Quiz Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK

Apa dasar hukum yang mengatur penyusunan DPTb dan DPK?

• Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2014

• Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 2021

• Surat Edaran Bawaslu Nomor 105 Tahun 2024

• Undang-undang nomor 6 tahun 2020

Apa yang dimaksud dengan DPTb?

• Daftar Pemilih Tetap

• Daftar Pemilih Tambahan

• Daftar Pemilih Pindahan

• Daftar Pemilih Sementara

Siapa yang menyusun Daftar Pemilih Pindahan?

• MK

• Bawaslu

• PPS dan PPK

• KPU Kabupaten/Kota

Apa syarat pemilih untuk masuk dalam DPTb?

• Memiliki surat izin dari atasan

• Mendaftar secara online

• Hanya menunjukkan KTP

• Menunjukkan KTP-el dan dokumen pendukung

Apa yang harus dilakukan PPS dan PPK sebelum memproses pindah memilih?

• Memeriksa kesesuaian dokumen Pemilih

• Menghubungi KPU Pusat

• Membuat pengumuman publik

• Menunggu hingga hari pemungutan suara

Apa yang dimaksud dengan DPK?

• Daftar Pemilih Pindahan

• Daftar Pemilih Tambahan

• Daftar Pemilih Khusus

• Daftar Pemilih Keluarga

Apa yang harus dilakukan jika Pemilih tidak terdaftar dalam DPT?

• Menunggu hingga pemilihan berikutnya

• Menghubungi Bawaslu

• Mendaftar ulang di KPU

• Menggunakan hak pilih di TPS sesuai alamat KTP

Apa yang menjadi fokus pengawasan dalam penyusunan DPTb?

• Distribusi surat suara

• Pelayanan Pindah Memilih

• Pendaftaran Pemilih baru

• Penghitungan suara

Apa yang harus dicatat oleh KPPS pada hari pemungutan suara?

• Daftar hadir Pemilih DPK

• Jumlah surat suara yang tersedia

• Data Pemilih yang terdaftar

• Jumlah Pemilih yang tidak hadir

Apa yang harus dilakukan KPU Kab./Ko setelah Pemilih terdaftar pada DPTb?

• Menunggu hingga pemilihan berikutnya

• Mencoret Pemilih dari DPT asal

• Menghubungi Pemilih

• Membuat pengumuman publik