Budaya Hukum Pancasila

Untuk membangun budaya hukum Pancasila, diperlukan kesadaran hukum setiap warga negaranya. Pengertian dari kesadaran hukum adalah …..

• keseluruhan sikap warga masyarakat dan sistem nilai yang ada dalam masyarakat yang menentukan bagaimana hukum itu berlaku

• pergaulan hidup secara damai yang diperoleh dengan upaya mewu judkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat

• kesadaran terhadap nilai-nilai yang ada dalam diri seseorang atau masyarakat kaitannya dengan hukum yang berlaku

• upaya menilai apakah hukum telah diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai untuk dilaksanakan

• mengetahui keadaan yang sedang dialaminya, namun belum mau mengubah keadaan tersebut agar menjadi lebih baik

Perhatikan pilihan berikut.

1)    menciptakan kesejahteraan dan kenyamanan dalam kehidupan

2)    memaksa warga masyarakat untuk takut terhadap hukum dan mengekang warga masyarakat

3)    sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku

4)    Tidak melindungi hak dan kewajiban masyarakat

5)    sebagai pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku

Berdasarkan pilihan di atas, tujuan hukum ditunjukkan pada nomor ….

• 1,2, dan 3

• 2,3, dan 4

• 1,3 dan 5

• 3,4 dan 5

• 1,2 dan 5

Perilaku taat hukum diterapkan di berbagai lingkungan seperti keluarga, ekolah masyarakat, bangsa dan negara. Berikut ini merupakan contoh perilaku taat hukum di lingkungan bangsa dan negara yaitu …..

• menjaga hubungan baik dengan tetangga

• menyebarkan berita bohong (hoaks)

• melaksanakan piket kebersihan kelas

• mematuhi prosedur dalam pembuatan SIM

• Tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Perhatikan pernyataan berikut.

1. 1. memahami pentingnya pelaksanaan dan penegakan hukum

2. 2. tidak menimbulkan kerugian pada diri dan orang lain

3. 3. tidak menjaga perasaan orang lain

4. 4. aktif menerapkan perintah hukum dan meninggalkan larangan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

5. 5. Melakukan perbuatan atau kelalaian yang merugikan orang lain

6. Berdasarkan pernyataan di atas ciri - ciri taat hukum adalah....

• 1, 2, dan 3

• 1, 2, dan 4

• 2, 3, dan 4

• 2, 4, dan 5

• 3, 4, dan 5

Klasifikasi hukum dapat dibedakan berdasarkan berbagai kriteria. manakah dari berikut ini yang merupakan klasifikasi hukum berdasarkan masalah yang diatur atau Isi adalah....

• hukum pidana dan hukum perdata

• hukum tertulis dan hukum tidak tertulis

• hukum nasional dan hukum internasional

• hukum publik dan hukum privat

• hukum positif dan hukum negatif

Hak dan kewajiban dilaksanakan secara selaras, serasi, dan seimbang. Pengertian selaras, serasi, dan seimbang adalah ….

• hak yang dimiliki tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban

• mengutamakan pemenuhan hak daripada kewajiban

• tidak bertentangan dengan norma dan hukum yang berlaku

• sesuai atau harmonis antara hak dengan kewajiban

• tidak hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban

yang tidak termasuk faktor-faktor Penyebab Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban adalah...

• sikap egois

• Kurangnya Kesadaran

• Merasa Eksklusif

• Penyalahgunaan Teknologi

• Kesadaran hukum

Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia dimulai dari undang-undang dasar. Manakah dari berikut ini yang merupakan urutan yang benar dari hierarki tersebut...

• peraturan Pemerintah, Undang-Undang, Peraturan Daerah

• undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah

• peraturan Daerah, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah

• undang-Undang, Peraturan Daerah, Peraturan Pemerintah

• peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Undang-Undang Dasar

Salah satu fungsi dari peraturan perundang-undangan adalah...

• mengatur kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat

• menghentikan semua kegiatan masyarakat

• mengurangi jumlah penduduk

• meningkatkan ketidakpastian hukum

• menghapuskan semua bentuk peraturan

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki peran penting dalam UUD NRI Tahun 1945. Manakah dari berikut ini yang paling tepat menggambarkan hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945....

• Pancasila hanya sebagai semboyan tanpa pengaruh pada UUD

• UUD NRI Tahun 1945 dibentuk tanpa mempertimbangkan Pancasila

• Pancasila menjadi sumber nilai dan norma dalam penyusunan UUD NRI Tahun 1945

• UUD NRI Tahun 1945 menghapuskan nilai-nilai Pancasila

• Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 tidak memiliki keterkaitan