
Kuis Hukum Otonomi Daerah
Authored by ahmad najib
Social Studies
University
Used 3+ times

AI Actions
Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...
Content View
Student View
10 questions
Show all answers
1.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Apa yang dimaksud dengan otonomi daerah?
Otonomi daerah adalah kewenangan pusat untuk mengatur daerah.
Otonomi daerah adalah hak dan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri.
Otonomi daerah adalah sistem pemerintahan yang tidak melibatkan masyarakat.
Otonomi daerah adalah hak daerah untuk mengelola sumber daya alam secara eksklusif.
2.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Apa tujuan dari otonomi daerah!
Meningkatkan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan
Mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemerintahan
Memusatkan semua keputusan di tingkat pusat
Meningkatkan efisiensi pemerintahan dan pelayanan publik serta mempercepat pembangunan daerah.
3.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Apa saja wewenang yang dimiliki oleh pemerintah daerah?
Mengelola pendidikan menengah dan membuat kurikulum
Menetapkan kebijakan luar negeri
Mengelola anggaran daerah bersama menteri.
Mengatur urusan pemerintahan lokal, layanan publik, sumber daya alam, dan peraturan daerah.
4.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Jelaskan tahapan pembuatan peraturan daerah!
Perencanaan, perumusan, pembahasan, penetapan/pengesahan, pengundangan.
Perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, pengundangan.
Perencanaan, pembahasan, penyusunan, penetapan/pengesahan, pengundangan
Perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan, penyebarluasan
5.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Siapa yang berwenang untuk mengusulkan peraturan daerah?
DPD dan Kepala Daerah
Perangkat Daerah dan DPRD
Kepala Daerah dan DPR
Kepala daerah dan DPRD
6.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Siapa yang berwenang mengundangkan peraturan daerah dalam lembaran daerah
DPRD
Sekretaris Daerah
Kepala Daerah melalui Perangkat Daerah
Menkumham
7.
MULTIPLE CHOICE QUESTION
20 sec • 1 pt
Apa yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala daerah?
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pemilihan Kepala Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Access all questions and much more by creating a free account
Create resources
Host any resource
Get auto-graded reports

Continue with Google

Continue with Email

Continue with Classlink

Continue with Clever
or continue with

Microsoft
%20(1).png)
Apple
Others
Already have an account?