Soal UUD 1945 dan Penerapannya

Salah satu tujuan perubahan UUD 1945 pada periode reformasi adalah:

• Memperkuat peran presiden

• Menghapuskan hak veto DPR

• Mengurangi kewenangan Mahkamah Konstitusi

• Memperluas hak-hak asasi manusia

• Menghapus peran MPR sebagai lembaga tertinggi

Sistem pemerintahan Indonesia pasca perubahan UUD 1945 mengarah pada:

• Sistem presidensial

• Sistem parlementer

• Sistem monarki

• Sistem konfederasi

• Sistem federal

UUD 1945 memberikan hak kepada presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) pada keadaan:

• Normal

• Darurat

• Rutin

• Khusus

• Mendesak

Pasal yang mengatur tentang pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya di Indonesia adalah:

• Pasal 28B

• Pasal 28D

• Pasal 32

• Pasal 33

• Pasal 34

Salah satu perubahan signifikan dalam amandemen UUD 1945 adalah:

• Pemberian kekuasaan lebih besar kepada DPR

• Pembatasan masa jabatan presiden

• Penghapusan hak interpelasi

• Penggantian sistem pemilihan kepala daerah

• Pembentukan dewan pertimbangan konstitusi

Berdasarkan UUD 1945, kedaulatan tertinggi di Indonesia berada di tangan:

• Presiden

• DPR

• MPR

• Rakyat

• Mahkamah Agung

Menurut UUD 1945, hak asasi manusia dijamin dalam:

• Pasal 1-5

• Pasal 27-28A

• Pasal 28A-28J

• Pasal 33-34

• Pasal 37

UUD 1945 dalam Pasal 33 mengatur tentang:

• Pendidikan nasional

• Pemerintahan daerah

• Perekonomian nasional

• Kekuasaan kehakiman

• Pertahanan dan keamanan

Salah satu ciri dari perubahan UUD 1945 adalah munculnya lembaga baru, yaitu:

• DPD

• DPRD

• Mahkamah Konstitusi

• KPK

• Komnas HAM

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara:

• Demokrasi terpimpin

• Republik parlementer

• Hukum

• Sosialis

• Feodal