Pre Test Sosialisasi Anti Korupsi Kelas A

Berikut merupakan nilai anti korupsi, kecuali :

• Jujur

• Tegas

• Tanggungjawab

• Mandiri

Dasar hukum yang mengatur terkait Pengendalian Gratifikasi adalah :

• UU No. 28 Tahun 1999

• UU No. 28 Tahun 1998

• Peraturan KPK No. 1 Tahun 2018

• Peraturan KPK No. 1 Tahun 2019

"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya", tercantum dalam peraturan :

• Pasal 13 B ayat (1) UU No 20 Tahun 2001

• Pasal 12 A ayat (1) UU No 20 Tahun 2001

• Pasal 12 B ayat (1) UU No 20 Tahun 2000

• Pasal 12 B ayat (1) UU No 20 Tahun 2001

Klasifikasi gratifikasi yang harus dilaporkan adalah :

• Penerimaan dalam bentuk uang, diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan pegawai. dan bertentangan dengan kewajiban/tugas pegawai

• Penerimaan dalam bentuk barang, diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan pegawai. dan bertentangan dengan kewajiban/tugas pegawai

• Penerimaan dalam bentuk apa pun, diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan pegawai. dan bertentangan dengan kewajiban/tugas pegawai

• Penerimaan dalam bentuk diskon/voucher, diduga memiliki keterkaitan dengan jabatan pegawai. dan bertentangan dengan kewajiban/tugas pegawai

Pengecualian wajib lapor gratifikasi berdasarkan Peraturan KPK No. 2 Tahun 2019 adalah :

• Perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum

• Ungkapan terima kasih dari Pegawai/pihak ketiga pada hari raya keagamaan

• Pemberian karena hubungan keluarga, yaitu dari kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu & keponakan yg memiliki Benturan Kepentingan

• Pemberian dari pihak lain sebagai hadiah dalam pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara agama/adat/tradisi lain yang melebihi Rp1juta dar

Ancaman hukuman bagi penerima gratifikasi jika terbukti bersalah di pengadilan adalah :

• Pidana penjara seumur hidup atau 4 s.d. 20 tahun, pidana denda Rp200 juta s.d. Rp1 milyar.

• Pidana penjara seumur hidup, pidana denda Rp200 juta s.d. Rp1 milyar.

• Pidana penjara seumur hidup atau 4 s.d. 20 tahun

• Pidana penjara 4 s.d. 20 tahun, pidana denda Rp200 juta s.d. Rp1 milyar

Materi pengaduan masyarakat adalah semua hal terkait dengan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, sebagaimana contoh berikut ini, kecuali :

• Dugaan korupsi belanja alat kesehatan senilai 1 M pada Dinas Kesehatan Kab. Alengka TA 2021

• Dugaan adanya pungutan liar dalam pembuatan KTP dan KK di Kecamatan Astina

• Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa TA 2020 di Desa Suka Makmur

• Dugaan penyerobotan tanah milik orang tua Sdr. Suparno oleh anak kandunganya Sdr. Suharta di Desa Maju Jaya Kecamatan Mandiri Kabupaten Sukses

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan untuk dapat ditindaklanjuti Inspektorat dengan melakukan pemeriksaan khusus melalui saluran pengaduan di bawah ini, kecuali :

• Website www.lapor.go.id

• Email : [e-mail] dan inspektorat_kabcirebon @yahoo.co.id

• Kirim surat pengaduan ditujukan kepada Inspektur

• Mengirimkan pengaduan dan aspirasi kepada DPRD

Berikut kriteria dari laporan hasil pengawasan, kecuali :

• Bersifat umum

• Bersifat rahasia

• Tidak boleh dibuka kepada publik

• Tidak boleh diberikan kepada publik

Inspektorat merupakan instansi pada pemerintah daerah yang berwenang menangani permasalahan/pengaduan masyarakat. Unit kerja pada Inspektorat yang menangani dumas tersebut adalah :

• Sekretariat

• Inspektur Pembantu I

• Inspektur Pembantu II

• Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus)