TES TWK Bahasa Indonesia

Perhatian puisi rumpang berikut!

Alamku Indonesia

Bermacam-macam bunga bermekaran

Hawanya sejuk menyehatkan

Hatiku ingin menari

[.....]

Karya : Bambang Lukito

Dikutip dari : Suryono Suyatmo, Joko Adi Sasmito, Erli Yetti, Antologi Puisi Indonesia Modern Anak-Anak, Jakarta, Yayasan Bogor Indonesia, 2008.

Larik bermajas perbandingan yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah . . . .

• Seperti kain terjuntai di atas lantai

• Bak permata dalam genggamanku

• Bagai bunga bermekaran di taman

• Bagaikan burung yang terbang tinggi

• Bagaikan gunung yang menjulang tinggi

Kalimat yang menggunakan kata berimbuhan ke-an yang bermakna "tidak disengaja" adalah . . .

• Rumahnya ada di dekat kantor kelurahan

• Kerinduannya tidak dapat dibendung

• Ketika hujan deras, rumahnya kemasukan air

• Semenjak menjadi siswa SMA kemandiriannya mulai tampak

• Pak hasan ditinggal di Kebagusan

Perhatikan paragraf berikut ini!

Untuk meningkatkan pelayaran langsung dari Indonesia ke Australia, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II menggandeng Pelabuhan Townsville Australia. Kerjasama tersebut menjadikan Pelabuhan Townsville sebagai sister port. Kerjasama akan diteken oleh Direktur Utama Pelindo II RJ Lino dan CEO Pelabuhan Townsville Renita Garrad pada Jumat (13/1/2015). Dirut Pelindo II RJ Lino menuturkan dengan kerjasama ini diharapkan bisa menjadi langkah awal menjalin hubungan antara Pelindo II dengan Pelabuhan Townsville. (kompas.com)

Ide pokok paragraf tersebut adalah . . .

• Peningkatan pelayaran dari Indonesia

• Kerjasama PT Pelindo II dan Pelabuhan Townsville

• Pengukuhan Pelabuhan Townsville sebagai sister port

• Penandatanganan kerjasama PT Pelindo II

• Langkah awal hubungan PT Pelindo II dan Pelabuhan Townsville

Sebagai negara kepulauan-tropis terbesar di dunia, Indonesia berpeluang besar melewati ujian ekonomi tahun ini dan ke depannya dengan mengakselerasi kinerja ekonomi biru nasional. Konferensi Persatuan Bangsa-bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan (UNCSD) telah mendefinisikan ekonomi biru sebagai aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk menumbuhkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan ekosistem laut. Sejumlah negara, di antaranya Australia, Korea Selatan, dan Cina telah memanfaatkan peluang besar dari ceruk ekonomi biru. Kontribusinya rata-rata telah mencapai 4,4 hingga sembilan persen terhadap total PDB mereka (The Aims Index of Marine Industry, 2020; Park, 2014; Xuemei, dkk., 2021).

 

Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan teramat besar. Namun pemanfaatannya belum optimal. Sejak 2019 silam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menaruh target lompatan peningkatan kontribusi ekonomi biru ke dalam PDB menjadi 12,5 persen di 2045. Dua Masalah Ekonomi Biru di Indonesia Mari lihat hasil pengukuran Indeks Pembangunan Ekonomi Biru (BEDI) yang dikeluarkan pertama kali pada 2020 oleh Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum). Posisi Indonesia baru berada pada peringkat 36 dari 47 negara dengan skor 4,3. Lalu, apa penyebabnya?  Ternyata ada dua dari delapan indikator BEDI Indonedia mendapat nilai rendah sehingga perlu perbaikan. Pertama, indikator Indeks Pembangunan Inklusif (Inclusive Development Index). Pada indikator ini, Indonesia hanya memperoleh skor 0,25. Ini menjelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut di Tanah Air belum sepenuhnya terdistribusi merata secara etnis, gender, maupun antargenerasi. Indikator kedua terkait Indeks Tata Kelola (Governance Index) meliputi pengukuran sejumlah aspek penting terkait kebijakan dan kapasitas kelembagaan, lingkungan usaha, kualitas air, energi, pelayaran dan sumber daya alam. Indonesia mendapat nilai 0,3 atau ada potensi mengalami masalah lingkungan dengan derajat tinggi, termasuk akibat dari tingginya pembuangan sampah plastik di laut. Sebelumnya, peringatan serupa juga tersaji di dalam laporan The Economist Intelligent Unit (2019) yang menempatkan Indonesia pada urutan 18 dari 20 negara dalam hal pengelolaan kualitas air-baik dari limbah rumah tangga maupun industri. Persoalan lain yaitu tingginya angka kemiskinan di daerah pesisir dan keterbatasan infrastruktur. Sebagai contoh, infrastruktur penyaluran bahan bakar minyak untuk nelayan kecil dan tradisional.

