Paket 1

Pancasila disahkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia pada tanggal......

• 15 Agustus 1945
• 7 Agustus 1945
• 18 Agustus 1945
• 22 Juni 1945
• 26 Juni 1945

Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya telah menjadikan bangsa Indonesia ber-Pancasila dalam tiga prakara atau tiga asas, yaitu .....

• ketuhanan, kemanusiaan, persatuan
• kemanusiaan, persatuan, kerakyatan
• persatuan, kerakyatan, keadilan
• kerakyatan, keadilan, kebudayaan.
• kebudayaan, religius, kenegaraan

Ideologi secara umum adalah suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan, serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang mengarahkan tingkah laku seseorang dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ideologi, Pancasila termasuk ke dalam ideologi terbuka karena......

• nilai-nilai dan cita-cita dihasilkan dari pemikiran individu atau kelompok yang berkuasa dan masyarakatnya berkorban demi ideologinya
• menolak reformasi
• masyarakat harus taat kepada ideologi elite penguasa
• penguasa bertanggung jawab pada masyarakat sebagai pengemban amanat rakyat
• totaliter

Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat

• aktual, statis, dan antisipatif
• aktual, dinamis, dan antisipatif
• aktual, statis, dan pragmatis
• faktual, dinamis, dan preventif
• aktual, statis, dan responsif

Ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh karena itu, ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak- hak masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai

• ketuhanan
• kemanusiaan
• persatuan
• kerakyatan
• keadilan

Teks-teks yangtermuat dalam konstitusi yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945 adalah hasil perumusan apa yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaan konstitusi dalam negara pada prinsipnya untuk

• membatasi kekuasaan pemerintah
• memberikan kekuasaan terbatas pada pemerintah tak
• jaminan atas kewajiban politik rakyat
• kekuasaan parlemen di atas lembaga hukum
• kekuasaan hukum di atas parlemen

Konstitusi Indonesia yang dikenal sebagai UUD 1945 dalam konteks klasifikasi konstitusi adalah konstitusi yang

• tertulis, fleksibel, solid
• tidak tertulis, fleksibel, rigid
• tertulis, fleksibel, rigid
• tidak tertulis, toleran, rigid
• tertulis, toleran, solid

UUD 1945 sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dipenuhi perdebatan yang sengit pada proses pembentukannya, terutama antara para founding fathers sebagai berikut, kecuali

• Soepomo
• Muhammad Hatta
• Muhammad Yamin
• Soekarno
• H.O.S. Tjokroaminoto

Pada masa awal kemerdekaan, negara Indonesia belum mempunyai infrapolitik lengkap, yaitu lembaga- lembaga negara yang mestinya ada sesuai ketentuan UUD 1945. Berdasarkan aturan peralihan pasal IV kekuasaan lembaga negara dijalankan oleh

• perdana menteri
• presiden
• wakil presiden
• BPUPKI
• PPKI

Problem awal dalam penyelenggaraan negara justru mengingkari dibentuknya UUD 1945 yang berkeinginan adanya

• stabilitas ekonomi
• swasembada pangan
• pemusatan kekuasaan
• pembatasan kekuasaan
• kontrol sosial