Kuis 26 November 2024

Dalam hal usulan pembentukan Daerah Persiapan dinyatakan memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif, dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pemerintah Pusat membentuk tim kajian independen. Tim ini melakukan kajian terhadap... (SKB Arinda)

• A. Persyaratan administrasi

• B. Persyaratan dasar kewilayahan

• C. Persyaratan dasar karakteristik

• D. Persyaratan dasar kapasitas

• E. Persyaratan dasar keterkaitan

Answer explanation

Jawaban D

Pasal 38 ayat 5 halaman 29 Uu no 23 tahun 2014

Apa saja yang dipertimbangkan dalam pembentukan Daerah Persiapan? (SKB Putri)

• A. Pertahanan, keamanan, potensi ekonomi, dan parameter lain yang memperkuat kedaulatan negara

• B. Jumlah penduduk, aksesibilitas, dan sumber daya alam daerah

• C. Ketersediaan dana, infrastruktur, dan rencana tata ruang wilayah

• D. Stabilitas politik, dukungan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi

• E. Kemitraan daerah dengan sektor swasta dan lembaga internasional

Answer explanation

Jawaban A.

Berdasarkan Pasal 49 ayat (3), Pembentukan Daerah Persiapan harus memiliki Cakupan Wilayah dengan batas-batas yang jelas dan mempertimbangkan parameter pertahanan dan keamanan, potensi ekonomi, serta paramater lain yang memperkuat kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah? (SKB Nurul)

• a) Gubernur

• b) Bupati/Wali Kota

• c) DPRD

• d) Gubernur dan Bupati/Wali Kota bersama-sama

• e) Sekertaris Daerah

Answer explanation

Jawaban: d) Gubernur dan Bupati/Wali Kota bersama-sama.

Penjelasan: Menurut Pasal 272 UU No. 23 Tahun 2014, gubernur (untuk provinsi) dan bupati/wali kota (untuk kabupaten/kota) bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Tanggung jawab ini mencakup penyusunan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah. Selain itu, pengelolaan keuangan daerah juga melibatkan koordinasi dengan DPRD dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran.

Berikut ini yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang bukan pelayanan dasar kecuali ... (SKB Andhika)

• A. Tenaga Kerja

• B. Kelautan dan Perikanan

• C. Pangan

• D. Pertanahan

• E. Perhubungan

Answer explanation

Jawaban B.

Kelautan dan Perikanan merupakan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Urusan pemerintahan pilihan: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perdagangan, Perindustrian dan transmigrasi

Presiden memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang mencapai peringkat kinerja tertinggi secara nasional dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Indeks dan peringkat kinerja disusun setiap tahun oleh... (SKB Adelyta)

• A. Presiden dan Wakil Presiden

• B. Menteri

• C. Anggota DPR

• D. APIP

• E. Inspektorat

Menurut UU No. 23 Th. 2014 tentang Pemerintah Daerah, siapakah yang memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah? (SKB Siffa)

• A. Presiden

• B. Menteri

• C. DPR

• D. Kepala Daerah

• E. APIP

Answer explanation

Jawaban: A

Pembahasan:

Berdasarkan UU No. 23 Th. 2014 Pasal 7 Ayat 2

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan dalam mengelola sumber daya alam di laut meliputi: (SKB Nina)

• A. Eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut termasuk minyak dan gas bumi

• B. Pengelolaan dan konservasi sumber daya alam di laut yang hanya mencakup energi dan pertanian

• C. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi

• D. Pengaturan tata ruang laut di seluruh wilayah Indonesia

• E. Pengelolaan kegiatan perikanan di luar 12 mil laut

Answer explanation

Jawaban C. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi

Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya, termasuk eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014​.

Sanksi yang diberikan terhadap kepala/wakil daerah yang melakukan perjalanan luar negeri tanpa izin akan diberhentikan sementara selama.... (SKB Indah)

• A. 1 bulan

• B. 2 bulan

• C. 3 bulan

• D. 6 bulan

• E. 15 hari

Answer explanation

Jawaban C. 3 bulan sesuai pasal 77 ayat 2

Pemberhentian pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dihadiri ... dan disetujui ... (SKB Eka)

• A. Minimal 1/2 dari anggota DPRD dan lebih dari 1/2 yang hadir

• B. Lebih dari 1/2 anggota DPRD dan disetujui lebih dari 1/2 yang hadir

• C. Minimal 3/4 dari anggota DPRD dan min 2/3 yg hadir

• D. Minimal 2/3 dari anggota DPRD dan lebih dari 1/2 yang hadir

• E. Minimal 1/2 dari anggota DPRD dan lebih dari 2/3 yang hadir

Answer explanation

Jawab: D

Pemberhentian pimpinan DPRD dihadiri minimal 2/3 dari anggota DPRD dan disetujui lebih dari 1/2 yang hadir. Pasal 129

Berikut ini merupakan Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 11 ayat (1) UU 23 Tahun 2014, kecuali..... (SKB Nur)

• A. Kelautan dan perikanan

• B. Pariwisata

• C. Energi dan sumber daya mineral

• D. Transmigrasi

• E. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Answer explanation

Jawaban E.

Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) UU 23 tahun 2014 meliputi:

a. kelautan dan perikanan;

b. pariwisata;

c. pertanian;

d. kehutanan;

e. energi dan sumber daya mineral;

f. perdagangan;

g. perindustrian; dan

h. transmigrasi.