soal SKB Paket 1

1. Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Entitas Pelaporan yang dimaksud sesuai dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 adalah sebagai berikut, kecuali ....

• a. pemerintah pusat
• b. pemerintah daerah
• c. kementerian negara/lembaga
• d. bendahara umum Negara
• e. bendahara umum daerah

2. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara dan menyampaikannya kepada Presiden selambat-lambatnya ….. setelah tahun anggaran berakhir.

• a. 7 hari
• b. 1 bulan
• c. 2 bulan
• d. 3 bulan
• e. 6 bulan

3. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyusun Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara dan menyampaikannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya .... setelah tahun anggaran berakhir.

• a. 7 hari
• b. 1 bulan
• c. 2 bulan
• d. 3 bulan
• e. 6 bulan

4. Bendahara penerimaan/pengeluaran wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan pertanggungjawaban dan penyampaiannya untuk tingkat pemerintah pusat diatur dalam ....

• a. Peraturan Pemerintah
• b. Peraturan Presiden
• c. Peraturan Menteri Keuangan
• d. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
• e. b dan c benar

5. Bendahara penerimaan/pengeluaran wajib menatausahakan dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya dalam rangka pelaksanaan APBN/APBD. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penatausahaan pertanggungjawaban dan penyampaiannya untuk tingkat pemerintah daerah diatur dalam ....

• a. Peraturan Pemerintah
• b. Peraturan Presiden
• c. Peraturan Menteri Keuangan
• d. Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
• e. b dan c benar

6. Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut merupakan penjelasan dari

• a. Keuangan Negara
• b. Keuangan daerah
• c. Pengelolaan keuangan Negara
• d. Pengelolaan keuangan daerah
• e. Kepemilikan daerah

7. Keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah merupakan penjelasan dari ....

• a. Keuangan Negara
• b. Keuangan daerah
• c. Pengelolaan keuangan Negara
• d. Pengelolan keuangan daerah
• e. Kepemilikan daerah

8. Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan adalah ....

• a. Pembiayaan
• b. Pinjaman
• c. Pendapatan daerah
• d. Penerimaan daerah
• e. Modal daerah

9. Dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah ....

• a. Dana Alokasi Umum
• b. Dana Alokasi Khusus
• c. Dana Transfer Umum
• d. Dana Transfer Khusus
• e. Dana Bagi Hasil

10. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi adalah ....

• a. Dana Alokasi Umum
• b. Dana Alokasi Khusus
• c. Dana Transfer Umum
• d. Dana Transfer Khusus
• e. Dana Bagi Hasil