 

Indonesia memiliki lebih dari 11 ribu desa pesisir tersebar dari pulau paling timur hingga barat. Sementara infrastruktur layanan penyaluran BBM (SPBUN) hanya ada di 388 titik. Itu pun tidak semua berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya, nelayan harus membeli BBM secara eceran dengan harga tinggi. Bahkan di sejumlah daerah, nelayan membayar 30 – 50 persen lebih mahal dari harga ketetapan pemerintahan. Keterbatasan infrastruktur telah menyebabkan tingginya beban biaya produksi nelayan dan sekaligus melemahkan daya saing produk perikanan nasional di pasar dunia.

 

Ikhtiar kebangsaan untuk menaikkan kontribusi ekonomi biru terhadap PDB Indonesia membutuhkan perbaikan dalam hal inklusivitas dan tata kelola sumber daya kelautan. Perbaikan terhadap keduanya mensyaratkan partisipasi publik lebih luas lagi dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Penelitian bersama Laboratorium Indonesia 2045 dengan SDGs Center UNDIP dan PKSPL IPB (2022) berhasil memetakan sektor prioritas ekonomi biru. Hal ini dengan mempertimbangkan tiga faktor pemungkin (enabling factors) yang berlaku di Tanah Air: ketersediaan investasi, teknologi dan inovasi, serta sumber daya.

 

            Pada fase paling awal, hingga 2024, Indonesia disarankan untuk berfokus pada dua sektor saja: perikanan dan wisata bahari. Kunci keberhasilan keduanya ada pada penguatan ekosistem usaha hulu-hilir melalui kelembagaan ekonomi rakyat atau koperasi. Koperasi dapat meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat (baca: perorangan) menjadi lebih berskala dan punya daya tahan lebih, termasuk dalam memperluas layanan BBM di desa-desa nelayan maupun melibatkan lebih banyak lagi masyarakat lokal dalam pengembangan wisata alam. Sedangkan untuk fase menengah, yakni periode 2024 hingga 2029, selain menjaga keberlanjutan pemanfaatan dua sektor ekonomi dari fase sebelumnya (perikanan dan wisata bahari), Indonesia juga sudah harus mulai berinvestari mempersiapkan sektor masa depan yang sedang berkembang (emerging future sector). Sektor ini mulai dari energi terbarukan, perkapalan, kepelabuhan, logistik dan rantai dingin hingga desalinasi air dan kimia berbasis laut. Puncaknya, pada rentang 2029 hingga 2045 atau menuju 100 tahun Indonesia merdeka – seluruh potensi ekonomi biru nasional sudah dapat digerakkan secara mapan, inklusif, dan bekelanjutan. Pada fase lanjutan ini, akselerasi potensi ekonomi biru diharapkan sudah berada pada titik ideal: antara pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan ekologi. Syaratnya, prioritas sektor ekonomi biru di tiap-tiap fase harus diiukuti dengan penyesuaian fokus anggaran dan postur kelembagaan. Maka, keberhasilan mengakselerasi ekonomi bumi telah menjadi solusi menghadapi tantangan ekonomi di 2023 dan mengantarkan Indonesia emas 2045.

 (Sumber:www.katadata.co.id)

Judul yang tepat untuk teks tersebut adalah . . . .

