Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Professional Development

10 Qs

quiz-placeholder

Similar activities

Kepemanduan 1

Kepemanduan 1

University - Professional Development

15 Qs

Asesmen FORSUM

Asesmen FORSUM

Professional Development

10 Qs

S4LEP

S4LEP

Professional Development

10 Qs

Objective First Un.18.2

Objective First Un.18.2

Professional Development

15 Qs

FUTURE - will VS be going to

FUTURE - will VS be going to

6th Grade - Professional Development

15 Qs

Gerund or infinitive

Gerund or infinitive

Professional Development

15 Qs

ASET TETAP

ASET TETAP

Professional Development

10 Qs

POP QUIZ DELIMA 2.0

POP QUIZ DELIMA 2.0

Professional Development

10 Qs

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Assessment

Quiz

English

Professional Development

Hard

Created by

IT Lampung

Used 3+ times

FREE Resource

AI

Enhance your content

Add similar questions
Adjust reading levels
Convert to real-world scenario
Translate activity
More...

10 questions

Show all answers

1.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

  Undang-Undang yang mengatur tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah

Undang - Undang Nomor 9 tahun 2018

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2018

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2019

Undang - Undang Nomor 22 tahun 1997

2.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Jenis Penerimaan Negara bukan pajak  yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya berasal dari BIaya perkara yang terdiri dari

Hak Kepanitraan pada Pengadilan tingkat pertama,Pengadilan tingkat banding, Mahkamah Agung, dan hak Kepanitraan lainya

PNBP pendaftaran

PNBP Salinan Putusan

PNBP Biaya panggilan

3.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya bagi masyarakat tidak mampu dikenakan sebesar

Tarif Normal

Setengahnya dari tarif Normal

Gratis

Rp 0,00 (Nihil)

4.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Sisa Panjar Biaya Perkara yang tidak diambil oleh para pihak lebih dari 6 bulan harus disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, waktu 6 bulan tersebut dihitung sejak

Sidang Pertama

Sejak Pendaftran

Sejak Pembacaan Putusan

Sejak ybs menerima pemberitahuan secara resmi

5.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang mengatur tentang Juknis Pelaksanaan Pengelolaan PNBP dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

SK KMA nomor 47/KMA/SK/III/ 2019

SK KMA Nomor 57/KMA/SK/ III/2018

SK KMA nomor 57/KMA/SK/III/2019

6.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Keputusan Dirjen Peradilan Agama Nomor 2959 tahun 2019  mengatur tentang

Juknis PNBP

Juknis pendaftaran perkara e court

Juknis Panggilan tercatat

Juknis MOU dengan PT Pos Indonesia

7.

MULTIPLE CHOICE QUESTION

45 sec • 1 pt

Asas pelaksanaan dan pengelolaan PNBP adalah

Efektif dan efisien

Ketepatan dan kecepatan

Tuntas dan Pertanggungjawaban

Semuanya benar

Create a free account and access millions of resources

Create resources

Host any resource

Get auto-graded reports

Google

Continue with Google

Email

Continue with Email

Classlink

Continue with Classlink

Clever

Continue with Clever

or continue with

Microsoft

Microsoft

Apple

Apple

Others

Others

By signing up, you agree to our Terms of Service & Privacy Policy

Already have an account?