahan pilihan terdiri atas kelautan, perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi.

Pelaksanaan pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat daerah dilakukan terhadap kinerja dan keuangan melalui kegiatan sebagai berikut, kecuali (SKB Mira)

• A. audit

• B. investigasi

• C. reviu

• D. evaluasi

• E. pemantauan

Answer explanation

Jawaban B.

Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

(PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 11 (perubahan 1))