 

• Tantangan Ekonomi Biru 2023

• Potensi Kemaritiman Indonesia di Mata Dunia

• Akselerasi Potensi Ekonomi Kelautan

• Potensi dan Tantangan Ekonomi Biru Indonesia

• Fokus Wisata Bahari Indonesia di Tahun Emas

Sebagai negara kepulauan-tropis terbesar di dunia, Indonesia berpeluang besar melewati ujian ekonomi tahun ini dan ke depannya dengan mengakselerasi kinerja ekonomi biru nasional. Konferensi Persatuan Bangsa-bangsa tentang Pembangunan Berkelanjutan (UNCSD) telah mendefinisikan ekonomi biru sebagai aktivitas pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk menumbuhkan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan ekosistem laut. Sejumlah negara, di antaranya Australia, Korea Selatan, dan Cina telah memanfaatkan peluang besar dari ceruk ekonomi biru. Kontribusinya rata-rata telah mencapai 4,4 hingga sembilan persen terhadap total PDB mereka (The Aims Index of Marine Industry, 2020; Park, 2014; Xuemei, dkk., 2021).

 

Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan teramat besar. Namun pemanfaatannya belum optimal. Sejak 2019 silam, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menaruh target lompatan peningkatan kontribusi ekonomi biru ke dalam PDB menjadi 12,5 persen di 2045. Dua Masalah Ekonomi Biru di Indonesia Mari lihat hasil pengukuran Indeks Pembangunan Ekonomi Biru (BEDI) yang dikeluarkan pertama kali pada 2020 oleh Forum Negara-Negara Pulau dan Kepulauan (AIS Forum). Posisi Indonesia baru berada pada peringkat 36 dari 47 negara dengan skor 4,3. Lalu, apa penyebabnya?  Ternyata ada dua dari delapan indikator BEDI Indonedia mendapat nilai rendah sehingga perlu perbaikan. Pertama, indikator Indeks Pembangunan Inklusif (Inclusive Development Index). Pada indikator ini, Indonesia hanya memperoleh skor 0,25. Ini menjelaskan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut di Tanah Air belum sepenuhnya terdistribusi merata secara etnis, gender, maupun antargenerasi. Indikator kedua terkait Indeks Tata Kelola (Governance Index) meliputi pengukuran sejumlah aspek penting terkait kebijakan dan kapasitas kelembagaan, lingkungan usaha, kualitas air, energi, pelayaran dan sumber daya alam. Indonesia mendapat nilai 0,3 atau ada potensi mengalami masalah lingkungan dengan derajat tinggi, termasuk akibat dari tingginya pembuangan sampah plastik di laut. Sebelumnya, peringatan serupa juga tersaji di dalam laporan The Economist Intelligent Unit (2019) yang menempatkan Indonesia pada urutan 18 dari 20 negara dalam hal pengelolaan kualitas air-baik dari limbah rumah tangga maupun industri. Persoalan lain yaitu tingginya angka kemiskinan di daerah pesisir dan keterbatasan infrastruktur. Sebagai contoh, infrastruktur penyaluran bahan bakar minyak untuk nelayan kecil dan tradisional.

 

Indonesia memiliki lebih dari 11 ribu desa pesisir tersebar dari pulau paling timur hingga barat. Sementara infrastruktur layanan penyaluran BBM (SPBUN) hanya ada di 388 titik. Itu pun tidak semua berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya, nelayan harus membeli BBM secara eceran dengan harga tinggi. Bahkan di sejumlah daerah, nelayan membayar 30 – 50 persen lebih mahal dari harga ketetapan pemerintahan. Keterbatasan infrastruktur telah menyebabkan tingginya beban biaya produksi nelayan dan sekaligus melemahkan daya saing produk perikanan nasional di pasar dunia.

 

Ikhtiar kebangsaan untuk menaikkan kontribusi ekonomi biru terhadap PDB Indonesia membutuhkan perbaikan dalam hal inklusivitas dan tata kelola sumber daya kelautan. Perbaikan terhadap keduanya mensyaratkan partisipasi publik lebih luas lagi dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Penelitian bersama Laboratorium Indonesia 2045 dengan SDGs Center UNDIP dan PKSPL IPB (2022) berhasil memetakan sektor prioritas ekonomi biru. Hal ini dengan mempertimbangkan tiga faktor pemungkin (enabling factors) yang berlaku di Tanah Air: ketersediaan investasi, teknologi dan inovasi, serta sumber daya.

