Asesmen formatif bagian 2. UUD 1945 , X.C

Kesepakatan kata atau permufakatan bersama dalam sebuah proses negoisasi untuk terciptanya integrasi sosial disebut ...

• Kesepakatan

• Kesepakatan Bersama

• Negoisasi

• Konsensus

• Persetujuan

Penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa disebut ...

• Kesepakatan Bersama

• Akulturasi

• Asimilasi

• Integrasi sosial

• Negoisasi

Tujuan utama melakukan negosiasi adalah demi mencapai sesuatu yakni…

• Menggali informasi

• Keuntungan pribadi

• Kesepakatan/mufakat bersama

• Bersenang-senang semata

• Kepentingan orang lain dan kelompoknya

Sila yang mengatur Kesepakatan Bersama.....

• pertama

• kedua

• ketiga

• keempat

• kelima

Makna dari Konsensus adalah

• Permufakatan Bersama

• Integrasi

• sosial

• budaya

• beragam

Hierarki perundangan saat ini diatur dalam ... .

• 
  TAP MPR NO.XX/MPRS/1966

• TAP MPR NO.III/MPR/2000

• UU No.10 Tahun 2003

• UU No.12 Tahun 2011

• UU No.10 Tahun 2014

Level pemerintah paling rendah yang berwenang mengeluarkan perundangan dalam bentuk dan hierarki perundangan di Indonesia ialah, pemerintahan ... .

• Kabupaten dan Kota

• Kabupaten dan Kecamatan

• Desa dan Kelurahan

• Desa dan Kelurahan

• Kota dan Kecamatan

Yang masuk kategori Grund Norm pada piramida tata urutan perundang-undangan di atas ialah ... .

• UUD 1945

• TAP MPR

• UU/Perppu

• PP

• Perda

Perhatikan peraturan perundang-undangan di bawah ini !

1).Undang-undang

2). Peraturan Kota

3) Peraturan Presiden

4). Peraturan Pemerintah

5). Peraturan Provinsi

Peraturan perundangan yang selalu dibentuk bersama antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif ialah ... .

• 1 ) , 2 ) dan 3 )

• 1 ) 2 ) dan 5 )

• 1 ) 3 ) dan 5 )

• 2 ) 3 ) dan 5 )

• 3 ) 4 ) dan 5 )

Untuk menekan statistik warga yang membuang sampah di kotamadya Banjarbaru , yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, maka diperlukan aturan perundangan yang memuat sanksi yang lebih besar berupa denda uang yang lebih besar.

Deskripsi bentuk peraturan perundangan yang paling tepat memuat masalah di atas sesuai jenis dan hierarki menurut UU nomor 12 tahun 2011 ialah ... .

• PerProv

• Perkab

• Perkot

• Perpres

• Undang-Undang