UJIAN PPKN KELAS XI MIA 2 DAN IIS 1

Dalam konteks Pancasila, hak asasi manusia di Indonesia dijamin dalam UUD 1945, tetapi pelaksanaannya harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana seharusnya hak kebebasan beragama di Indonesia dilaksanakan agar tetap harmonis dengan sila pertama Pancasila?

• Dengan membebaskan setiap orang memilih agama tanpa batasan

• Dengan membiarkan setiap individu menyebarkan agama mereka di sembarang tempat

• Dengan memberikan kebebasan beragama selama tidak melanggar ketertiban umum

• Dengan membatasi kebebasan beragama hanya kepada agama resmi yang diakui pemerintah

• Dengan melarang kelompok agama minoritas untuk melaksanakan ibadah secara terbuka

Aceh Singkil dikenal dengan berbagai peraturan daerah berbasis Syariat Islam. Bagaimana penerapan Syariat Islam di Aceh Singkil terkait hak asasi manusia dapat tetap sesuai dengan prinsip Pancasila, khususnya sila kedua?

• Dengan menegakkan aturan Syariat Islam tanpa memperhatikan hak-hak minoritas

• Dengan memprioritaskan Syariat Islam dan mengesampingkan Pancasila

• Dengan menerapkan aturan Syariat Islam secara tegas kepada semua penduduk, baik muslim maupun non-muslim

• Dengan memastikan penerapan Syariat Islam menghormati hak-hak minoritas sesuai dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan

• Dengan mewajibkan semua masyarakat Aceh Singkil untuk mengikuti hukum Islam

Bagaimana cara yang efektif untuk menjaga keseimbangan antara hak kebebasan berpendapat dan kewajiban menjaga ketertiban umum di Indonesia dalam perspektif Pancasila?

• Membiarkan kebebasan berpendapat tanpa batasan apa pun

• Menyaring pendapat yang sesuai dengan kepentingan pemerintah saja

• Membatasi kebebasan berpendapat hanya pada media sosial

• Menyediakan ruang untuk kebebasan berpendapat tetapi membatasi yang dapat memicu konflik dan mengganggu ketertiban umum

• Melarang segala bentuk pendapat yang bertentangan dengan nilai-nilai tradisional

Aceh Singkil pernah mengalami ketegangan sosial terkait pendirian rumah ibadah. Bagaimana seharusnya pemerintah daerah merespon masalah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?

• Membiarkan masyarakat mayoritas menentukan tanpa campur tangan pemerintah

• Melarang pendirian rumah ibadah agar tidak terjadi konflik

• Menengahi konflik dengan menutup semua tempat ibadah

• Mengupayakan musyawarah dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil dan damai

• Mengambil keputusan sepihak berdasarkan aspirasi kelompok mayoritas

Penerapan Pancasila di Indonesia menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Bagaimana prinsip ini bisa diterapkan untuk menyelesaikan konflik antaragama di Aceh Singkil terkait hak kebebasan beragama?

• Pemerintah pusat harus memaksakan aturan tanpa musyawarah

• Mengutamakan kepentingan agama mayoritas tanpa mempertimbangkan suara minoritas

• Melibatkan semua kelompok dalam dialog terbuka dan musyawarah untuk menemukan solusi yang terbaik bagi semua pihak

• Memberikan kuasa penuh kepada tokoh agama mayoritas untuk mengambil keputusan

• Menunda musyawarah hingga situasi sosial membaik

Dalam perspektif hak asasi manusia, bagaimana peran negara dalam menjamin hak kebebasan beragama di wilayah dengan keberagaman seperti Aceh Singkil, tanpa mengabaikan identitas lokal?

• Negara harus menghapus perbedaan identitas lokal demi menjaga persatuan

• Negara harus melarang segala bentuk keberagaman untuk menjaga ketertiban

• Negara harus melindungi kebebasan beragama setiap individu sambil menghormati identitas lokal dengan tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila

• Negara harus menyerahkan urusan kebebasan beragama sepenuhnya kepada pemerintah daerah

• Negara hanya fokus pada hak-hak kelompok mayoritas yang lebih dominan

Dalam konteks Pancasila, hak dan kewajiban asasi manusia harus seimbang. Bagaimana implementasi nilai ini dalam kebijakan publik di Indonesia, khususnya terkait dengan kebebasan berekspresi?

• Pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya tanpa batasan apa pun

• Kebebasan berekspresi dibatasi hanya pada isu-isu politik

• Pemerintah mengatur kebebasan berekspresi agar tidak merugikan pihak lain, tetapi tetap menghormati hak asasi

• Kebebasan berekspresi hanya diberikan kepada kelompok yang mendukung pemerintah

• Kebebasan berekspresi dilarang di ruang publik untuk menghindari konflik

Aceh Singkil memiliki kekhususan dalam penerapan hukum Islam. Bagaimana harmonisasi hak asasi manusia dan kewajiban menjalankan hukum lokal bisa dilakukan di wilayah ini tanpa mengabaikan nilai Pancasila?

• Dengan menerapkan hukum Islam kepada semua penduduk, baik yang beragama Islam maupun bukan

• Dengan menerapkan hukum Islam secara fleksibel hanya kepada warga minoritas

• Dengan menghormati hak asasi manusia dan melaksanakan hukum Islam kepada umat muslim saja, sesuai dengan aturan setempat

• Dengan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada setiap individu untuk memilih hukum yang ingin mereka patuhi

• Dengan menegakkan hukum Islam tanpa mempertimbangkan hak-hak minoritas

Pancasila sebagai dasar negara memberikan pedoman tentang pelaksanaan hak dan kewajiban. Dalam hal kebebasan beragama, bagaimana pemerintah pusat dan daerah di Aceh Singkil harus bersinergi?

• Pemerintah pusat dan daerah harus saling menyerahkan tanggung jawab

• Pemerintah pusat memaksakan aturan, dan daerah hanya menjalankannya

• Pemerintah pusat dan daerah harus berkoordinasi untuk menyeimbangkan pelaksanaan hak kebebasan beragama dengan kearifan lokal, tetap dalam bingkai Pancasila

• Pemerintah pusat tidak perlu ikut campur, karena itu urusan daerah

• Pemerintah daerah berhak membuat kebijakan tanpa campur tangan pemerintah pusat

Sebagai wilayah yang memiliki otonomi khusus, bagaimana Aceh Singkil bisa menjaga identitas lokal tanpa mengabaikan nilai-nilai universal hak asasi manusia yang juga dijunjung oleh Pancasila?

• Dengan fokus pada identitas lokal tanpa mempertimbangkan hak asasi manusia

• Dengan menerapkan kebijakan berdasarkan kepentingan mayoritas tanpa memperhatikan minoritas

• Dengan menjaga identitas lokal sambil tetap menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak minoritas

• Dengan menyesuaikan seluruh kebijakan lokal dengan standar nasional tanpa kompromi

• Dengan membatasi hak-hak asasi manusia yang tidak sesuai dengan nilai lokal