Bab 7

Pemerintahan daerah di Indonesia mencakup

• Pemerintah provinsi

• Pemerintah kota

• Pemerintah kabupaten

• Pemerintah negara bagian

Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggungjawab daerah dilaksanakan berasarkan asas ... (1), sedangkan urusan pemerintahan yang bukan merupakan tanggungjawab pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan asas ... (2)

• (1) Otonomi (2) Dekonsentrasi dan tugas pembantuan

• (1) Otonomi (2) Desentralisasi

• (1) Efektivitas (2) Desentralisasi

• (1) Efektivitas (2) Stabilisasi dan Dekonsentrasi

UU yang mengatur terkait hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan daerah ditunjukkan pada

• UU No. 1 Tahun 2023

• UU No. 1 Tahun 2022

• UU No. 4 Tahun 2016

• UU No. 4 Tahun 2017

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemda yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut

• Benar

• Salah

1) Mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya daerah yang efisien

2) Mengembangkan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam meminimalkan ketimpangan vertikan dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah

3) Mendorong peningkatan kualitas belanja daerah

4) Harmonisasi kebijakan fiskal pemerintah daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal

• 1, 3, 4

• 2, 3, 4

• 2, 3, 1

• Semua Benar

Answer explanation

1) Mengembangkan sistem pajak yang mendukung alokasi sumber daya NASIONAL yang efisien

2) Mengembangkan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda dalam meminimalkan ketimpangan vertikan dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah

3) Mendorong peningkatan kualitas belanja daerah

4) Harmonisasi kebijakan fiskal pemerintah daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal

Ruang lingkup hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemda mepresentasikan desentralisasi fiskal dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan fiskal kepada Pemda. Adapun ruang lingkup hubungan keuangan antara Pemerintah pusat dengan Pemda, meliputi...kecuali

• Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi

• Pengelolaan Transfer ke Daerah

• Pengelolaan Belanja Daerah

• Pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal daerah

Answer explanation

Ruang lingkup HKPD :

1) Pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi

2) Pengelolaan transfer ke daerah

3) Pengelolaan belanja daerah

4) Pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah

5) Pelaksanaan sinergi kebijakan NASIONAL

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

3) Pajak Alat berat (PAB)

4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

5) Pajak Air Permukaan (PAP)

6) Pajak Rokok

7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
Bentuk Pajak berikut merupakan bentuk pajak yang dipungut oleh

• DJP

• Pemkab/Pemkot

• Pemprov

• Pemerintah Pusat

1) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

2) Bea perolehan Hak atas Tanah dan Banunan (BPHTB)

3) Pajak barang dan Jasa tertentu (PBJT)

4) Pajak Reklame

5) Pajak Air Tanah (PAT)

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

7) Pajak Sarang burung Walet

8) Opsen PKB

9) Opsen BBNKB

Bentuk pajak yang disebutkan merupakan Bentuk Pajak yang dipungut oleh

• Pemerintah pusat

• Pemkab/Pemkot

• Pemda

• DJP

Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu ...

• Pajak Barang dan Jasa tertentu (PBJT)

• Pajak Konsumsi dan hiburan

• Pajak daerah

• Pajak Pemerintah Pusat

PBJT merupakan pajak yang dibayar oleh konsumen akhir atas konsumsi barang/jasa tertentu

• Benar

• Salah