Ujian Sejarah Indonesia Kelas XII

Pemberontakan PKI 1948 diperkuat dengan adanya unsur persenjataan dan anggota ex-militer yang dapat dikatakan mumpuni, sebagai akibat dari kebijakan dari kabinet Hatta. Kebijakan tersebut bernama Re-Ra (Reorganisasi dan Rasionalisasi) di tubuh militer Indonesia yang dianggap tidak proporsional. Diantara berikut adalah isi dari Re-Ra, kecuali...

• Mereorganisasi sumber daya manusia dalam sektor militer menjadi sektor produksi

• Melakukan Demobilisasi anggota/perwira militer yang menginginkan kembali ke pekerjaannya semula

• Mengirimkan perwira militer menuju Kementerian Pengembangan dan Pemuda

• Memulangkan (mencopot) anggota/perwira militer kembali menuju desa

• Merekrut pasukan berdarah campuran Indo-Belanda

Pemberontakan dengan gaung negara bercorak DI/TII memiliki beberapa faktor yang memunculkan hal tersebut dapat terjadi. Beberapa faktor tersebut antara lain, kecuali...

• Adanya dukungan dari negara-negara bercorak Islam lainnya

• Kekecewaan terhadap pembentukan wilayah Republik Indonesia dan Federasi Indo-Belanda

• Penarikan unsur senjata dan demobilisasi tentara rakyat (laskar)

• Adanya iming-iming jabatan yang lebih tinggi oleh pimpinan DI/TII atau negara Islam

• Kekosongan wilayah (vakum) dari unsur pemerintahan dan militer resmi

Pada tahun 1949, terjadi pemberontakan militer di Jawa Barat. Pemberontakan ini dilatarbelakangi ketidaksetujuan atas pembentukan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) di negara bagian Pasundan. APRIS memiliki pondasi dari Divisi Siliwangi dan meminta untuk mereka tidak dibubarkan serta diangkat sebagai bagian dari militer resmi. Proposal ini kemudian ditolak oleh Hatta yang dijawab oleh para pemberontak dengan terbentuknya APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) dibawah pimpinan..

• Kapten Pierre Tendean

• Mayor Werner Herzog

• Letnan Abikoesno

• Kolonel T. B. Simatupang

• Kapten Raymond Pierre Paul Westerling

Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) pada 1956 terjadi karena terdapat ketidakpuasan atas respon dan tanggung jawab pemerintah dalam kesejahteraan militer di daerah-daerah luar Jawa, khususnya di Sumatera dan Sulawesi. Para pemberontak kemudian menentang kebijakan Kepala Staf AD dan kemudian melakukan perlawanan bersenjata. PRRI/Permesta memiliki beberapa dewan yang tersebar yaitu, kecuali...

• Dewan Banteng

• Dewan Gajah

• Dewan Garuda

• Dewan Manguni

• Dewan Buaya

Terdapat pendapat tentang bagaimana sifat dari presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Soekarno dan Hatta. Bahwa Soekarno memiliki sifat solidarity maker dan Hatta bertipe administrator. Hal ini kemudian menjelaskan perangai dan cara mereka berdua menyikapi visi pembangunan Indonesia. Ilmuwan/Sejarawan yang menggolongkan sikap dari keduanya ialah ...

• Herbert Feith

• M. C. Ricklefs

• Rijklof van Goens

• Anthony Reid

• A. B. Lapian

Kabinet Natsir yang terbentuk pada 1950 hingga 1951 dibantu oleh partai koalisi kabinet, yaitu ...

• Murba

• PKI

• PNI

• NU

• Masyumi

Kabinet Soekiman juga terguncang dengan adanya keputusan yang tidak populis, bahkan cenderung kontroversial. Kebijakan tersebut berasal dari Kementerian Kehakim

Siapa yang mencetuskan kebijakan ini?

• Mr. Kartonyono

• Moh. Yamin

• J. Latuharhary

• Frans Sumual

• Soewirjo Sandjojo

Hal ini merembet dengan keputusan mosi tidak percaya yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan kala itu, yaitu ...

• Mr. Burhanuddin Harahap

• Mr. Assat

• Sultan Hamengkubuwana X

• Mr. Iwa Kusumasumantri

• Zulkifli Lubis

Sering terjadinya pergantian kabinet dalam system demokrasi liberal mengakibatkan..

• Munculnya partai oposisi

• Berkuasanya partai pemerintahan

• Tidak stabilnya pemerintahan

• Tidak berperannya perdana menteri dalam kabinet

• Digantikanya system demokrasi liberal dengan demokrasi Pancasila