Quiz Penegakan Peraturan Daerah

Berdasarkan kasus di atas, maka razia yang dilaksanakan termasuk ke dalam kategori ….

• Operasi terencana non yustisi

• Operasi situasional non yustisi

• Penindakan kondisional non yustisi

• Penindakan preventif non yustisi

• Penindakan kondisional non preventif

Dalam surat tersebut tercantum klausa bahwasanya para pelanggar bersedia dan sanggup untuk menaati, mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu paling lama ….

• 15 hari sejak razia dilaksanakan

• 15 hari terhitung H+1 razia dilaksanakan

• 15 hari setelah surat ditandatangani

• 15 hari setelah penyegelan

• 15 hari setelah dibuatkan berita acara

Berdasarkan soal nomor 2, apabila dalam waktu tersebut pelanggar tidak melaksanakan surat pernyataan dimaksud, maka diberikan surat teguran pertama dengan tenggat waktu ….

• 7 hari

• 5 hari

• 4 hari

• 3 hari

• 2 hari

Di bawah ini adalah ketentuan umum dalam tugas penegakkan peraturan daerah oleh Satpol PP, kecuali ….

• Razia dilakukan setelah mendapat izin badan hukum setempat

• Setiap penindakan dilakukan dengan tidak melanggar HAM

• Setiap penindakan mempunyai landasan hukum

• Setiap penindakan tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun

• Setiap penindakan dilaksanakan sesuai prosedur

Proses pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan Permendagri No 54 tahun 2011 dapat dilakukan dengan cara ….

• Represif dan regulatif

• Formal dan informal

• Formal dan non formal

• Preventif dan kuratif

• Normatif dan regulatif

Operasi yustisi penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan setelah memenuhi unsur-unsur yang menjadi persyaratan dilakukannya operasi, yaitu ….

• Telah ditemukan Pelanggaran Perda

• Telah ditemukan pelanggaran Keputusan Kepala Daerah

• Telah dilakukan teguran I

• Telah dilakukan teguran II

• Semua jawaban

Tujuan disusunnya standar operasional prosedur Satpol PP adalah ….

• Sebagai pedoman pengamanan obyek operasi

• Sebagai pedoman pengamanan subyek operasi

• Sebagai pedoman dalam menerima perintah dari gubernur/bupati

• sebagai pedoman melaksanakan tugas

• Sebagai pedoman menjaga hubungan

Pernyataan di atas yang merupakan SOP penertiban paksa ditunjukkan oleh nomor ….

• 1, 2, 4

• 1, 2, 4, 5

• 1, 2, 3

• 1, 2, 3, 4, 5

• 1, 2, 3, 5

Suatu situasi/kondisi yang apabila tidak dilakukan operasi yustisi dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan nyata terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan definisi dari ….

• Potensi gangguan

• Ambang gangguan

• Gangguan nyata

• Target operasi

• Sasaran operasi

Di bawah ini pernyataan yang tidak tepat mengenai teknis operasional dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah ….

• Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan.

• Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan.

• Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan.

• Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.

• Apabila setelah surat peringatan kedua tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.