 

            Pada fase paling awal, hingga 2024, Indonesia disarankan untuk berfokus pada dua sektor saja: perikanan dan wisata bahari. Kunci keberhasilan keduanya ada pada penguatan ekosistem usaha hulu-hilir melalui kelembagaan ekonomi rakyat atau koperasi. Koperasi dapat meningkatkan kapasitas ekonomi rakyat (baca: perorangan) menjadi lebih berskala dan punya daya tahan lebih, termasuk dalam memperluas layanan BBM di desa-desa nelayan maupun melibatkan lebih banyak lagi masyarakat lokal dalam pengembangan wisata alam. Sedangkan untuk fase menengah, yakni periode 2024 hingga 2029, selain menjaga keberlanjutan pemanfaatan dua sektor ekonomi dari fase sebelumnya (perikanan dan wisata bahari), Indonesia juga sudah harus mulai berinvestari mempersiapkan sektor masa depan yang sedang berkembang (emerging future sector). Sektor ini mulai dari energi terbarukan, perkapalan, kepelabuhan, logistik dan rantai dingin hingga desalinasi air dan kimia berbasis laut. Puncaknya, pada rentang 2029 hingga 2045 atau menuju 100 tahun Indonesia merdeka – seluruh potensi ekonomi biru nasional sudah dapat digerakkan secara mapan, inklusif, dan bekelanjutan. Pada fase lanjutan ini, akselerasi potensi ekonomi biru diharapkan sudah berada pada titik ideal: antara pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan ekologi. Syaratnya, prioritas sektor ekonomi biru di tiap-tiap fase harus diiukuti dengan penyesuaian fokus anggaran dan postur kelembagaan. Maka, keberhasilan mengakselerasi ekonomi bumi telah menjadi solusi menghadapi tantangan ekonomi di 2023 dan mengantarkan Indonesia emas 2045.

(Sumber:www.katadata.co.id)

Apa tujuan dari penelitian Laboratorium Indonesia 2045 dengan SDGs Center UNDIP dan PKSPL IPB (2022)?

 

• Menumbuhkan ekonomi Indonesia dengan memanfaatkan sumberdaya kelautan

• Meningkatkan inklusivitas dan tata kelola sumber daya kelautan

• Memetakan sektor prioritas ekonomi biru Indonesia

• Menjaga keberlangsungan ekosistem laut Indonesia

• Menentukan kontribusi ekonomi biru terhadap PDB Indonesia

Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengemukakan bahwa ikut serta badan usaha hanyalah sebatas membuat, mengelola, dan merawat sistemnya, sedangkan mekanisme kerja yang berhubungan dengan data harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi bocornya data tersebut.

Perbaikan kata bentukan yang salah pada kalimat tersebut adalah. . .

• membuat seharusnya membuatkan

• ikut serta seharusnya keikutsertaan

• berhubungan seharusnya berhubung

• mengemukakan seharusnya dikemukakan

• bocornya seharusnya dibocorkannya

(1) Saat ini memakai kimono bagi yang berhijab tidak lagi menjadi masalah. (2) Hal ini disebabkan sudah terdapat toko yang menyewakan kimono untuk para hijabers. (3) Seperti yang dilansir dari WorlofBuzz, Yemeyakata adalah sebuah toko penyewaan kimono yang melayani pelanggan asing. (4) Adanya toko ini telah banyak memperoleh pujian sebab memproduksi kimono dengan adanya jilbab yang diserasikan dengan pakaian kimono. (5) Toko Yemeyakata sendiri berlokasi di Shimoghyoku, Manjujicho, Kyoto-shi, Kyoto Jepang.

Kalimat utama paragraph tersebut terdapat pada kalimat nomor . . .

• (1)

• (2)

• (3)

• (4)

• (5)

Kasus penyebaran tuberkolosis atau TBC cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Penyakit menular ini tidak pandang bulu. Anak-anak pun banyak menderita penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tubercolusis tersebut. Data Kementrian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan, meski terjadi penurunan pada 2020 dan 2021, kasus TBC kembali melonjak pada 2022. Tercatat ada 694.808 kasus TBC pada tahun lalu atau naik 57% dibandingkan tahun sebelumnya.

