LATIHAN SOAL AAS PKN KELAS 8 BAB 2

Bacalah teks narasi berikut!

Pada masa pembentukan dasar negara, BPUPK dibentuk sebagai lembaga yang bertugas menyusun rancangan dasar negara Indonesia. Selama persidangan BPUPK, terjadi perdebatan yang cukup panjang mengenai dasar negara yang akan digunakan. Sidang pertama menghasilkan sebuah piagam yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta, yang berisi butir-butir dasar negara Indonesia. Piagam ini menjadi dasar dalam perumusan UUD 1945.

Berdasarkan narasi di atas, apakah yang menjadi hasil utama dari sidang BPUPK pertama?

• Penyusunan Piagam Jakarta

• Penetapan proklamasi kemerdekaan

• Pembentukan PPKI sebagai pengganti BPUPK

• Penetapan Undang-Undang Dasar 1945

Dalam proses perumusan UUD 1945, salah satu tokoh penting yang berperan adalah Soekarno. Dia tidak hanya sebagai pemimpin dalam proklamasi kemerdekaan, tetapi juga aktif dalam merumuskan dasar negara. Saat pembahasan UUD, Soekarno mengemukakan konsep mengenai "Negara Kesatuan" dan "Pancasila" sebagai dasar filsafat negara. Apa yang menjadi kontribusi utama Soekarno dalam proses perumusan UUD 1945?

• Menyusun naskah proklamasi kemerdekaan

• Mengemukakan Pancasila sebagai dasar negara

• Mendirikan BPUPK

• Mengganti nama negara menjadi Republik Indonesia

Salah satu hasil dari sidang BPUPK adalah pembentukan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Soekarno. Panitia ini terdiri dari beberapa tokoh nasionalis yang memiliki latar belakang beragam, termasuk perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Mengapa keberagaman anggota panitia penting dalam penyusunan UUD 1945?

• Agar proses penyusunan lebih cepat

• Untuk menambah jumlah anggota panitia

• Untuk mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia

• Agar tidak terjadi konflik antar anggota

Dalam pembahasan rancangan UUD 1945, terdapat beberapa pasal yang mengalami perubahan signifikan. Salah satunya adalah pasal yang mengatur tentang ideologi negara. Perdebatan mengenai ideologi ini berkaitan dengan pandangan hidup bangsa yang dinilai dapat menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia yang beragam. Apa dampak dari perubahan pasal tentang ideologi negara terhadap kesatuan bangsa Indonesia?

• Menyediakan landasan ideologis yang kuat untuk persatuan

• Meningkatkan perpecahan antar kelompok

• Menghapuskan semua perbedaan pendapat

• Mengurangi pengaruh luar terhadap bangsa

Setelah UUD 1945 disahkan, ada beberapa kritik yang muncul terkait pelaksanaan konstitusi tersebut. Salah satunya adalah perlunya penyesuaian UUD dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang terus berkembang. Beberapa tokoh menyarankan perlunya amandemen untuk menjawab tantangan zaman. Apa alasan mendasar yang mendorong perlunya amandemen UUD 1945 di masa selanjutnya?

• Untuk menambahkan lebih banyak pasal

• Untuk mengubah sejarah penetapan UUD

• Untuk memperkuat posisi presiden

• Untuk meningkatkan relevansi dan fleksibilitas konstitusi terhadap perubahan zaman

UUD NRI Tahun 1945 memiliki berbagai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu fungsinya adalah sebagai dasar hukum yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk hak dan kewajiban warga negara. Dalam konteks ini, UUD NRI juga berperan untuk melindungi hak asasi manusia dan menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa fungsi UUD NRI sebagai dasar hukum sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

• Agar pemerintah dapat menjalankan kekuasaan secara absolut

• Agar negara dapat mengatur semua aspek kehidupan tanpa kontrol

• Untuk memberikan keleluasaan kepada individu tanpa batasan

• Untuk memastikan semua tindakan pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku

Salah satu fungsi UUD NRI Tahun 1945 adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. UUD ini memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai struktur pemerintahan, termasuk pembagian kekuasaan antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Apa dampak dari adanya pembagian kekuasaan dalam UUD NRI Tahun 1945 terhadap pemerintahan di Indonesia?

• Mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga

• Meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik antar lembaga negara

• Mengurangi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan

• Memudahkan pemerintah dalam mengambil keputusan tanpa pengawasan

UUD NRI Tahun 1945 berfungsi sebagai alat kontrol yang tidak hanya terbatas pada pengawasan tindakan pemerintah, tetapi juga melibatkan peran masyarakat dalam menjaga akuntabilitas. Salah satu mekanisme yang disediakan adalah hak untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilihan umum. Dengan demikian, rakyat dapat memilih wakil-wakil yang akan memperjuangkan aspirasi mereka di lembaga legislatif. Bagaimana UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat kontrol mempengaruhi legitimasi pemerintah di mata rakyat?

• Dengan mengizinkan pemerintah mengambil keputusan sepihak tanpa persetujuan rakyat

• Dengan membatasi partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan

• Dengan memastikan pemerintah bertanggung jawab atas keputusan yang diambil melalui pemilihan umum

• Dengan menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap pemerintah

Sebagai alat pengatur, UUD NRI Tahun 1945 mengatur tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan hubungan antar lembaga. Pengaturan ini berfungsi untuk menciptakan keseimbangan dan saling kontrol antar lembaga, seperti antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hal ini penting untuk menjaga agar tidak terjadi dominasi dari salah satu lembaga. Apa konsekuensi dari ketidakseimbangan kekuasaan antar lembaga pemerintah yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945?

• Memudarnya independensi lembaga-lembaga negara dan potensi penyalahgunaan kekuasaan

• Munculnya kerjasama yang lebih baik antar lembaga

• Meningkatnya efisiensi dalam pengambilan keputusan

• Terbentuknya kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat penentu terlihat ketika pemerintah pusat menyusun kebijakan yang menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia, seperti kebijakan ekonomi dan sosial. Dalam hal ini, UUD mengarahkan agar kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan satu kelompok tetapi memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Bagaimana fungsi UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat penentu berdampak pada kualitas kebijakan yang dihasilkan?

• Kebijakan akan lebih berfokus pada kelompok-kelompok elit tertentu

• Kebijakan akan dibuat tanpa memperhatikan prinsip keadilan sosial

• Kebijakan akan lebih mengutamakan kepentingan pemerintah daripada rakyat

• Kebijakan akan dirancang untuk mencerminkan kepentingan seluruh rakyat secara adil