kuis BAB 3 Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban

Makna sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam pelaksanaan keyakinan bagi tiap penduduk sebagai implementasi hak pada Pasal 29 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

• A. setiap orang yang hidup di Indonesia boleh berkeyakinan apa saja

• B. setiap orang yang tinggal di Indonesia dilindungi dalam berkeyakinan apa saja

• C. setiap warga negara dilindungi untuk beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME

• D. setiap orang yang tinggal di Indonesia dilindungi untuk beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME

• E. setiap orang boleh beragama dan berkeyakinan terhadap Tuhan YME

  2

Makna sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam perlakuan terhadap warga negara di dalam mengeluarkan pendapat berdasarkan Pasal 28 UUD NRI Tahun 1945

• A. siapa saja yang tinggal di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang benar

• B. setiap orang yang memiliki domisili di Indonesia dapat mengeluarkan pendapat sesuai prosedur yang berlaku

• C. warga negara dapat menyampaikan pendapatnya di mana dan kapan pun untuk mengubah kebijakan dengan prosedur yang benar

• D. warga negara hanya boleh mengeluarkan pendapatnya di mana kapan pun jika sesuai dengan prosedur musyawarah

• E. warga negara dapat mengungkapkan seluruh pendapatnya ses paradigma ilmiah berpikirnya

Makna sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dalam pelaksanaan pengambilan keputusan di ruang publik sebagai implementasi HAM di Indonesia, yakni

• A. setiap usulan untuk legitimasi keinginan rakyat harus dikabulkan

• B. segala keputusan untuk kebijakan publik mengacu pada kepentingan kekuasaan yang mengatasnamakan rakyat

• C. segala kebijakan merupakan hasil kajian sosiologis, politis, dan hukum yang terjadi di masyarakat

• D. kebijakan diambil untuk terpenuhinya segala keinginan rakyat

• E. seluruh usulan kebijakan publik harus berdasarkan referendum rakyat

Makna sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dalam pelaksanaan standar hidup layak sebagai implementasi HAM di Indonesia, yakni

• A. setiap warga negara Indonesia berhak atas hidup layak berdasarkan standar kemampuan negara dan masyarakatnya

• B. setiap warga negara berhak untuk mendapatkan berbagai kemudahan dan hidup mapan sesuai janji pemerintah ketika kampanye

• C. setiap warga negara akan diberikan fasilitas dan kemudahan tertentu jika menjadi warga yang baik

• D.negara akan melakukan operasi pasar apabila terjadi kecurangan oleh pedagang

• E. kelayakan ditentukan dengan standar pertumbuhan ekonomi hasil perbandingan dengan negara Asia Tenggara

Pelanggaran HAM berat di antaranya ialah kejahatan terhadap kemanusiaan. Berikut ini salah satu contohnya

• A. pembunuhan massal terhadap sekelompok ras

• B. pembantaian kaum mayoritas terhadap kaum minoritas untuk menghilangkan turunan

• C. kebencian Nazi kepada kaum Yahudi

• D. menjegal seseorang yang berprestasi untuk tidak berkembang karier

• E. memberi label pada seseorang yang menyebabkan dia secara mental dan fisik tidak mampu melanjutkan kehidupan normalnya

Segala perbuatan yang berlawanan, bertentangan hingga menyalahi aturan hukum disebut…

• Permasalahan

• Perkara

• Penghargaan

• Pembelaan

• Pelanggaran

Setiap manusia dalam kehidupan masyarakat memiliki status atau kedudukannya masing-masing.

Setiap status atau kedudukan yang dimiliki setiap manusia akan menyebabkan munculnya…..

• A. Tugas dan aturan

• B.Tugas dan kewajiban

• C. Hak dan kewajiban

• D. Hak dan aturan

• E. Kewenangan dan kekuasaan

Melakukan aksi ‘main hakim sendiri’ merupakan salah satu contoh pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dalam bidang.....

• Kesehatan

• Ekonomi

• Pendidikan

• Hukum

• Politik

Setiap orang berhak untuk mendapatkan kehidupan yang tenang, maka dari itu perilaku kekerasan, penyiksaan, penganiayaan, dan lain-lain merupakan sebuah contoh kasus pelanggaran hak atas....

• Kebebasan pribadi

• Pekerjaan

• Rasa aman

• Keadilan

• Kesejahteraan

Konsep dasar hak warga negara Indonesia diatur dalam…..

• Peraturan perundang-undangan

• Konstitusi

• Kekuasaan kehakiman

• Undang-Undang Dasar

• Pancasila