ROMANTPK10

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan disebut :

• Narkotika

• Psikotropika

• Zat Adiktif

• Obat-obatan

Bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika disebut :

• Produksi Narkotika

• Prekusor Narkotika

• Bahan Narkotika

• Inti Narkotika

Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis disebut :

• Ketergantungan

• Penyalahgunaan narkotika

• Pecandu narkotika

• Tersangka narkotika

Orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum disebut :

• Penyalahgunaan narkotika

• Pecandu narkotika

• Ketergantungan narkotika

• Korban Narkotika

Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika disebut :

• Rehabilitasi fisik

• Rehabilitasi medis

• Rehabilitasi sosial

• Rehabilitasi mental

Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat disebut :

• Rehabilitasi fisik

• Rehabilitasi medis

• Rehabilitasi sosial

• Rehabilitasi mental

Salah satu azas Undang-Undang tentang Narkotika adalah berazaskan:

• Pancasila

• Kemanusiaan

• Undang-Undang

• Kesehatan

Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dibagi :

• Satu golongan

• Dua golongan

• Tiga golongan

• Empat golongan

Undang-Undang yang pertama kali mengatur tentang narkotika di Indonesia adalah :

• Undang — undang Nomor 9 Tahun 1978

• Undang — Undang Nomor 8 Tahun 1976

• Undang-undang Nomor 9 tahun 1979

• Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1987

Undang-Undang yang mengatur tentang narkotika yang berlaku sekarang ini :

• Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

• Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997

• Undang-undang Nomor 22 tahun 1997

• Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009