Topik 2

Siapa yang mengatur Kode Etik Penyelenggara Pemilu?

• • KPU

• • DKPP

• • Bawaslu

• • Pemerintah Daerah

Apa tujuan utama dari Kode Etik Penyelenggara Pemilu?

• • Menjaga keamanan dalam pemilu

• • Menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas Penyelenggara Pemilu

• • Menambah jumlah peserta pemilu

• • Menentukan hasil pemilu lebih cepat

Kode Etik Penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada

• Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

• • Peraturan Presiden

• Peraturan Menteri Dalam Negeri

• Undang-Undang Pemilu

Prinsip-prinsip Penyelenggara Pemilu dibagi menjadi dua, yaitu

• Integritas dan Kepemimpinan

• • Profesionalitas dan Tanggung Jawab

• • Integritas dan Profesionalitas

• • Kemandirian dan Kejujuran

Siapa yang memiliki wewenang menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu?

• DKPP

• KPU Provinsi

• Bawaslu

• Presiden

Sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada anggota KPPS yang melanggar Kode Etik?

• • Peringatan keras, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap

• • Peringatan lisan, skorsing, atau denda

• • Pemberhentian sementara, pemberhentian sementara, atau pelatihan ulang

• • Surat teguran, skorsing, atau pemberhentian
    

• Dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, disebutkan bahwa KPPS harus berpedoman pada asas berikut, kecuali

• • Mandiri

• • Tidak bertanggung jawab

• • Jujur

• • Akuntabel

Mekanisme penanganan pelanggaran Kode Etik KPPS dilakukan melalui:

• Pengawasan internal oleh KPU Kabupaten/Kota

• Bimbingan masyarakat

• Pengawasan dari pemerintah pusat

• Laporan dari pemilih

Jika anggota KPPS terbukti melanggar Kode Etik, keputusan sanksi diambil melalui

• • Musyawarah masyarakat

• Rapat pleno KPU Kabupaten/Kota

• Keputusan sepihak DKPP

• • Surat peringatan dari pemilih
    

Jika KPU Kabupaten/Kota memutuskan pemberhentian sementara untuk anggota KPPS, keputusan tersebut disampaikan kepada

• • Pemilih setempat

• • Pemerintah daerah

• • DKPP melalui KPU Provinsi

• • Semua penyelenggara pemilu