 

Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara rawan TBC. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendudukkan Indonesia di urutan kedua setelah India, yakni menyumbang 9,2% dari total kasus global.

 

Tingginya penderita anak perlu menjadi perhatian karena cenderung lebih sulit terdeteksi. Ini lantaran gejala yang dialami anak umumnya tidak terlalu spesifik. Gejala yang sering dijumpai pada anak seperti batuk persisten, demam lama, lemas, lesu, dan tidak aktif. Kondisi anak penderita TBC juga tidak lepas dari gangguan gizi buruk yang menyebabkan berat badan turun atau gagal tumbuh atau stunting.

 

Kedua masalah kesehatan anak tersebut saling berkaitan. Semakin rendah status gizinya, semakin tinggi resikonya menderita tuberkulosis dibandingkan anak dengan gizi normal.

 

Menurut The Indonesian Journal of Infectious Disease, balita dengan Stunting berisiko 2,96 kali untuk sakit tuberkulosis dan balita yang severely stunting berisiko 8,18 kali. Mengingat kasusnya yang cukup tinggi di Indonesia, keduanya telah menjadi program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penurunan stunting bisa mencapai angka 14% pada 2024 dan eliminasi TBC diharapkan terjadi pada 2030. Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan, temuan kasus TBC yang meningkat pada 2022 seiring makin gencarnya pendeteksian oleh pemerintah dan para surveilans. “Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh jajaran kesehatan memprioritaskan pencarian para penderita TBC, agar 90% dari jumlah itu dapat dideteksi pada 2024” kata Syahril, seperti dikutip dari Antara.

 

Saat ini, kasus TBC anak masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jakarta adalah salah satu sentra penularan TBC anak. Pada 2022 tercatat 7.450 anak penderita TBC anak. Pada 2022 tercatat 7.450 anak penderita TBC, atau mencapai 16,4% dari total 45.320 pasien TBC yang sedang ditangani di wilayah tersebut. Selain itu, lonjakan kasus juga terjadi di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mencatat 619 anak balita terkonfirmasi TBC sepanjang 2022. Mayoritas masih berusia di bawah lima tahum (balita). Menurut data Kemenkes, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penemuan kasus TBC anak tertinggi pada 2021. Jumlahnya mencapai 90,6%. Kemudian Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Banten menyusul di posisi berikutnya. Namun, cakupan penemuan kasus di empat provinsi tersebut hanya di kisaran 50%, sedangkan di Jawa Timur sebesar 24%. Ini menunjukkan masih banyak kasus TBC pada anak yang belum terdeteksi. Kondisi ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah karena bisa menjadi sumber penularan TBC di masyarakat. Biasanya anak tertular TBC dari orang dewasa yang kontak dekat dengannya. Meski begitu, anak pun bisa juga menularkan penyakit ini ke orang lain.

 

Laporan WHO menunjukkan ada hubungan antara prevalensi tuberkulosis dengan kesejahteraan penduduk yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Semakin tinggi PDB per kapita suatu negara semakin rendah tingkat prevalensi TBC di negara tersebut. WHO mencatat jumlah kasus TBC dan kematian mengalami penurunan di Eropa Barat, Amerika Utara seiring dengan meningkatnya pendapatan, penurunan tingkat kemiskinan, serta perbaikan perumahan dan nutrisi.

 

(Sumber:www.katadata.co.id)

Apa yang menyebabkan anak sulit terdeteksi menderita TBC?

• Gejala yang terlalu spesifik

• Gangguan gizi buruk

• Kondisi tubuh yang lebih tahan terhadap bakteri Mycobacterium tuberculosis

• Tidak terkena paparan lingkungan yang tinggi dengan bakteri penyebab TBC

• Data yang diberikan tidak mencukupi

Kasus penyebaran tuberkolosis atau TBC cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Penyakit menular ini tidak pandang bulu. Anak-anak pun banyak menderita penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tubercolusis tersebut. Data Kementrian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan, meski terjadi penurunan pada 2020 dan 2021, kasus TBC kembali melonjak pada 2022. Tercatat ada 694.808 kasus TBC pada tahun lalu atau naik 57% dibandingkan tahun sebelumnya.

