Search Header Logo

Kuis Hukum Otonomi Daerah

Authored by ahmad najib

Social Studies

University

Used 3+ times

Kuis Hukum Otonomi Daerah
AI

AI Actions

Add similar questions

Adjust reading levels

Convert to real-world scenario

Translate activity

More...

    Content View

    Student View

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah?

Otonomi daerah adalah kewenangan pusat untuk mengatur daerah.

Otonomi daerah adalah hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri.

Otonomi daerah adalah sistem pemerintahan yang tidak melibatkan masyarakat.

Otonomi daerah adalah hak daerah untuk mengelola sumber daya alam secara eksklusif.

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Apa tujuan dari otonomi daerah!

Meningkatkan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan

Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan

Memusatkan semua keputusan di tingkat pusat

Meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik serta mempercepat pembangunan daerah.

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Apa saja wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah?

Mengelola pendidikan menengah dan membuat kurikulum

Menetapkan kebijakan luar negeri

Mengelola anggaran daerah bersama menteri.

Mengatur urusan pemerintahan lokal, layanan publik, sumber daya alam, dan peraturan daerah.

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Jelaskan tahapan pembuatan peraturan daerah!

Perencanaan, perumusan, pembahasan, penetapan/pengesahan, pengundangan.

Perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, pengundangan.

Perencanaan, pembahasan, penyusunan, penetapan/pengesahan, pengundangan

Perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, penyebarluasan

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Siapa yang berwenang untuk mengusulkan peraturan daerah?

DPD dan Kepala Daerah

Perangkat Daerah dan DPRD

Kepala Daerah dan DPR

Kepala daerah dan DPRD

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Siapa yang berwenang mengundangkan peraturan daerah dalam lembaran daerah

DPRD

Sekretaris Daerah

Kepala Daerah melalui Perangkat Daerah

Menkumham

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

20 sec • 1 pt

Apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah?

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Access all questions and much more by creating a free account

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

Already have an account?