Kedudukan dan fungsi UUD NRI 1945

Apa yang dimaksud dengan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar negara?

• Hukum yang mengatur tata negara dan hubungan antar lembaga negara

• Hukum yang berlaku untuk masyarakat umum

• Hukum yang hanya mengatur kegiatan ekonomi

• Hukum yang hanya berlaku di tingkat daerah

Siapa yang berwenang mengubah UUD NRI 1945?

• Presiden

• Mahkamah Konstitusi

• Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

• Pengadilan Negeri

Fungsi utama dari UUD NRI 1945 adalah?

• Mengatur hubungan internasional

• Menetapkan struktur organisasi pemerintah negara

• Menyusun rencana pembangunan daerah

• Mengatur kegiatan ekonomi negara

UUD NRI 1945 berlaku di?

• Wilayah tertentu di Indonesia

• Seluruh wilayah negara Indonesia

• Hanya di Jakarta

• Wilayah perbatasan

Siapa yang menyusun dan mengesahkan UUD NRI 1945 pada awalnya?

• Presiden

• Mahkamah Konstitusi

• Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)

• Dewan Perwakilan Rakyat

Apa tujuan dari adanya UUD NRI 1945?

• Mengatur urusan perdagangan internasional

• Menyusun anggaran negara

• Memberikan pedoman dalam penyelenggaraan negara dan perlindungan hak warga negara

• Mengatur kegiatan sosial masyarakat

Apa yang dilakukan jika terdapat perubahan dalam UUD NRI 1945?

• Perubahan langsung dilakukan oleh presiden

• Perubahan dilakukan dengan persetujuan Mahkamah Konstitusi

• Perubahan dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

• Perubahan dilakukan oleh pemerintah daerah

UUD NRI 1945 mengatur tentang?

• Kegiatan bisnis

• Struktur pemerintahan dan hak serta kewajiban warga negara

• Pembangunan infrastruktur

• Perdagangan internasional

Apa yang termasuk dalam pokok-pokok UUD NRI 1945?

• Peraturan pelaksanaan

• Undang-undang daerah

• Ketentuan umum mengenai pembagian kekuasaan dan hak-hak dasar

• Program pemerintah

Mengapa UUD NRI 1945 disebut sebagai konstitusi?

• Karena hanya berfungsi untuk mengatur kegiatan pemerintahan

• Karena sebagai dasar hukum tertinggi yang mengatur organisasi negara dan hubungan antar lembaga

• Karena hanya berlaku untuk kepala negara

• Karena mengatur ekonomi negara