 

Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara rawan TBC. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendudukkan Indonesia di urutan kedua setelah India, yakni menyumbang 9,2% dari total kasus global.

 

Tingginya penderita anak perlu menjadi perhatian karena cenderung lebih sulit terdeteksi. Ini lantaran gejala yang dialami anak umumnya tidak terlalu spesifik. Gejala yang sering dijumpai pada anak seperti batuk persisten, demam lama, lemas, lesu, dan tidak aktif. Kondisi anak penderita TBC juga tidak lepas dari gangguan gizi buruk yang menyebabkan berat badan turun atau gagal tumbuh atau stunting.

 

Kedua masalah kesehatan anak tersebut saling berkaitan. Semakin rendah status gizinya, semakin tinggi resikonya menderita tuberkulosis dibandingkan anak dengan gizi normal.

 

Menurut The Indonesian Journal of Infectious Disease, balita dengan Stunting berisiko 2,96 kali untuk sakit tuberkulosis dan balita yang severely stunting berisiko 8,18 kali. Mengingat kasusnya yang cukup tinggi di Indonesia, keduanya telah menjadi program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penurunan stunting bisa mencapai angka 14% pada 2024 dan eliminasi TBC diharapkan terjadi pada 2030. Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan, temuan kasus TBC yang meningkat pada 2022 seiring makin gencarnya pendeteksian oleh pemerintah dan para surveilans. “Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh jajaran kesehatan memprioritaskan pencarian para penderita TBC, agar 90% dari jumlah itu dapat dideteksi pada 2024” kata Syahril, seperti dikutip dari Antara.

 

Saat ini, kasus TBC anak masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jakarta adalah salah satu sentra penularan TBC anak. Pada 2022 tercatat 7.450 anak penderita TBC anak. Pada 2022 tercatat 7.450 anak penderita TBC, atau mencapai 16,4% dari total 45.320 pasien TBC yang sedang ditangani di wilayah tersebut. Selain itu, lonjakan kasus juga terjadi di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mencatat 619 anak balita terkonfirmasi TBC sepanjang 2022. Mayoritas masih berusia di bawah lima tahum (balita). Menurut data Kemenkes, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penemuan kasus TBC anak tertinggi pada 2021. Jumlahnya mencapai 90,6%. Kemudian Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Banten menyusul di posisi berikutnya. Namun, cakupan penemuan kasus di empat provinsi tersebut hanya di kisaran 50%, sedangkan di Jawa Timur sebesar 24%. Ini menunjukkan masih banyak kasus TBC pada anak yang belum terdeteksi. Kondisi ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah karena bisa menjadi sumber penularan TBC di masyarakat. Biasanya anak tertular TBC dari orang dewasa yang kontak dekat dengannya. Meski begitu, anak pun bisa juga menularkan penyakit ini ke orang lain.

 

Laporan WHO menunjukkan ada hubungan antara prevalensi tuberkulosis dengan kesejahteraan penduduk yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Semakin tinggi PDB per kapita suatu negara semakin rendah tingkat prevalensi TBC di negara tersebut. WHO mencatat jumlah kasus TBC dan kematian mengalami penurunan di Eropa Barat, Amerika Utara seiring dengan meningkatnya pendapatan, penurunan tingkat kemiskinan, serta perbaikan perumahan dan nutrisi.

 

(Sumber:www.katadata.co.id)

Mengapa anak-anak yang menderita stunting berisiko lebih tinggi untuk sakit TBC dibandingkan dengan anak dengan status gizi normal?

• Karena mereka lebih rentan terkena infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis

• Karena mereka cenderung mengalami gangguan sistem kekebalan tubuh

• Karena gejala TBC pada anak yang stunting cenderung lebih spesifik

• Karena anak dengan stunting cenderung mengalami gangguan pernapasan

• Karena status gizi buruk dapat melemahkan tubuh dan meningkatkan risiko infeksi TBC

Kasus penyebaran tuberkolosis atau TBC cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Penyakit menular ini tidak pandang bulu. Anak-anak pun banyak menderita penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tubercolusis tersebut. Data Kementrian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan, meski terjadi penurunan pada 2020 dan 2021, kasus TBC kembali melonjak pada 2022. Tercatat ada 694.808 kasus TBC pada tahun lalu atau naik 57% dibandingkan tahun sebelumnya.

