KUIS KEKERASAN SEKSUAL

Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan upaya pembaruan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan sebagaimana tercantum dalam pasal 3 berikut ini, kecuali

• Mencegah segala bentuk kekerasan seksual

• Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat

• Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban

• Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi Pelaku

Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri dari, kecuali

• Pemaksaan Kontrasepsi

• Pelecehan seksual fisik

• Pemaksaan pendapat

• Pelecehan seksual non fisik

Prinsip dari UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kecuali...

• Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia

• Non diskriminasi

• Perlindungan

• Persatuan Indonesia

Perasaan yang timbul setelah mengalami kekerasan seksual menurut Koalisi Ruang Aman Publik, kecuali...

• Merasa Malu

• Merasa jijik

• Merasa direndahkan

• Tidak merasa dilecehkan

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang...

• Tindak Pidana Kekerasan Seksual

• Tindak Pidana Pelecehan Seksual

• Pornografi

• Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk pelecehan seksual online yang paling umum terjadi adalah

• Komentar seksis/seksual

• Diuntit/Cyberstalk

• Dikirimkan foto/video intim

• Dipaksa mengirim foto/video intim pribadi

Bentuk pelecehan seksual offline yang paling umum terjadi adalah...

• Melontarkan komentar atas tubuh/Body Shamming

• Main mata

• Siulan/Cat calling

• Diklakson

Ruang publik daring/online dengan tingkat pelecehan tertinggi adalah...

• Aplikasi chat

• Media Sosial

• Aplikasi kencan online

• Permainan virtual

Ruang publik luring/offline dengan tingkat pelecehan tertinggi adalah...

• Jalanan umum

• Kawasan pemukiman

• Transportasi Umum

• Mall/Pusat Perbelanjaan

Penanganan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Pemerintah dilakukan melalui cara-cara berikut, kecuali...

• Penjemputan, penampungan, dan pendampingan.

• Koordinasi dengan instansi lain dan/atau pihak lain yang terkait dalam rangka proses pemulangan bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ke wilayah asalnya.

• Melaporkan kepada aparatur penegak hukum yang berwenang tentang adanya Tindak Pidana Perdagangan Orang guna diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

• Melakukan pembiaran dan diam saja.