UTS PPKn Kelas 12 - SMK Maarif Ngawen

Perhatikan  dua  pasal  dalam  UUD  1945  berikut:

Pasal  27  ayat  (3):  "Setiap  warga  negara  berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam  upaya  pembelaan  negara."

Pasal  30  ayat  (1):  "Tiap-tiap  warga  negara  berhak  dan  wajib  ikut  serta  dalam  usaha  pertahanan  dan  keamanan  negara." 

Berdasarkan  kedua  pasal  di  atas,  dapat  disimpulkan  bahwa  …

• Setiap  warga  negara  memiliki  hak  dan  kewajiban  untuk  membela,  mempertahankan,  dan  mengamankan  negara.

• Warga  negara  bertanggung  jawab  untuk  membela,  mempertahankan,  dan  mengamankan  negara  sesuai  keinginannya.

• Tugas  membela  dan  mempertahankan  negara  hanya  menjadi  tanggung  jawab  sebagian  warga  negara.

• Setiap  warga  negara  memiliki  tanggung  jawab  untuk  membela  dan  mempertahankan  negara  sebagai  kewajiban.

• Membela  dan  mempertahankan  negara  merupakan  inisiatif  yang  dapat  dipilih  oleh  warga  negara.

Salah  satu  manfaat  dari  pelaksanaan  hak  dan  kewajiban  secara  seimbang  adalah  ....

• Meminimalisasi  pelanggaran.

• Tidak  adanya  ketimpangan  sosial.

• Membangun  karakter  patuh  pada  hukum.

• Meringankan  kerja  aparat  penegak  hukum.

• Terwujudnya  keadilan  dalam  kehidupan  di  masyarakat.

Pasal  29  ayat  (2)  UUD  1945  berbunyi:  "Negara  menjamin  kemerdekaan  tiap-tiap  penduduk  untuk  memeluk  agamanya  masing-masing  dan  beribadat  menurut  agamanya  dan  kepercayaannya  itu."

Apa  makna  dari  pasal  tersebut  dalam  kaitannya  dengan  hak  warga  negara?

• Warga  negara  berhak  memeluk  agama  tertentu  selama  disetujui  oleh  negara.

• Warga  negara  berhak  memeluk  dan  menjalankan  ibadah  sesuai  agama  dan  kepercayaannya,  tanpa  paksaan  dari  pihak  manapun.

• Warga  negara  wajib  memeluk  agama  yang  diakui  pemerintah,  tanpa  pengecualian.

• Warga  negara  berhak  menentukan  agama  orang  lain,  asalkan  sesuai  dengan  kepercayaan  mayoritas.

• Negara  memiliki  hak  untuk  mengatur  kegiatan  beribadah  warga  negara  sesuai  kondisi  tertentu.

Seorang  warga  negara  memiliki  hak-hak  yang  dijamin  oleh  konstitusi  dalam  berbagai  aspek  kehidupan. Hak itu melekat  pada  setiap  individu  dalam  posisinya  sebagai  bagian  dari  negara.  Berdasarkan  pernyataan  tersebut,  apa  yang  dimaksud  dengan  hak  warga  negara?

• Hak  yang  diberikan  negara  kepada  warganya  untuk  berperilaku  sesuai  keinginannya.

• Hak  yang  hanya  dimiliki  oleh  warga  negara  tertentu  atas  dasar  kedudukan  sosial.

• Hak  yang  diberikan  kepada  seseorang  setelah  memenuhi  kewajiban  sebagai  warga  negara.

• Seperangkat  hak  yang  melekat  dalam  diri  manusia  sebagai  anggota  sebuah  negara.

• Hak  yang  diberikan  kepada  warga  negara  yang  tinggal  di  wilayah  pemerintahan.

Sinta, warga negara Indonesia, dan Maria, yang berkewarganegaraan asing, tinggal di Indonesia. Keduanya memiliki hak asasi manusia yang diakui secara universal, seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan perlindungan, dan hak untuk diperlakukan dengan adil. Namun, ketika keduanya ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR, hanya Sinta yang dapat melanjutkan proses pencalonan karena Maria bukan warga negara Indonesia, sehingga tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Berdasarkan ilustrasi tersebut, apa yang dapat disimpulkan tentang perbedaan antara hak asasi manusia dan hak warga negara?

• Hak asasi manusia hanya berlaku bagi warga negara, sementara hak warga negara berlaku bagi semua orang.

• Maria tidak memiliki hak asasi manusia karena ia bukan warga negara Indonesia.

• Hak asasi manusia dimiliki oleh semua orang, tetapi hak warga negara hanya dimiliki oleh orang yang memiliki kewarganegaraan di negara tersebut.

• Hak warga negara lebih luas daripada hak asasi manusia karena mengatur kehidupan bernegara.

• Sinta dan Maria memiliki hak yang sama, termasuk hak untuk mencalonkan diri dalam pemerintahan.

Manakah yang merupakan contoh tindakan yang mencerminkan kewajiban warga negara?

• Menggunakan fasilitas umum secara bebas tanpa membayar pajak.

• Membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

• Mendapatkan pendidikan gratis tanpa harus mengikuti peraturan sekolah.

• Mengkritik kebijakan pemerintah tanpa memberikan kontribusi.

• Berbelanja di luar negeri tanpa mematuhi aturan bea cukai.

Pasal 28J ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."

Tindakan manakah di bawah ini yang paling mencerminkan kewajiban warga negara sesuai dengan Pasal 28J ayat (1)?

• Menyampaikan pendapat secara bebas di ruang publik tanpa mempertimbangkan pandangan orang lain.

• Menghormati pendapat orang lain hanya jika sejalan dengan pandangan pribadi.

• Mengutamakan kebebasan berpendapat, meskipun dapat menyinggung perasaan pihak lain.

• Menjalankan kebebasan berpendapat dengan tetap menghormati hak orang lain dalam diskusi.

• Menyampaikan kritik terhadap pemerintah secara terbuka tanpa memikirkan dampak sosialnya.

Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini:

1)      Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap orang tanpa memandang perbedaan.

2)      Mengembangkan sikap saling menghormati dalam interaksi antar individu.

3)      Menghargai pendapat orang lain dalam musyawarah.

4)      Memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dengan penuh rasa kemanusiaan.

5)      Menjunjung tinggi hak-hak orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan pernyataan di atas, kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab ditunjukkan oleh nomor ....

• 1, 2, 3, dan 4

• 1, 2, 3, dan 5

• 1, 2, 4, dan 5

• 2, 3, 4, dan 5

• 1, 3, 4, dan 5

Hak warga negara untuk bersatu dan bekerja sama, baik dalam masyarakat maupun dalam menjaga keutuhan bangsa, merupakan bagian dari pengamalan Pancasila sila ....

• Persatuan Indonesia

• Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

• Ketuhanan yang Maha Esa

• Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

• Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun untuk seluruh anak bangsa. Kebijakan ini bertujuan agar setiap warga negara memperoleh haknya dalam pendidikan yang layak. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan nilai instrumental dari Sila Pancasila ke....

• Sila Pertama

• Sila Kedua

• Sila Ketiga

• Sila Keempat

• Sila Kelima