 

Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai negara rawan TBC. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendudukkan Indonesia di urutan kedua setelah India, yakni menyumbang 9,2% dari total kasus global.

 

Tingginya penderita anak perlu menjadi perhatian karena cenderung lebih sulit terdeteksi. Ini lantaran gejala yang dialami anak umumnya tidak terlalu spesifik. Gejala yang sering dijumpai pada anak seperti batuk persisten, demam lama, lemas, lesu, dan tidak aktif. Kondisi anak penderita TBC juga tidak lepas dari gangguan gizi buruk yang menyebabkan berat badan turun atau gagal tumbuh atau stunting.

 

Kedua masalah kesehatan anak tersebut saling berkaitan. Semakin rendah status gizinya, semakin tinggi resikonya menderita tuberkulosis dibandingkan anak dengan gizi normal.

 

Menurut The Indonesian Journal of Infectious Disease, balita dengan Stunting berisiko 2,96 kali untuk sakit tuberkulosis dan balita yang severely stunting berisiko 8,18 kali. Mengingat kasusnya yang cukup tinggi di Indonesia, keduanya telah menjadi program prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penurunan stunting bisa mencapai angka 14% pada 2024 dan eliminasi TBC diharapkan terjadi pada 2030. Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan, temuan kasus TBC yang meningkat pada 2022 seiring makin gencarnya pendeteksian oleh pemerintah dan para surveilans. “Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta seluruh jajaran kesehatan memprioritaskan pencarian para penderita TBC, agar 90% dari jumlah itu dapat dideteksi pada 2024” kata Syahril, seperti dikutip dari Antara.

 

Saat ini, kasus TBC anak masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jakarta adalah salah satu sentra penularan TBC anak. Pada 2022 tercatat 7.450 anak penderita TBC anak. Pada 2022 tercatat 7.450 anak penderita TBC, atau mencapai 16,4% dari total 45.320 pasien TBC yang sedang ditangani di wilayah tersebut. Selain itu, lonjakan kasus juga terjadi di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul mencatat 619 anak balita terkonfirmasi TBC sepanjang 2022. Mayoritas masih berusia di bawah lima tahum (balita). Menurut data Kemenkes, Jawa Barat menjadi provinsi dengan penemuan kasus TBC anak tertinggi pada 2021. Jumlahnya mencapai 90,6%. Kemudian Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Banten menyusul di posisi berikutnya. Namun, cakupan penemuan kasus di empat provinsi tersebut hanya di kisaran 50%, sedangkan di Jawa Timur sebesar 24%. Ini menunjukkan masih banyak kasus TBC pada anak yang belum terdeteksi. Kondisi ini juga perlu menjadi perhatian pemerintah karena bisa menjadi sumber penularan TBC di masyarakat. Biasanya anak tertular TBC dari orang dewasa yang kontak dekat dengannya. Meski begitu, anak pun bisa juga menularkan penyakit ini ke orang lain.

 

Laporan WHO menunjukkan ada hubungan antara prevalensi tuberkulosis dengan kesejahteraan penduduk yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Semakin tinggi PDB per kapita suatu negara semakin rendah tingkat prevalensi TBC di negara tersebut. WHO mencatat jumlah kasus TBC dan kematian mengalami penurunan di Eropa Barat, Amerika Utara seiring dengan meningkatnya pendapatan, penurunan tingkat kemiskinan, serta perbaikan perumahan dan nutrisi.

 

(Sumber:www.katadata.co.id)

Apa hubungan antara prevalensi TBC dengan kesejahteraan penduduk?

• Semakin tinggi PDB perkapita suatu negara, semakin tinggi tingkat prevalensi TBC di negara tersebut

• Semakin rendah PDB per kapita suatu negara, semakin rendah tingkat prevalensi TBC di negara tersebut

• Semakin tinggi PDB per kapita suatu negara, semakin rendah tingkat prevalensi TBC di negara tersebut

• Semakin rendah PDB per kapita suatu negara, semakin tinggi tingkat prevalensi TBC di negara tersebut

• PDB perkapita sebuah negara belum tentu memengaruhi prevalensi TBC