TEST

Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama?

• 17 (tujuh belas) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran

• 14 (empat belas) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran

• 5 (lima) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran

• 3  (tiga) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran

• 7  (tujuh) hari sejak diketahui dan/atau ditemukannya pelanggaran

Formulir Model A.1 digunakan dalam kasus dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari  ?

• Temuan

• Investigasi

• Supervisi

• Laporan

• Pantauan

Formulir Model A.2 digunakan dalam kasus dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang berasal dari ?

• Temuan

• Investigasi

• Supervisi

• Laporan

• Pantauan

Berikut ini Syarat Formal laporan berdasarkan Perbawaslu No.8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi hal-hal berikut, kecuali :

• Identitas pelapor

• Nama dan alamat/domisili Terlapor

• Waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran

• Tempat peristiwa terjadinya dugaan pelanggaran

• Kesesuaian tandatangan dalam formulir laporan dengan kartu identitas

Syarat Materil laporan berdasarkan Perbawaslu No. 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota tercantum pada :

• Pasal 10 ayat 1

• Pasal 11 ayat 1

• Pasal 12 ayat 2

• Pasal 12 ayat 3

• Pasal 9 ayat 5

Dasar Hukum dalam menuangkan Hasil Pengawasan kedalam LHPP adalah :

• Perbawaslu No. 21 Tahun 2017

• Perbawaslu No. 31 Tahun 2017

• Perbawaslu No. 21 Tahun 2018

• Perbawaslu No. 21 Tahun 2019

• Perbawaslu No. 31 Tahun 2018

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan membuat kajian awal terhadap Laporan dan wajib menindaklanjuti paling lama :

• 1 (satu) hari terhitung sejak Laporan disampaikan

• 2 (dua) hari terhitung sejak Laporan disampaikan

• 3 (tiga) hari terhitung sejak Laporan disampaikan

• 4 (empat) hari terhitung sejak Laporan disampaikan

• 5 (lima) hari terhitung sejak Laporan disampaikan

Dalam melakukan Kajian Awal terhadap Laporan dituangkan kedalam :

• Formulir Model A.7

• Formulir Model A.6

• Formulir Model A.5

• Formulir Model A.4

• Formulir Model A.3

Dalam hal diperlukan, Pengawas Pemilihan dapat meminta keterangan tambahan dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari, hal ini diatur pada :

• Pasal 13 ayat 2  Perbawaslu No.8 Tahun 2020

• Pasal 23 ayat 2  Perbawaslu No.8 Tahun 2020

• Pasal 33 ayat 1  Perbawaslu No.8 Tahun 2020

• Pasal 3 ayat 2  Perbawaslu No.8 Tahun 2020

• Pasal 43 ayat 2  Perbawaslu No.8 Tahun 2020

Yang dapat melakukan pendampingan kepada Pengawas Pemilihan secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya, jika mengalami kesulitan dalam melakukan pengkajian dugaan pelanggaran Pemilihan adalah :

• Bawaslu

• Bawaslu Provinsi

• Bawaslu Kabupaten/Kota

• Panwaslu Kecamatan

• Jawaban d salah