KUIS FASE F DEMOKRASI TERPIMPIN

Upaya untuk menuju Demokrasi Terpimpin telah dirintis oleh Presiden Soekarno sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. langkah pertama adalah Pada 6 Mei 1957 Presiden Soekarno membentuk Dewan Nasional sebagai langkah pertama untuk mewujudkan Konsepsi Presiden 1957. Presiden Soekarno mengeluarkan suatu keputusan pada 19 Februari tentang pelaksanaan Demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Keputusan ini kemudian disampaikan Soekarno di hadapan anggota DPR Pada 2 maret 1959. Berdasarkan pernyataan berikut latar belakang munculnya Demokrasi Terpimpin adalah …

• Gagalnya Dewan Konstituante menyusun UUD baru

• Keluar dari keanggotaan di PBB

• buruknya politik Luar Negeri Indonesia

• Adanya praktik KKN dalam pemerintahan

• Dominasi kalangan intelektual dalam birokrasi

Salah satu ajaran yang muncul pada masa Demokrasi Terpimpin adalah RESOPIN (Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional) tujuan ajaran tersebut adalah …

• Mempertegas arah politik luar negeri Indonesia

• Memperkuat kedudukan preseiden Soekarno

• Menempatkan AD sebagai kekuatan politik pemerintah

• Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

• Menyatukan tiga ideology besar yaitu komunis, nasionalis dan agama

Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan aksi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat. Salah satu Jalan yang ditempuh adalah konfrontasi bidang ekonomi. Bentuk konfrontasi ekonomi dilakukan adalah …

• Diadakan perundingan bilateral antara Indonesia dan Belanda.

• Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia.

• Pembentukan Front Nasaional pembebasan Irian Barat

• Menghimpun dana untuk mendukung pelaksanaan Trikora

• Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU No 13 tahun 1956

Keputusan KMB menetapkan bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan satu tahun setelah penyerahan kedaulatan. Akan tetapi, Belanda terus menunda penyelesaian masalah tersebut hingga bertahun-tahun. Kondisi tersebut mengecewakan bangsa Indonesia. Salah satu upaya Indonesia mengajukan masalah Irian Barat dalam Sidang Umum PBB pada tahun 1954-1957 mengalami kegagalan karena ...

• Indonesia merupakan anggota baru PBB

• Upaya Indonesia tidak didukung Amerika Serikat

• Amerika Serikat menggunakan hak veto dalam masalah Irian Barat

• Indonesia tidak mendapat dukungan dua pertiga anggota PBB

• PBB enggan membahas permasalahan Irian Barat dalam perundingan PBB

Pada masa Demokrasi Terpimpin kondisi perekonomian Indonesia mengalami stagnasi dan keterpurukan akibat kebijakan ekonomi pada masa ini mengalami banyak kendala, salah satu kendalanya adalah …

• Masih terdapat campur tangan Sekutu dan Belanda dalam penentuan kebijakan ekonomi

• Terdapat campur tangan negara negara komunis dalam penetuan kebijakan ekonomi

• Kebijakan ekonomi didasarkan oleh kepentingan politik Presiden terutama dalam pelaksanaan politik mercusuar

• Terjadinya gerakan gerakan separatis menyedot banyak dana untuk penanggulangannya

• Pengaruh komunis yang besar dalam pelaksanaan sistem ekonomi terpimpin

Salah satu faktor yang mendorong pemerintah Indonesia memilih keluar sebagai anggota PBB pada 7 Januari 1965 adalah ...

• PBB dianggap lebih berpihak kepada Belanda

• Keanggotaan PBB lebih banyak diisi oleh kekuatan Oldefo

• Malaysia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB

• PBB tidak membantu bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah Irian Barat

• PBB belum menunjukkan hasil kerja yang maksimal dalam menciptakan perdamaian dunia

Sesuai isi Perjanjian New York, Irian Barat tidak akan langsung diserahkan kepada Indonesia, tetapi akan berada di bawah pemerintahan sementara PBB yang dinamakan …

• UNSF

• UNEF

• UNCI

• UNTEA

• UNRA

Demokrasi Terpimpin adalah sebuah pemerintahan demokrasi dengan meningkatkan otokrasi. Dalam sistem demokrasi ini, seluruh keputusan berpusat pada pemimpin Negara yaitu Presiden Soekarno. Konsep ini pertama kali diumumkan oleh Presiden dalam pembukaan Sidang Konstituante pada tanggal 10 November 1956. Berdasarkan pernyataan berikut ciri-ciri Demokrasi Terpimpin adalah …

• Pembangunan Negara yang Masif

• Sentralisasi kekuasaan pada pemerintahan pusat dan presiden.

• Berkembangnya pengaruh Partai Politik Indonesia

• Penegakan supremasi hukum

• Pemerintahan Bisa Membentuk Hukum Sesuai Suara Mayoritas Parlemen

Pada tanggal 6 Mei 1957 Presiden Soekarno membetuk Dewan Nasional. Melalui panitia perumus Dewan Nasional itulah yang pada akhirnya memunculkan usulan secara tertulis oleh Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution tentang pemberlakuaan kembali UUD 1945. Jika merujuk dari peristiwa tersebut, pada dasarnya keterkaitan antara Pembentukan Dewan Nasional dengan keinginan Presiden Soekarno untuk mengatasi krisis politik pada masa itu adalah…

• Pembentukan Dewan Nasional adalah langkah pertama Presiden Soekarno untuk mewujudkan konsepsi Demokrasi Terpimpin

• Sebagai upaya untuk mendukung konstituante agar secepatnya dapat melaksanakan tugasnya menyelesaikan konstitusi negara

• Upaya untuk menyelesiakan krisis kewibawaan pemerintah yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet

• Pembentukan Dewan Nasional adalah upaya Presiden Soekarno untuk merumuskan kembali UUD pengganti UUDS

• Pembentukan Dewan Nasional sebagai upaya mewadahi usulan Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution tentang pemberlakuaan kembali UUD 1945

Setelah membentuk Dewan Nasional, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno untuk mewujudkan konsepsinya mengenai Demokrasi Terpimpin adalah mengeluarkan keputusan pada tanggal 19 Februari 1959 tentang pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945. Keputusan tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPR dan Dewan Konstituante. Alasan Presiden Soekarno menyampaikan keputusan tersebut kepada Dewan Konstituante adalah …

• Adanya desakan dari Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen A. H. Nasution

• Adanya tekanan kepada Presiden Soekarno untuk segera menyampaikan keputusan tersebut kepada Dewan Konstituante

• Sebagai upaya untuk menyuarakan keinginan Presiden Soekarno secara konstitusional

• Kepercayaan Presiden Soekarno kepada kabinet yang sudah menurun

• Dewan Konstituante merupakan pihak yang berwenang untuk menetapkan UUD