PPKN BAB 3

Siapakah yang memiliki kedudukan mendasar dalam sistem hukum di Indonesia selain UUD NRI Tahun 1945?

• Ketetapan MPR

• Undang-Undang

• Peraturan Pemerintah

• Peraturan Presiden

Apa kepanjangan dari TAP MPR?

• Kepastian Majelis Perwakilan Rakyat

• Ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat

• Kejelasan Majelis Perwakilan Rakyat

• Kemuliaan Majelis Perwakilan rakyat

Apa yang dimaksud dengan UUD NRI Tahun 1945?

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1947

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1948

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Siapa yang berwenang untuk mengubah UUD NRI Tahun 1945?

• Pengadilan Negeri

• Mahkamah Konstitusi

• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

• Presiden

Apa fungsi dari Ketetapan MPR?

• Menetapkan undang-undang baru

• Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara

• Menetapkan anggaran negara

• Menentukan pemilihan umum

Siapa yang dapat mengajukan usulan perubahan UUD NRI Tahun 1945?

• Presiden

• Mahkamah Konstitusi

• Anggota DPR

• Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Apa yang menjadi dasar hukum tertinggi di Indonesia?

• Undang-Undang

• Ketetapan MPR

• UUD NRI Tahun 1945

• Peraturan Pemerintah

Berapa kali UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami perubahan hingga saat ini?

• 4 kali

• 3 kali

• 1 kali

• 2 kali

Apa yang dimaksud dengan sistem hukum di Indonesia?

• Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah asing

• Hukum yang berlaku di seluruh dunia

• Serangkaian peraturan yang mengatur kehidupan masyarakat

• Hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu

Siapa yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945?

• Mahkamah Agung

• Ketua DPR

• Presiden

• Mahkamah Konstitusi