Asistensi PMK 128 Tahun 2023 tentang Mitra Utama Kepabeanan

Apakah yang dimaksud dengan Mitra Utama Kepabeanan?

• Importir dan/ atau eksportir yang diberikan pelayanan khusus di bidang kepabeanan.

• Orang perorangan, atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan impor.

• Importir dan/ atau eksportir yang telah mendapatkan pengakuan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

• Lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan kegiatan kepabeanan.

Ketentuan tentang Mitra Utama Kepabeanan diatur dalam?

• PMK-203/PMK.04/2017

• PMK-208/PMK.04/2008

• PMK-128/PMK.04/2023

• PMK-118/PMK.01/2021

Berikut pelayanan khusus yang diberikan kepada MITA Kepabeanan, kecuali?

• Kemudahan di bidang kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

• Kemudahan lainnya yang diberikan oleh kementerian atau lembaga terkait yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Client Coordinator Khusus MITA Kepabeanan.

• Diberikan pembebasan bea masuk selama 6 (enam) bulan.

Persyaratan ditetapkannya Importir dan/ atau Eksportir sebagai MITA Kepabeanan di bidang kepabeanan adalah?

• Harus memiliki batas-batas yang jelas, baik berupa pembatas alam maupun pembatas buatan.

• Terdapat kegiatan impor dan/ atau ekspor dalam periode 6 (enam) bulan terakhir.

• Memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan lokasi yang berlaku untuk waktu paling singkat selama 2 tahun untuk tempat melakukan kegiatan produksi dan tempat penyimpanan barang dan/atau bahan, mesin, serta hasil produksi.

• Terdapat kegiatan impor dan/ atau ekspor dalam periode 1 (satu) bulan terakhir.

Berikut kewajiban MITA Kepabeanan, kecuali?

• Memastikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 PMK-128/PMK.04/2023.

• Menunjuk pegawai perusahaan sebagai narahubung MITA Kepabeanan yang ditetapkan oleh pimpinan perusahaan untuk melakukan komunikasi dengan Client Coordinator Khusus MITA Kepabeanan

• Menyediakan dan melakukan pemeliharaan tempat pemeriksaan fisik barang.

• Menyampaikan permohonan perubahan data kepada Direktur dalam hal terdapat perubahan data pada Keputusan Direktur Jenderal